• 5 Modus Rekayasa Suara Pemilu

    MANOKWARI- Pemilihan Umum Legislatif  2014 bisa dianggap sangat tidak mencerminkan adanya demokrasi, karena yang bisa jadi anggota legislatif itu ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan bukan oleh rakyat. Hal ini dilaporkan oleh salah satu Caleg dari Partai Gerindra dari Papua Barat untuk DPR-RI, Iwan Sumule kepada bergelora.com di Manokwari, Selasa (29/4).

    Read more
  • Hasil Pemilu Tidak Sah, Dirikan Dewan Rakyat

    MANADO- Tindakan Kejahatan pemilu yang dilakukan oleh KPU menyebabkan pemilu kehilangan keabsahan politik untuk membentuk parlemen dan pemerintahan. Untuk menyelamatkan rebpublik Indonesia maka rakyat berhak mendirikan pemerintahan dalam dewan-dewan rakyat.

    Read more
  • Hasil Penghitungan KPU Sudah Didesain

    JAKARTA- Hasil penghitungan KPU yang barusan diumumkan Jumat (9/5) mengisyaratkan bahwa penghitungan itu merupakan hasil desain, karena tidak berbeda jauh dengan hasil Quick Count.

    Read more
  • Koalisi Jangan Sekedar Kejar Kekuasaan

    BANJARMASIN- Arah koalisi partai-partai politik begitu memprihatinkan karena yang dituju seakan hanya kekuasaan semata tanpa ada beban untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

    "Jadi kesan yang timbul adalah dukung-mendukung calon presiden ini atau itu tanpa didasarkan pada visi dan misi perjuangan rakyat bersama ketika rakyat menitipkan harapan politik perubahan di kotak-kotak suara pada 9 April yang lalu yang hasilnya mengecilkan Partai Demokrat," demikian AJ Susmana dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) kepada bergelora.com di Banjarmasin, Sabtu (10/9).

    Read more
  • Menakar Beban Pemerintah Baru

    Oleh : Bambang Soesatyo
     
    WACANA tentang perlunya mengurangi subsidi energi (BBM dan listrik) akhir-akhir ini adalah gambaran mengenai rapuhnya perekonomian nasional. Tidak kokoh seperti yang digambarkan selama ini. Sebaliknya, negara justru sedang menghadapi tantangan sangat serius dan mengkhawatirkan. Beban pemerintah baru sangatlah berat.

    Read more
  • Menolak Hasil Pemilu Legislatif 2014

    Oleh : Winarso

    JAKARTA- Pemilu 2014 adalah catatan buruk dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu 2014 jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 (asli), karena pemilu kali ini benar-benar telah mengadopsi demokrasi liberal dengan begitu vulgar.

    Read more
  • MK Diharap Batalkan Hasil Kejahatan Pemilu

    JAKARTA- Mahkamah Konsitusi diharapkan bisa menegakkan demokrasi yang dimandatkan oleh konstitusi Undang-undang Dasar 1945 dan tidak terjebak pada persoalan-persoalan tehnis pemilu yang secara nyata sudah gagal dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Read more
  • Pemerintah Biarkan Stigma Prabowo Dalang Kerusuhan Mei 1998

    JAKARTA- Setelah 4 kali ganti presiden, dalam pemerintahan yang sah tidak pernah ada penuntasan serius terhadap kerusuhan Mei 1998. Masyarakat dibiarkan berkembang dalam kebodohan dan sengaja terpaku  otaknya yang dijejali oleh stigma tentang Prabowo Soebijanto  sebagai dalang peristiwa kerusuhan Mei.

    Read more
  • Seharusnya MK Berwenang Membatalkan Pemilu

    JAKARTA- Ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra menyayangkan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan pemilu tidak sah dan membatalkan hasilnya. Padahal banyak terjadi kecurangan dalam Pemilu kemarin.

    “Sekiranya Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menyatakan pemilu tidak sah dan batal seperti kewenangan yang dimiliki MK Thailand, tentu sangat menarik. Sayangnya, MK kita tidak punya kewenangan seperti itu. Walau kita tahu banyak kecurangan penyelenggaraan pemilu, sia-sia saja kita bawa ke MK,” demikian ujarnya kepada bergelora.com di Jakarta, Kamis (1/5)

    Read more
  • Tolak Hasil Kejahatan Pemilu

    MANADO- Walaupun penghitungan suara ulang tidak selesai di Sulawesi Utara, namun KPU Sulut memaksakan untuk tetap membawa penghitungan tersebut ke KPU Pusat.

    Read more
  • Uang Kendalikan Demokrasi Kita!

    P
    emilu legislatif kali ini semakin mencerminkan demokrasi liberal yang sesungguhnya. Kompetisi politik adalah bentuknya,-- dan uang adalah substansinya. Sudah pasti hanya yang bermodal besar yang bisa memenangkan kursi dan duduk di parlemen.

    Kapling kekuasaan dibagi sesuai kekuatan modal. Politisi yang berlatar belakang pengusaha dan pejabat tingkat propinsi dan nasional masuk di DPR dan DPD pusat. Sedangkan politisi dengan latar belakang pengusaha dan pejabat kota, kabupaten dan lebih rendah lagi menguasai DPRD Propinsi dan Kabupaten/kota. Politisi partai dan kaum aktivis juga demikian. Kecil kemungkinan mereka bisa mendapatkan kursi parlemen tanpa didukung pemodal dibelakangnya.

    Read more