• 5 Modus Rekayasa Suara Pemilu

    MANOKWARI- Pemilihan Umum Legislatif  2014 bisa dianggap sangat tidak mencerminkan adanya demokrasi, karena yang bisa jadi anggota legislatif itu ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan bukan oleh rakyat. Hal ini dilaporkan oleh salah satu Caleg dari Partai Gerindra dari Papua Barat untuk DPR-RI, Iwan Sumule kepada bergelora.com di Manokwari, Selasa (29/4).

    Read more
  • Hasil Pemilu Tidak Sah, Dirikan Dewan Rakyat

    MANADO- Tindakan Kejahatan pemilu yang dilakukan oleh KPU menyebabkan pemilu kehilangan keabsahan politik untuk membentuk parlemen dan pemerintahan. Untuk menyelamatkan rebpublik Indonesia maka rakyat berhak mendirikan pemerintahan dalam dewan-dewan rakyat.

    Read more
  • Hasil Penghitungan KPU Sudah Didesain

    JAKARTA- Hasil penghitungan KPU yang barusan diumumkan Jumat (9/5) mengisyaratkan bahwa penghitungan itu merupakan hasil desain, karena tidak berbeda jauh dengan hasil Quick Count.

    Read more
  • KN-PKR Tuntut Batalkan Hasil Pileg 2014

    JAKARTA- Komite Nasional Penegakan Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) menuntut agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membatalkan hasil pemilihan umum legislatif 2014 karena telah terjadi kecurangan pemilu secara terencana, sistimatis dan masif diseluruh Indonesia.

    “Demi masa depan keberlangsungan bangsa dan negara, DKPP harus segera menyatakan pemilu hasil pemilu tidak sah dan batal,” demikian Haris Rusli dari KN-PKR kepada bergelora.com di Jakarta, Minggu (4/5).

    Read more
  • Uang Kendalikan Demokrasi Kita!

    P
    emilu legislatif kali ini semakin mencerminkan demokrasi liberal yang sesungguhnya. Kompetisi politik adalah bentuknya,-- dan uang adalah substansinya. Sudah pasti hanya yang bermodal besar yang bisa memenangkan kursi dan duduk di parlemen.

    Kapling kekuasaan dibagi sesuai kekuatan modal. Politisi yang berlatar belakang pengusaha dan pejabat tingkat propinsi dan nasional masuk di DPR dan DPD pusat. Sedangkan politisi dengan latar belakang pengusaha dan pejabat kota, kabupaten dan lebih rendah lagi menguasai DPRD Propinsi dan Kabupaten/kota. Politisi partai dan kaum aktivis juga demikian. Kecil kemungkinan mereka bisa mendapatkan kursi parlemen tanpa didukung pemodal dibelakangnya.

    Read more