Ekonomi
Pakar energi, Dr. Kurtubi. (Ist)

JAKARTA-  Pemerintah saat ini menghadapi dilema dalam hal Kebijakan Harga LPG yang merupakan bagian dari cabang produksi penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Sekitar 15 tahun yang lalu, subsidi minyak tanah membengkak dan memberatkan APBN. Hal ini disampaikan Dr. Kurtubi, alumnus Colorado School of Mines, Amerika Serikat kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan, soal wacana mengurangi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan solusi menyeluruh  atas masalah migas nasional saat ini. Pertama adalah, memberlakukan harga LPG  satu harga.

“Tetapi Negara tetap hadir membantu masyarakat yang kurang mampu dengan bantuan cash semacam BLT (Bantuan Langsung Tunai),” jelas alumnus Institut Francaise du Petrole, Perancis ini.

Menurutnya, jumlah bantuan equivalen  dengan subsidi untuk rata-rata jumlah konsumsi LPG  bersubsidi yang dikonsumsi oleh masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Subsidi akan lebih tepat sasaran.

“Kedua, dengan penjualan tertutup, dimana masyarakat yang kurang mampu diberi semacam kartu untuk membeli LPG 3 kilogram. Masyarakat yang  lain membeli dengan harga non-subsidi. Sehingga subsidi juga akab tepat sasaran,” jelasnya.

Ketiga menurutnya dapat juga dengan memperkecil  selisih harga jual dengan menaikkan harga LPG  secara bertahap sampai maksimal sama dengan Biaya Pokok LPG, bukan harga pasar International.

“Biaya pokok LPG dihitung secara transparan yang merupakan rata-rata dari gabungan Biaya Pokok LPG dlm negeri dengan Biaya Import LPG,” ujarnya. 

Keempat Kurtubi menjelaskan, dengan mempercepat konversi batubara secara massal menjadi DME (dimethyil ether) sebagai substitusi LPG dengan tetap mempertimbangkan aspek keekonomiannya.

“Adapun solusi kelima lebih merupakan solusi menyeluruh atas keterpurukan industri migas nasional yang ditandai oleh rendahnya produksi minyak mentah, BBM dan LPG yang menjadu sebab terjadinya defisit neraca perdagangan selama bertahun-tahun. Solusi tersebut adalah mengembalikan pengelolaan industri migas yang simpel tidak birokratik dan sesuai Konstitusi. Caranya adalah,--cabut UU Migas No. 22/2001 dengan PERPPU. Keadaan sudah darurat dan DPR-RI sudah 2 kali gagal melahirkan Undang-Undang Pengganti atas UU Migas No. 22/2001 yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum selama bertahun-tahun karena belasan pasalnya sudah dicabut MK,” tegasnya.

Kurtubi mengingatkan, dalam 20 tahun terakhir produksi migas terus turun karena rendahnya investasi explorasi sementara konsumsi migas dalam negeri termasuk LPG terus naik

“DPR-RI sudah 2 periode tidak berhasil melahirkan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Migas No.22/2, padahal belasan pasalnya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Alumnus Universitas Indonesia ini juga menjelaskan pemerintah mengambil  kebijakan untuk mengkonversi/mengganti minyak tanah dengan LPG karena LPG lebih bersih dan cukup dipenuhi dari produksi LPG dalam negeri.

Dengan berjalannya waktu, konsumsi LPG terus meningkat sementara produksi dalam negeri menurun, sebagaimana juga terus menurunnya produksi minyak mentah nasional sebagai dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Migas No 22/2001 yang ribet dan birokratis selain melanggar Konstitusi.

“Akibatnya impor LPG terus meningkat, yang menjadi salah satu faktor membengkaknya defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran selama bertahun-tahun,” tegasnya. ( Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh