Ekonomi
Swalayan Sarinah diwaktu malam. (Ist)

JAKARTA- Pusat perbelanjaan Sarinah adalah bagian dari lintasan sejarah dan kenangan banyak kalangan. Karena itu kita maklum dengan atensi plus hiruk-pikuk publik mengenai keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir terkait perubahan konsep bisnis Sarinah.

Bagi Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Keputusan Erick Tohir yang akan mengembalikan khittah Sarinah menjadi sangat lokal atau Indonesia Friendly, pasti bukan hal mudah. Juga mungkin bukan hal yang diinginkan, tapi hal itu jelas diperlukan.

“Keputusan itu juga mencerminkan adanya pemahaman untuk menempatkan sekaligus gagasan tentang kemajuan yang relevan dengan tantangan dan semangat perubahan jaman, dengan  penghormatan atas sejarah di saat bersamaan,” demikian Hendrik D. Sirait

Ketua Umum ALMISBAT kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (12/5)

Menurutnya, kedua hal tersebut penting agar masyarakat Indonesia semakin memahami jati dirinya, sehingga dapat terkoneksi secara bermartabat dalam pergaulan komunitas global.

Ia menjelaskan, konsep "Indonesia Friendly" yang digagas Erick melalui Sarinah, di sisi lain sejalan dengan kebutuhan bisnis khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Selama ini mereka  memiliki cukup banyak kendala dalam menghadapi rezim perdagangan bebas. Tantangan bagi UMKM dipastikan akan lebih berat di masa mendatang,” katanya.

Apalagi, sebagai negara yang tergabung Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia ikut menyepakati komitmen APEC yang menargetkan Asia Pasifik menjadi wilayah perdagangan bebas pada 2020. Komitmen tersebut disepakati pada APEC Ministrial Meeting ke-29, di Vietnam, awal November 2019 lalu.​

“Dengan konsep baru, kita tentu berharap Sarinah bisa menjadi salah satu etalase atau meja terdepan pelaku UMKM untuk mengatasi sekian banyak kendala di bidang pemasaran, eksibisi, kesepakatan bisnis, permodalan, dan lain-lain,” jelasnya.

Urgensi perubahan konsep bisnis Sarinah juga sejalan dengan data Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pada saat ini diperkirakan terdapat 59.2 juta pelaku UMKM dengan 5.400 unit usaha. Dari jumlah unit itu, usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%). Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional!

Kemenkop UKM juga melansir baru sebanyak 3,79 juta atau 3% UMKM yang telah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produk-poduknya. Dengan demikian masih banyak dari mereka yang belum begitu kuat terkoneksi dengan pasar.

“Potensi UMKM yang luar biasa itu tentu memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dan konsisten dari semua pihak termasuk dari pemerintah. Pelaku UMKM pun perlu habitat atau ruang yang memungkinkan mereka mampu berinteraksi dengan pelaku bisnis lokal maupun global.” Tegas Hendrik Dikson Sirait.

Dengan demikian, Almisbat meyakini  Menteri BUMN Erick Tohir sejatinya tidak sedang berniat membunuh saksi dari sekian sejarah dan kenangan yang tercipta di Sarinah, tapi justru sebaliknya mengembalikan Sarinah ke jati dirinya sesuai gagasan besar Soekarno.

“Sekaligus mempersiapkannya sebagai ikon kemajuan masyarakat Indonesia, sekarang dan dimasa mendatang,  katanya.  (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh