Ekonomi
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. (Ist)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta proses sertifikasi halal terhadap vaksin COVID-19 berjalan cepat dengan upaya dari para pemangku kepentingan sertifikasi halal untuk proaktif dalam memastikan kehalalan produksi vaksin tersebut.

"Untuk halal itu, sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau memang produk itu sangat dibutuhkan, ada jalan keluarnya untuk memperoleh sertifikat halal itu. Kuncinya vaksin dan vaksin itu harus di-backup oleh sertifikat halal," kata Ma'ruf Amin saat melakukan telekonferensi dengan direksi PT Bio Farma di Jakarta, Kamis (27/8).

Ma'ruf meminta kepada lembaga-lembaga pemberi sertifikasi halal untuk berkoordinasi dan bergerak cepat bersamaan dengan produksi dan uji klinis terhadap vaksin COVID-19.

Lembaga-lembaga yang dimaksud tersebut, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa MUI.

"Produk farmasi wajib bersertifikasi halal, di samping juga untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat Islam," katanya.

Wapres juga mengingatkan agar polemik seperti saat vaksin Measle-Rubella (MR) tidak terjadi, yakni vaksin dipasarkan ke masyarakat tanpa disertai label atau sertifikat halal dari MUI.

"Jangan sampai seperti pernah terjadi waktu vaksin MR. Itu (sertifikasi halal) terlambat, vaksinnya sudah beredar tetapi sertifikatnya belum. Jadi, sebelum (vaksin COVID-19) diproduksi, sertifikat itu sudah keluar," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi antara perusahaan produsen dan lembaga sertifikasi halal harus terjalin dengan baik sehingga tidak menimbulkan polemik yang akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.

"Makanya, saya minta komunikasi dilancarkan, jangan sampai itu menjadi hambatan sebab persoalan COVID-19 ini persoalan kehidupan bangsa kita, baik soal kesehatan, sosial, bahkan juga soal ekonomi," ujarnya.

Minta Percepat

Sebelumnya, Kepada Bergelora.com dilaporkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta PT Bio Farma mempercepat produksi vaksin COVID-19 sebagai upaya paling efektif dalam penanggulangan pandemi.

"Saya berharap, terutama dalam produk vaksin, saya minta supaya lebih cepat karena situasi memang sangat membutuhkan. Maka, satu-satunya upaya penanggulangan COVID-19 ini adalah dari vaksin," kata Wapres Ma'ruf Amin saat melakukan sambungan telekonferensi dengan direksi PT Bio Farma di Jakarta, Kamis (27/8).

Tingkat penularan COVID-19 yang masih cukup tinggi di Indonesia terjadi karena masih banyak masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, kata Ma'ruf.

Selain itu, tambahnya, upaya lain yang diterapkan Pemerintah saat ini juga belum secara signifikan menekan angka penyebaran COVID-19.

"Melalui upaya-upaya protokol kesehatan, melalui upaya-upaya penanggulangan yang lainnya juga masih belum efektif. Sebab, ternyata untuk penyembuhan sudah mulai baik, tetapi penularan masih cukup tinggi," jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres Ma'ruf secara langsung meminta Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir untuk mempercepat proses produksi, termasuk juga proses sertifikasi halal atas vaksin COVID-19.

Sementara itu, Honesti mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait proses sertifikasi halal terhadap vaksin buatan dalam negeri tersebut.

"Kami akan ikuti semua arahan Pak Wapres. Apa pun nanti progresnya, kami akan segera koordinasikan dengan tim dari MUI," kata Honesti dalam sambungan telekonferensi tersebut.

PT Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan farmasi asal China, Sinovac, dan juga perusahaan asal Uni Emirat Arab (EUA), G42, untuk memproduksi vaksin COVID-19.

Sinovac akan menyediakan bahan baku sebanyak 20 juta dosis pada akhir 2020 dan 250 juta dosis pada 2021 untuk produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Vaksin dengan bahan baku dari China tersebut sedang menjalani tahap uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat.

Sementara G42 akan menyediakan bahan baku untuk 10 juta dosis pada Desember 2020 dan 50 juta dosis pada kuartal pertama 2021. (Calvin G. Eben-Haezer)

Add comment

Security code
Refresh