Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani siapkan DAK Fisik Bidang Kesehatan antisipasi COVID-19 Dana Alokasi Khusus Fisik pada Bidang Kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). (Ist)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka mengantisipasi serta menangani virus corona atau COVID-19 yang telah mewabah di Indonesia.
 
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019).
 
“Dana Alokasi Khusus Fisik pada Bidang Kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease (COVID-19),” demikian kutipan berdasarkan salinan KMK yang diterima di Jakarta, Selasa (17/3).
 
Penggunaan DAK Fisik itu dilakukan melalui revisi rencana kegiatan namun jika belum terdapat menu kegiatan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 maka dapat dilakukan penambahan menu kegiatan tersebut secara langsung.
 
Penyaluran Subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk kegiatan antisipasi virus COVID-19 baru dapat dilaksanakan secara sekaligus setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
 
Penyaluran itu dilaksanakan paling lama tujuh hari kerja setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerima dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan serta penganggaran yang terintegrasi.
 
Pemerintah Daerah (pemda) dapat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan atas penyaluran DAK Fisik kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat paling lambat November tahun anggaran berjalan.
 
Sementara itu, untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan tahap pertama dilaksanakan tanpa menyampaikan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya dengan tidak memperhitungkan sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah.
 
Sedangkan penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan tahap kedua dilakukan dengan ketentuan menyampaikan laporan realisasi 2019 dan laporan realisasi penyerapan serta penggunaan tahap satu 2020.
 
“Juga memperhitungkan sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran sebelumnya,” tulis salinan KMK.
 
Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk pencegahan dan penanganan virus corona dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
 
Keputusan Menteri ini berlaku selama enam bulan sejak ditetapkan yaitu pada Sabtu (14/3).
 
“Dalam hal setelah enam bulan penyaluran maka tidak dapat dilaksanakan. Penyaluran selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis KMK.
 
Pemda Wajib Anggarkan
 
Kepada Bergelora.com dilaporkan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewajibkan pemerintah daerah  menganggarkan belanja untuk kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD dalam rangka mengantisipasi dan menangani wabah COVID-19.
 
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19).
 
“Dalam rangka merespons COVID-19 di wilayah Indonesia terhadap keselamatan dan kesehatan jiwa, perlu dilakukan penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan pembagian DBH, DAU, dan DID dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian salinan PMK yang dikutip di Jakarta, Selasa (17/3).
 
Pemerintah dapat menggunakan DBH cukai hasil tembakau (CHT), DBH sumber daya alam (SDA) selain kehutanan, DBH SDA migas, DAU, dan DID tahun anggaran 2020 untuk menangani wabah COVID-19 sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2.
 
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1, PMK mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarannya telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dalam APBD atau perubahan APBD.
 
“Belanja wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan COVID-19,” tulis pasal 3 ayat 3.
 
Sementara untuk penyalurannya, dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan DBH SDA triwulan II dan III serta DAU mulai Mei 2020 hingga September 2020 dilakukan dengan ketentuan pemda telah melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19.
 
“Penyaluran DID tahap I dan II tahun anggaran 2020 untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan dilaksanakan secara bersamaan paling cepat pada Maret dan paling lambat pada Juni 2020,” tulis pasal 4 ayat 2.
 
Sri Mulyani pun, dalam PMK, menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi pemda yang tidak melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19 selama dua bulan berturut-turut dengan memotong penyaluran DAU.
 
Pemotongan DAU tersebut akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan perkiraan kebutuhan belanja daerah tiga bulan ke depan.
 
“Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 terhadap penyaluran DAU dapat dilakukan pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan atas nama Menteri Keuangan,” tulis pasal 6 ayat 1.
 
Peraturan Menteri Keuangan itu ditetapkan dan mulai resmi berlaku pada Senin (16/3/2020) hingga September 2020. (Web Warouw)
 

Add comment

Security code
Refresh