Ekonomi
Tambang batubara di Kalimantan Timur. (Ist)

JAKARTA- Sebaiknya pola Kontrak Karya (KK) dan PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara) yang akan berakhir dalam tahun-tahun ke depan ini, tidak boleh diperpanjang. Saatnya, area tambang  dikembalikan ke negara untuk dikelola oleh  BUMN Tambang setelah BUMN Tambang diberi Kuasa Pertambangan  melalui revisi atau perubahan atas Undang-Undang Minerba No.4/2009. Hal ini ditegaskan oleh Pakar energi, Dr. Kurtubi kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (21/1)

“Kalau penambang ingin memperpanjang bisnis tambangnya, mereka diharuskan untuk berkontrak dengan BUMN terkait, dengan menggunakan model Kontrak Bagi Hasil (PSC),--jangan lagi dengan Kontrak Karya atau PKP2B ataupun dengan model IUP,” tegas alumnus Colorado School of Mines, Amerika Serikat ini.

Ia menegaskan, aset yang berupa reserves (cadangan) yang ada diperut bumi dimiliki oleh negara dan dibukukan dimasukkan dalam Neraca BUMN Pemegang Kuasa Pertambangan.

“Kini saat yang tepat untuk merevisi  Undang-Undang Minerba No.4/2009 agar sesuai dengan Pasal  33 UUD’ 45, yakni kekayaan bahan tambang yang ada diperut bumi  dikuasai (dan dimiliki) oleh negara untuk sebesar-sebesarnya  bagi kemakmuran rakyat. Sekaligus untuk  mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi menuju Negara Industri Maju di tahun 2045,” pakar alumnus Institut Francaise du Petrole dan Universitas Indonesia ini.

Kurtubi mengingatkan, saat ini juga ada kesan banyak pejabat negara yang merangkap jadi penambang, khususnya batubara. Sulit menghindari kemungkinan munculnya konflik kepentingan dalam kebijakan terkait berakhirnya rejim KK dan PKP2B.

“Boleh jadi kebijakan pemerintah terkait tambang batubara akan cenderung biased. Saya berpendapat sejak lama bahwa, penggunaan model Kontrak Karya dan PKP2B dalam pengelolaan pertambangan ditanah air selama ini merugikan negara. Karena seolah-oleha atau diposisikan bahwa kekayaan bahan tambang yang ada diperut bumi bukan miliki negara,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan, di dalam Undang-Undang Minerba No.4/2009 tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan bahwa cadangan bahan tambang yang ada diperut bumi adalah dimiliki negara. Sehingga pola kontrak (B to G) menempatkan Pemerintah menjadi  ‘para pihak yang berkontrak’. 

“Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini mengalami momen yang agak sedikit berbeda. Karena dalam beberapa tahun ke depan, model penambangan dengan Kontrak  Karya dan PKP2B  untuk Batubara, akan berakhir dan menurut Undang-Undang Minerba No.4/2009, kedua rejim  kontrak ini tidak boleh diperpanjang, baik menggunakan KK (Kontrak Karya) maupun PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara),” tegasnya.

Sementara itu menurutnya, model IUP selama ini terbukti lebih banyak merugikan negara antara lain berupa jumlah IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan oleh Bupati  terlampau banyak dan tumpang  tindih. Bupati terkesan semena-mena menerbitkan IUP.

“Sistem kontrol terhadap kegiatan tambang di daerah nyaris nihil.  Kerusakan lingkungan yang semakin parah. Pertambangan ilegal (illegal mining) marak dimana-mana. Penerimaan negara tidak sebanding dengan  produksi dan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya,” paparnya.

Karpet Merah Perusahaan Raksasa?

Kepada Bergelora.com dilaporkan, sementara itu tidak banyak yang tahu, rancangan Omnibus Law berupa RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang disusun akan mengatur banyak hal dan sektor ini juga berimbas ke sektor mineral dan batu bara. RUU Cipta Lapangan Kerja berdampak pada 24 pasal Undang-Undang Minerba dan terdapat 6 pasal tambahan.

Rincinya; mengubah 9 pasal Undang-Undang Minerba, menghapus 15 pasal Undang-Undang Minerba, dan menambah 6 pasal baru. Pasal yang diubah, dihapus, dan ditambah ini adalah pasal-pasal krusial dalam Undang-Undang Minerba. Pasal yang jika dibedah lebih dalam mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Contohnya adalah Pasal 76 Undang-Undang Minerba yang mengatur tentang IUPK, dinyatakan dihapus. Perlu dicatat sejarahnya, IUPK merupakan istilah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengubah status pertambangan yang semula berbasis rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Berlaku untuk pertambangan mineral maupun batu bara.

Pada rezim kontrak, kontraktor raksasa mineral disebut Kontrak Karya (KK) seperti Freeport, Vale, Amman Mineral, dan lainnya. Sementara, kontraktor batu bara raksasa disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) seperti Adaro, KPC, Arutmin, dan lainnya.

Jika mengikuti Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, KK dan PKP2B yang habis masa kontraknya akan berubah menjadi IUPK.

Namun, dengan kehadiran Omnibus Law ini, istilah IUPK menghilang atau dihapus. Terminologi IUPK berganti menjadi Perizinan Berusaha Pertambangan Khusus (PBPK).

Antara IUPK dan PBPK, dua hal paling kunci dalam perbedaan tersebut adalah pengaturan soal luas wilayah produksi dan perpanjangan jangka waktu operasional tambang. Omnibus Law mengatur luas wilayah Operasi Produksi pada PBPK tak lagi dibatasi. Tidak seperti IUPK pada Undang-Undang Minerba yang dibatasi di angka 25 ribu hektare. Penentuan luas wilayah ditentukan berdasar evaluasi pemerintah terhadap rencana kerja yang diajukan oleh pelaku usaha.

Kedua adalah soal penentuan perpanjangan kontrak, baik bagi kontrak karya maupun PKP2B yang nantinya akan menjadi PBPK tak memerlukan lelang. Luas wilayah tambang mereka akan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disetujui pemerintah. Hal ini, nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Dua ketentuan ini jelas berbeda dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya, termasuk ketentuan PP 77/2014 yang mengatur luas wilayah IUPK Operasi Produksi Perpanjangan yaitu 25 ribu hektare untuk mineral, dan 15 ribu hektare untuk batu bara.

Di ketentuan aturan sebelumnya juga diatur PKP2B yang habis masa kontraknya, sebelum menjadi IUPK bisa dimiliki oleh BUMN dan atau BUMN dengan cara lelang atau prioritas.

Perlu dicatat, saat ini ada 9 PKP2B generasi I yang memiliki luas melebihi 23 ribu hektare, dan sempat menjadi incaran BUMN kala pada saat Menteri Rini Soemarno pada tahun lalu. Sembilan PKP2B tersebut adalah Arutmin (70.153 hektare), Kaltim Prima Coal (90.000 hektare), Berau Coal (118.400 hektare), Borneo Indobara (24.100 hektare), Adaro (31.379 hektare), Indominco Mandiri (25.121 hektare), Kideco Jaya Agung (50.921 hektare), Multi Harapan Utama (46.063 hektare), dan Tanito Harum (34.583 hektare)

Sementara 7 tambang raksasa bakal habis masa kontraknya dalam waktu dekat. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan dari 7 tambang tersebut, baru satu yang sudah ajukan perpanjangan yakni Arutmin pada November silam. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh