Ekonomi
Dr Kurtubi, anggota DPRRI Komisi VII Dapil NTB dan Ketua Kaukus Nuklir Parlemen. (Ist)

JAKARTA- Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung Pertamina  meningkatkan kegiatan sektor hulu diluar negeri dengan dukungan dana APBN adalah bagus, namun sebenarnya butuh biaya yang besar dan berresiko. Hal ini ditegaskan oleh, Dr Kurtubi, anggota DPRRI Komisi VII Dapil NTB dan Ketua Kaukus Nuklir Parlemen kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (17/8).

Menurutnya, ada cara yang paling tepat dan paling murah tanpa memakai dana APBN untuk meningkatkan produksi migas  agar defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran migas bisa berkurang. Bahkan menurutnya bisa surplus sekaligus bisa meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang.

Kurtubi mendorong penyederhanaan Sistem Tata Kelola Perminyakan Nasional secara konstitusional dan menghilangkan ketidakpastian hukum. Seperti diketahui, selama sekitar dua dekade industri migas di tanah air mengalami ketidakpastian hukum karena 17 pasal dari payung hukum Undang-Undang Migas No 22/2001 sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. 

“Maka langkah strategi kebijakan yang sebaiknya segera diambil oleh Pemerintah adalah  Presiden mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pengganti Undang-undang) atau PP (Peraturan Pemerintah),” ujarnya

Ia menegaskan  PERPPU itu harus segera mengembalikan Undang-Undang No. 8/1971 yang intinya Kuasa Pertambangan dialihkan dari Mentri ESDM ke Pertamina.

“Perppu itu juga harus memastikan SKK Migas digabung kembali dengan Pertamina dan BPH Migas digabung dengan Ditjen Migas agar disektor hilir tidak ribet. Menteri ESDM mewakili Pemerintah sebagai Pemegang Kebijakan dan Regulator dibidang migas nasional,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Undang-Undang Migas No. 22/2001 terbukti melanggar Konstitusi, sehingga  harus direvisi atau dicabut. DPR Periode lalu 1999-2004 sudah berusaha untuk merevisi Undang-Undang migas tersebut, tapi gagal.

DPR Periode sekarang 2014-2019 juga sudah membuat konsep revisi. Konsep revisi yang sudah dibuat dan disepakati oleh Komisi VII kemudian substansinya dirubah oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR.

“Saya ragu RUU revisi uu migas ini bisa disyahkan di DPR periode saat ini yang akan selesai sekitar 1 bulan lagi. Oleh karenanya saya usul agar Presiden mengeluarkan PERPPU untuk mengakhiri ketidakpastian  hukum yang diderita oleh Industri Migas Nasional,” ujarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh