Ekonomi
Ilustrasi protes rumah sakit terhadap utang BPJS Kesehatan yang merugikan pasien, rumah sakit dan anggaran negara akibat SJSN dan BPJS telah merusak sistim kesehatan nasional selama 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. (Ist)

JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memamerkan beberapa keberhasilan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Ia menunjuk dua yang paling penting, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Untuk pertumbuhan ekonomi, menurut Bambang,  rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ini di seputaran 5%, lebih rendah dibandingkan RPJMN 5 tahun sebelumnya yang rata-ratanya itu mendekati 5,5%-6%.

Namun demikian, ia mengingatkan ada unsur harga komoditas atau bumi harga komoditas di periode RPJMN 2010-2014 yang membuat perekonomian tumbuh tinggi.

“Nah ketika Kabinet Kerja ini dimulai kita tahu bahwa booming harga komoditas itu sudah berakhir dan akibatnya kita tumbuh di seputaran 5%, yang muncul dianggap lebih rendah tetapi paling tidak ini termasuk yang relatif tinggi untuk ekonomi sebesar Indonesia. Di bawah negara seperti China dan India tapi di atas masih banyak negara lainnya,” kata Bambang kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10) sore.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, inflasi mungkin salah satu pencapaian yang cukup berhasil, karena selama 5 tahun ini boleh dikatakan selalu pada kondisi di seputaran 3 sampai 4%.

“Jadi ini salah satu prestasi yang terbaik karena kita bisa menjaga stabilitas inflasi pada tingkat rendah yang berarti bisa memperkuat atau mempertahankan daya beli masyarakat,” ucap Bambang.

Demikian juga tingkat kemiskinan, lanjut Bambang, yang berhasil diturunkan sampai single digit mulai tahun 2018, setelah sebelumnya selalu 2 digit dan bahkan agak jauh di atas 10%. Dan data terakhir menunjukkan tahun ini kemungkinan kita bisa menurunkan kembali tingkat kemiskinan ke seputaran 9,2% pada akhir tahun.

Untuk indeks pembangunan manusia (IPM), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, demikian juga, sebelum 2016 itu di bawah 70 artinya Indonesia terkategori manusia yang menengah.

Nah, mulai tahun 2016 , menurut Kepala Bappenas, ketika IPM menyentuh angka 70, maka IPM sudah masuk kategori tinggi atau high human development index, dan perkiraan 2019 indeks pembangunan manusia bisa mencapai angka 72. Karena tadi datanya belum bisa didapatkan untuk 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengaku belum bisa membuat kesimpulan mengenai keseluruhan mengenai pencapaian RPJMN, meskipun secara makro.

“Secara implisit bisa saya sampaikan bahwa kalau dibandingkan antara yang tercapai dengan yang katakan sulit tercapai, karena data akhirnya masih belum ada paling tidak yang tercapai lebih besar daripada yang kategori sulit atau yang nantinya tidak tercapai,” jelas Bambang seraya menambahkan, angkanya saya belum bisa dikeluarkan karena masih banyak data 2019 yang belum dikeluarkan.

Dimensi-Dimensi Dari pencapaian tersebut, dari setiap dimensi, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, dimensi ekonomi mungkin yang paling berat ya karena pencapaiannya 50:50 antara tercapai dengan yang sulit tercapai.

Salah satu yang tercapai sebut Bambang, misalkan terkait dengan inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan penyedia lapangan kerja. Yang tentunya sulit tercapai, lanjut Bambang, terkait pertumbuhan ekonomi misalkan, atau tax ratio yang masih di bawah sasaran atau target.

Untuk dimensi kedua yaitu pembangunan manusia dan masyarakat, menurut Bambang, mayoritas lebih banyak yang tercapai daripada yang sulit tercapai, termasuk yang diperkirakan tercapai selain indeks pembangunan manusia, itu adalah stunting.

Menurut Bambang, stunting meskipun barang kali masih tinggi untuk ukuran dunia, tapi selama 5 tahun ini bisa tercapai, demikian juga prevelensin untuk Tuberkulosis, serta untuk pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun targetnya juga sudah tercapai.

Berikutnya untuk dimensi pembangunan sektor unggulan, mayoritas juga tercapai lebih banyak daripada yang sulit atau tidak tercapai. Yang tercapai misalkan, tambah Menteri PPN, adalah dwelling time di pelabuhan yang ternyata dalam 5 tahun ini berhasil mencapai target, perkiraan 2019 dwelling time itu 3.32 hari, itu masih dibatas target 3-4 hari.

Yang lain adalah rasio elektrifikasi yang targetnya 96,6 sudah tercapai hampir 100%. Demikian hal ini, menurut Bambang, juga konsumsi per kapita yang sudah mencapai 1200 kilowatt hour per orang yang untuk sektor unggulan. Yang dikatakan sulit tercapai, Bambang meyakini juga rekan media tahu, misalnya wisatawan mancanegara yang target 2019 20 juta perkiraannya 2019 ini mungkin di seputaran 17-18 juta.

Kemudian dimensi berikutnya, lanjut Bambang, pemerataan dan kewilayahan, indeks gini meskipun menurun, menurun cukup baik dari sebelumnya di atas 0,4 menjadi sekarang di seputaran 0,382. Tetapi memang, sambung Menteri PPN, targetnya waktu itu terlalu tinggi 0,36, sehingga belum mencapai, tetapi yang paling penting trennya sudah kita bangun, yaitu tren menjauh atau lebih rendah jauh dari 0,4.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, terakhir untuk dimensi pembangunan politik hukum dan ketahanan keamanan, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, mayoritas tercapai termasuk pemenuhan minimum essential force, alutsista tercapai untuk RPJMN 2015-2019 ini. Demikian juga partisipasi politik target partisipasi politik 77,5% ternyata tercapainya 81,7%.

“Yang sulit tercapai misalnya terkait penegakan hukum, demikian juga belanja di daerah, pemerintah daerah, APBD, dimana rata-rata belanja modal provinsi maupun data persentase belanja pegawai kabupaten/kota itu ternyata masih terlalu tinggi, atau terlalu rendah sedangkan banyak pegawainya masih relatif tinggi dibandingkan yang kita harapkan,” pungkas Bambang. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh