• Andi Arief: Hentikan Kapitalisasi Kasus Penculikan

    JAKARTA- Korban pelanggaran HAM, Andi Arief, meminta penghentian kapitalisasi kasus penculikan dimasa Orde Baru. 

    "Kami sedang menyempurnakan Testimoni yang sebenar-benarnya pada publik," tegas Staff Khusus Presiden. 

    Dibawah ini pers rilis lengkap dari Andi Arief yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Minggu (25/5).

    Read more
  • Dana Bansos Dipakai Curangi Pemilu

    JAKARTA- Berbagai cara dipakai untuk melakukan kecurangan dalam pemilu legislatif beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah penggunaan dana Bantuan Sosial (bansos) dalam melakukan money politik di Jawa Tengah.

    "Dana Bansos itukan milik pemerintah propinsi. Ini dipakai camat untuk bayar kepala desa di 8.500 desa di Jateng. Masing masing desa dikasih Rp 6 juta. Agar memenangkan paket partai tertentu, caleg DPD, DPR, DPRD tertentu. Kalau menang akan ditambah Rp 10 juta. Kalau menolak diintimidasi,"

    Read more
  • Demokrasi Terancam oleh Penjahat HAM

    JAKARTA- Reformasi yang bergulir sejak 1998 akan genap berusia 16 tahun pada 21 Mei 2014. Namun demikian, reformasi sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi harapan rakyat, seperti yang dicanangkan di awal reformasi. Hingga kini, masalah Hak Asasi Manusia masih memperlihatkan catatan buruk. Reformasi diwarnai Impunitas dan Demokrasi terancam penjahat HAM. Demikian judul Petisi 16 Tahun reformasi yang ditanda-tangani beberapa tokoh masyarakat di Jakarta, Minggu (18/5).

    Read more
  • Demokrasi Terpimpin Jokowi, Isapan Jempol

    JAKARTA- Pengamat intelejen John Helmi Mempie memastikan Jokowi nantinya tidak akan bisa menerapkan demokrasi terpimpin seperti Presiden Soekarno.

    Read more
  • Jangan Pilih Capres Penjahat HAM

    JAKARTA- Sejumlah aktivis Hak Azasi Manusia mendesak Pemerintah, DPR dan Komnas HAM untuk segera menuntaskan semua kasus-kasus pelanggaran HAM. Para aktivis HAM menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih kandidat Presiden yang diduga kuat terlibat pelanggaran HAM.

    Read more
  • JK Akan Bebani Pemerintahan Jokowi

    JAKARTA- Pendukung pencalonan presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kekecewannya atas keputusan Jokowi dan PDI-P untuk memilih Jusuf  Kalla (JK) sebagai calon presiden yang akan mendampingi Jokowi dalam pemilu presiden 2014.

    Read more
  • Jokowi Menghadap SBY Minta Ijin Nyapres

    JAKARTA- Hari ini Selasa (13/5) pukul 13.00, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) akan menghadap Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk meminta ijin mencalonkan diri sebagai Presiden RI dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 yang akan datang.

    Read more
  • KN-PKR : Jangan Diamkan Politik Uang Kuasai Pemilu

    JAKARTA- Komite Nasional Penegakan Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) menuntut agar para calon presiden tidak membiarkan kebiadaban politik uang yang mendominasi pemilu legislatif.

    “Mereka para Capres, baik Jokowi, Prabowo maupun Aburizal, boleh saja bicara berbusa-busa tentang agenda perubahan menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera dan beradab. Tapi negara macam apa yang akan dibangun diatas kebiadaban politik uang,” tantang Haris Rusli lewat bergelora.com di Jakarta, Minggu (4/5).

    Read more
  • KN-PKR Tuntut Batalkan Hasil Pileg 2014

    JAKARTA- Komite Nasional Penegakan Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) menuntut agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membatalkan hasil pemilihan umum legislatif 2014 karena telah terjadi kecurangan pemilu secara terencana, sistimatis dan masif diseluruh Indonesia.

    “Demi masa depan keberlangsungan bangsa dan negara, DKPP harus segera menyatakan pemilu hasil pemilu tidak sah dan batal,” demikian Haris Rusli dari KN-PKR kepada bergelora.com di Jakarta, Minggu (4/5).

    Read more
  • KPU Gunakan Data Palsu Wajib Ditangkap

    JAKARTA- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil pemilihan legislatif 2014 lalu akan diumumkan besok Jumat (9/5). Ahli hukum pidana Taufik Budiman mengingatkan bahwa keputusan KPU nanti telah memenuhi unsur tindak pidana karena menggunakan data-data hasil penghitungan yang palsu hasil dari manipulasi.

    Read more
  • Memilih Menyelamatkan Sistim Presidensial

    Oleh : Andi Arief

    Mengapa Pilpres kali ini seperti dalam bayang-bayang pemilu 2004 putaran kedua antara koalisi kebangsaan yang gemuk dimotori PDI-P dan koalisi kerakyatan yang ramping dimotori Partai demokrat?

    Situasi ini harus dijelaskan latar belakang persoalan yang sesungguhnya. Perseteruan tajam ini  tidak perlu terjadi kalau tidak ada keretakan hubungan antara partai yang sama-sama  memilih menjadi partai  oposisi tahun 2009-2014 yaitu PDI-P, Gerindra dan Hanura

    Read more
  • Mengecewakan, Para Capres Abaikan Masalah HAM
    JAKARTA- Satu dekade pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah ditandai hanya dengan kemajuan yang sporadik akan hak asasi manusia. Pemimpin Indonesia selanjutnya harus segera menangani pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan mencabut produk hukum yang represif dan diskriminatif. Demikian menurut Amnesty International dalam rilis agenda HAM-nya untuk para kandidat presiden Indonesia yang diterima bergelora.com di Jakarta, Selasa (29/4). 

    “Sungguh mengecewakan. Selama masa kampanye para calon-calon presiden mengabaikan masalah HAM. Padahal masih ada tantangan serius yang harus direspon oleh para kandidat tersebut,” menurut Rupert Abbott, Deputi Direktur Asia Pasifik Amnesty International. Read more
  • Papua Persembahkan Tarian Yospan untuk Jokowi

    JAKARTA - Masyarakat Papua yang tergabung dalam Papua Peduli Bangkit (PPB), akan mempersembahkan tarian Yosin Pancar (Yospan), tarian menyambut raja untuk Jokowi, di Bundaran HI Minggu (11/5).

    Read more
  • PDI-P Persiapkan Kepemimpinan Trisakti
     JAKARTA- Proses penetapan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) oleh Partai demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) yaitu pasangan calon diusung oleh parai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ketentuan suara sekurang-kurangnya 20% kursi atau 25% suara di DPR RI. Read more
  • Pemilu Rusak Tatanan Bernegara

    JAKARTA- Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Poppy Dharsono memastikan pelaksanaan Pemilu legislatif 2014 lalu penuh kecurangan secara sistimatis, masif dan terstruktur. Kecurangan tersebut antara lain, adanya praktik money politic, penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan petugas TPS, sulitnya mendapatkan Form C1 DPD, penyalahgunaan proses scan formulir C 1 serta ditemukannya form C 1 ganda di beberapa wilayah.

    Read more
  • Peraturan Hambat HB X Nyapres

    JAKARTA- Wacana untuk menjadikan Sultan Hamengku Buwono X sebaai calon presiden akan menghadapi beberapa kesulitan. Karena Sultan Hamengku Buwono X masih menjadbat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disampaikan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra kepada bergelora.com, di Jakarta, Jumat (16/5).

    Read more
  • Pilihan Cawapres Tergantung Jokowi

    JAKARTA- Jusuf Kalla, Ryamizard Ryacudu maupun Luhut Binsar Panjaitan tetap memiliki peluang untuk dipilih oleh Joko Widodo (Jokowi) menjadi wakil presidennya nanti dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

    Read more
  • Prabowo Warganegara Jordania

    JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum diminta agar  tegas dalam pelaksanaan peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu calon presiden dan wakil presiden adalah tidak pernah menjadi dan memiliki kewarganegaraan lain. Aktivis 1998, Beathor Suryadi mengingatkan bahwa Prabowo Subiyanto memiliki kewarganegaraan Yordania

    Read more
  • Rakyat Berhak Tangkap Komisioner KPU

    JAKARTA- Sudah bisa dipastikan pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil pemilu, maka KPU akan melakukan pemalsuan dokumen, membuat akta palsu, memasukan keterangan palsu pada akta otentik, yaitu data-data hasil perhitungan di daerah-daerah yg masih bermasalah atau dipalsukan.
    “Itu semua bukan kecurangan Pemilu tetapi kejahatan Pemilu. Setiap orang berhak dan wajib untuk menangkap tangan seluruh komisioner KPU dan menyerahkan ke pihak Polri untuk di proses hukum,” demikian Direktur Eksekutif LBH Solidaritas Indonesia, M. Taufik Budiman kepada bergelora.com di Jakarta, Rabu (7/5)

    Read more
  • Sengketa Pilkada, Segera Terbitkan Perpu

    JAKARTA- Ahli Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mendesak agar presiden segera mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) yang menghapus kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Sengketa Pilkada.

    Read more