Ekonomi
Beras impor. (Ist)

JAKARTA- Cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia masih terlalu jauh untuk dapat diujudkan saat negara memasuki usia ke 75 tahun.  Posisi petani lemah setelah diperkenalkannya revolusi hijau hingga kreatiifasnya tak terujud dalammengembangkan produksi pangan. Sementara pemerintah masih kesulitan dalam menghadapi kekuatan pasar yang mendominasi arah perkembangan sector peternakan dan juga perikanan.

Solusi untuk mengatasi kondisi itu adalah menggalang kekuatan secara bergotong-royong. Model kemajuan pangan yang telah dicapai negara-negara lain tidak bisa begitu saja diterapkan karena kondisi yang berbeda. Mayoritas petani, nelayan serta peternak di Indonesia umumnya miskin baik secara finansial maupun pengetahuan, sehingga mereka tak punya akses untuk meraih kemajuan.

Pokok pikiran itu muncul dalam Webinar Nasional bertema: Melawan Covid-19: MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS GOTONG ROYONG yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Profesor dan Doktor Indonesia (PPDI), Sabtu, 22 Agustus 2020 lalu. Tiga orang gurubesar tampil menjadi narasumber yakni,  Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno, MSc, gurubesa  Universitas Diponegoro, . Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA, Gurubesar Institut Pertanian Bogor, . Prof. Dr. Susetiawan, S.U, Gurubesar Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

Penambahan Sapi Indukan

Kepada Bergelora.com dilaporkan, kondisi sulit peternakan di Indonesia yang sudah ada  semenjak lama mestinya menemukan momentum untuk dibenahi pada saat datangnya pandemi seperti sekarang. Bertahun-tahun upaya yang dilakukan pemerintah bidang peternakan, khususnya sapi, tak membawa hasil. Kedaulatan pangan pun kian jauh, untuk mengatasinya strateginya mesti diubah yakni lewat pola gotong royong yang bisa menwujudkan profesionalisme dan kemakmuran bersama.

“Selama ini pemerintah hanya berkutat mengurusi penambahan indukan sapi dengan cara menambahkan sapi dari luar, bukan mengadakan sendiri,” ujar Muladno, gurubesar Fakultas Peternakan IPB.

Menurut penggagas Sekolah Peternakan Rakyat (SPR IPB) ini, dalam hitungan dia pendekatan kepada peternak kecil yang merupakan mayoritas dapat dilakukan dengan klusterisasi berdasarkan wilayah. Mereka perlu dibina agar memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola ternak secara professional. Dengan kekuatan itu mereka akan berkembang dan mampu merespon pasar yang sampai saat ini didominasi peternak besar milik segelintir orang.

“Bila kita memilik basis kecamatan maka dalam kurun waktu 10 tahun saja, kita akan memiliki penambahan jumlah sapi indukan lebih dari 4 juta,” ujarnya. Jumlah itu jauh lebih besar ketimbang menggunakan pendekatan pemerintah yang selama ini diterapkan dan mengabaikan keberadaan mayoritas peternak kecil.

Untuk menghadapi pasar, pemerintah lewat Kementerian Pertanian seharus memajukan peternak kecil agar bisa bersaing dengan cara menjadi professional. Ini berarti tidak dengan cara memberi bantuan cuma-cuma kepada kelompok tertentu. Hal seperti itu dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Dalam kesempatan itu para pembicara webinar tersebut sepakat bahwa pengertian gotong-royong tidak semata terbatas pada bidang budaya di mana warga miskin bergotong royong memikul biaya upacara adat. Gotong royong yang dibutuhkan dalam era Industri 4.0 adalah mendorong kemajuan kelompok orang kecil dan miskin untuk bisa maju. Ini ditempuh dengan berbagai kerjasama para pemangku kepentingan baik pemerintah, mitra pengusaha, komunitas petani/peternak serta civil society.

Kreatifitas Petani

Pengertian gotong royong untuk mencapai kedaulatan pangan dipandang dengan cara lain oleh  Prof. Dr. Susetiawan, S.U. Menurut guru besar Fisipol UGM itu, kreatifitas petani saat ini tertutup dalam mengembangkan benih-benih unggul. Pada masa sebelum datangya revolusi hijau hal itu cukup kuat. Hal itu nampak mudah dikenali dengan banyaknya nama lokal untuk menyebut bibit unggul seperti telo Mukibat.

Kondisi petani Thailand jauh lebih maju ketimbang Indonesia saat ini. Di negeri tetangga itu kreatifitas petani berkembang sehingga mampu menghasilkan pangan melebihi kebutuhan sendiri. Hasil ekspor pangan menghasil kemakmuran bagi semua orang. Hal itu tidak bisa terjadi di Indonesia meskipun memiliki kesamaan dalam kekayaan menyangkut keanekaragaman sumber pangan.

“Kita memberi kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja tidak,” ujar dia sambil mengutip angka-angka import sejumlah komoditi pangan.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, lanjut dia, kreatifitas petani menjadi hal yang amat penting. Konsumsi beras perlu ditekan dengan pangan alternative, kekuatan civil seceity mesti dikembangkan untuk mendukung para petani berkarya. Para ahli pertanian sebenarnya mampu melakukan itu namun yang belum nampak adalah political will untuk mewujudkan cita-cita ketahanan pangan.

Potensi Laut

Peternakan dan pertanian merupakan dua bidang penghasil pangan yang memerlukan kerja keras karena mesti menanam, memelihara hingga merawat yang kesemuanya mengandung resiko kegagalam. Sampai tingkat tertentu bisa dimaklumi. Cilakanya ketidakberkembangannya pertanian dan peternakan juga terjadi di kalangan nelayan.

Perikanan laut merupakan sector yang sebenarnya orang tinggal memanen saja setiap saat. Dengan luas wilayah perairan yang amat luas menurut Profesor Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno berpotensi menyumbangkan devisa sebesar Rp 1400 trillion setahun. Namun hal itu terkendala oleh kenyataan bahwa mayoritas nelayan hidup dalam kemiskinan.

Dalam keadaan miskin, nelayan tak mampu  mencari ikan di laut lepas karena tak bisa membeli peralatan. Mereka juga tak mampu memanfaatkan teknologi dan pengetahuan modern untuk menangkap ikan. Cara yang diikuti adalah kebiasaan lama menangkap ikan yang diwariskan oleh para pendahulunya.

Para nelayan itu tak mampu menguasai luas lautan yang mencapai lebih dari 5 juta hektar. Teknologi satelit yang sanggup menunjukkan di mana gerombolan ikan berada tidak mereka kuasai. Kebiasaan lama yang mereka warisi tak selalu cocok karena kondisi yang sudah berubah.

“Kita belum bisa memanfaatkan laut sebagai sebuah sleeping giant yang memiliki potensi besar,”ujar penasehat Kementerian Kelautan dan Perikanan itu.

Dalam masa pandemic Covid-19 sektor perikanan laut tetap berproduksi dan hampir tidak menghadapi gangguan. Ini merupakan kesempatan untuk menata kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang ada. Bila hal itu terjadi kita akan memperoleh tidak saja pendapatan yang besar namun juga membuka lapangan kerja yang amat luas, setidak bisa mempekerjakan hingga 45 juta orang.

Ada sebelas jenis usaha di sector kelautan yang bisa dikembangkan, mulai perikanan tangkap hingga sumberdaya non konvensional.    Dalam hal ini untuk mewujudkan kedaulatan pangan sector maritime pemerintah mesti melakukan intervensi memberdayakan nelayan yang memiliki budaya maritim kuat dengan segala keunggulannya. Pemerintah mesti bergotongroyong dengan mitra pengusaha dan perguruan tinggi.  (Juli E. Nugroho)

           

Add comment

Security code
Refresh