Ekonomi
Gerakan buruh dipimpin Serikat Pekerja Nasional (SPN) dalam demonstrasi menolak kecurangan BPJS. (Ist)

JAKARTA- Serikat Pekerja Nasional (SPN) menegaskan bahwa wajar tidak ada satupun dari 33 investor dari China masuk ke Indonesia. Karena persoalan perburuhan yang tidak kunjung bisa diatasi. Masalah yang paling berat saat ini menjadi persoalan buruh adalah kehadiran BPJS yang membebani rakyat khususnya kaum buruh. Hal ini disampaikan oleh Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriono kepada Bergelora.com, di Jakarta, Jumat (6/9)

“Gimana mau tarik investor kalau selalu kaum buruh protes karena BPJS memeras kaum buruh, tapi pelayanannya ambruk. Bubarin dulu BPJS. Pemeritah harus segera ambil alih masalah jaminan sosial,  maka kaum buruh bisa bekerja tenang. Karena negara sudah jamin. Investor kami pastikan masuk,” tegasnya.

Menurutnya kalau pemerintah dan negara yang mengurus jaminan sosial seluruh rakyat termasuk kaum buruh maka, kaum buruh sendiri yang akan mengundang investor untuk masuk.

“Kami siap kerjasama koq dengan pemerintah dan investor siapapun. Tapi gimana mau kerjasama kalau belum kerjasama sudah diperas oleh BPJS,” ujarnya.

Djoko Heriono mengingatkan agar jangan sembarang mendukung kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena hal ini akan semakin membebani setiap peserta BPJS. Ia mengingatkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2015 Tentang BPJS BAB IV Tentang IURAN Pasal 28 menyebutkan:

(1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari Upah per bulan.

(3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan:

  1. a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
  2. b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

(4) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

“Jadi dibayar pengusaha 7% dibayar pekerja 1% setiap bulan. Kalau gak dilaksanakan maka ini jadi dasar untuk membubarkan BPJS,” tegasnya.

Apalagi menurutnya BPJS banyak melakukan pelanggaran Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS sendiri.

“Perintah Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, jika pekerja di PHK selama 6 bulan tetap dapat menggunakan BPJS Kesehatan, ternyata tidak dijalankan,” ujarnya.

Yang terjadi saat ini menurutnya pengusaha menunggak iuran BPJS, pekerja otomatis tidak lagi berhak mendapat pelayanan dari BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan jika terjadi sakit dan kecelakaan kerja.

“Masalah itu bisa terjadi sepanjang sengketa pekerja di PHI yang memakan waktu tahunan. Ddan selama itulah pekerja kehilangan hak-hak jaminan sosial sosialnya yang katanya dilindungi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS,” ujarnya.

Maka dengan alasan itulah maka seluruh rakyat menurut SPN harus segera membubarkan BPJS melalui PERPPU SJSN yang hanya bisa dikeluarkan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

“Agar jaminan sosial tidak disclaimer lagi bagi kaum buruh. Agar SDM kaum buruh dapat maksimal ikut serta mempercepat pembangunan Indonesia seperti yang dicita-citakan pak Jokowi gitu looh,” ujarnya.

Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan saat ini mencapai 223,3 juta jiwa. Sebanyak 82,9 juta di antaranya merupakan peserta non penerima bantuan iuran (PBI).

Peserta non PBI terdiri dari Peserta Penerima Upah (PPU) Pemerintah 17,5 juta jiwa, PPU Badan Usaha 34,1 juta jiwa, Perserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 32,5 juta jiwa dan Bukan Pekerja (BP) 5,1 juta jiwa. Pemerintah merencanakan kenaikan iuran bagi Peserta Penerima Upah sebesar 100%.

Jokowi Kesal

Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya lantaran investasi yang masuk ke Indonesia kalah dari negara tetangga. Banyak perusahaan yang pindah dari China larinya bukan ke Indonesia.

Hal itu dia sampaikan saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Ratas membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia.

"Catatan yang kemarin disampaikan Bank Dunia kepada kita, dua bulan yang lalu, ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar (di relokasi ke negara lain)," kata Jokowi, Rabu (4/9).

Dari 33 perusahaan itu, Jokowi menekankan bahwa 23 memilih pindah ke Vietnam, dan 10 sisanya pindah ke beberapa negara mulai dari Malaysia Thailand, dan Kamboja. Bahkan Jokowi sampai mengulangi data itu untuk memberi penekanan.

"Dari 33 tadi, sekali lagi, 33 perusahaan di Tiongkok yang keluar, kita ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia, tidak ada yang ke Indonesia," ujar Jokowi.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Jokowi juga memberi contoh lain, yaitu pada 2017 sejumlah perusahaan di relokasi dari Jepang. Lagi-lagi yang menikmati buahnya negara lain, sedangkan Indonesia hanya kecipratan sedikit.

"Kemudian kalau 2017, 73 perusahaan Jepang memilih relokasi tapi relokasinya kemana? coba kita lihat, 73 perusahaan, 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand, dan Filipina, baru yang berikutnya 10 ke Indonesia," terangnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, menurut Jokowi ada permasalahan yang terjadi di internal Indonesia. Penyebabnya bukan karena faktor eksternal. Dia mencontohkan, perusahaan yang pindah dari China hanya butuh waktu dua bulan untuk bisa pindah ke Vietnam.

"Tolong ini digarisbawahi, hati-hati berarti kita memiliki persoalan yang harus kita selesaikan. Dan setelah dilihat lebih detail kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya, kita bisa bertahun-tahun," tambah Jokowi. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh