Ekonomi
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. (Ist)

JAKARTA- Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memastikan, UMKM, kini sudah bisa memperluas pasar tidak cuma ke masyarakat saja, tapi juga ke kementerian dan lembaga negara. Pembukaan pintu lebar bagi UMKM ini terlaksana karena sudah mulainya realisasi pengadaan barang dan jasa.

“Melalui program ini, UMKM bisa memperluas pasar sekaligus meningkatkan kualitas, karena ada proses seleksi dan kurasi produk untuk menjadi penyedia di laman LKPP,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki jelasnya kepada Pers Jumat (4/9).

Jadi, Kementerian Koperasi dan UKM bersama LKPP membuka kesempatan bagi UMKM  dan koperasi untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat bela pengadaan, pengadaan langsung tranksaksional dan E-Katalog. Termasuk juga orang perorangan.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, untuk menjadi pemasok, UMKM harus mendaftarkan diri ke marketplace atau e-commerce yang terhubung dengan aggregator koperasi dan UMKM yang telah menjadi mitra LKPP. Lebih lengkapnya ada di tautan htpps://belapengadaan.lkpp.go.id.

 

 

Teten Masduki berharap peluang ini bisa dimanfaatkan masyarakat baik sebagai individu pelaku UMKM maupun yang tergabung dalam Koperasi. Karena menurutnya sebenarnya UMKM selama ini telah menjadi penopang ekonomi dalam setiap krisis yang terjadi dalam beberapa tahun lalu. 

“Koperasi dan UKM juga bisa ikut e-katalog yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Tentu ada syarat khusus, yakni barang dan jasa yang dibuat dibutuhkan oleh pemerintah. Bisa memenuhi kebutuhan secara rutin, dan barang tersebut berstandardisasi. Syarat lengkapnya ada di situs lkpp.go.id,” jelas Teten Masduki.

Sebelumnya siapkan dokumen pendukung. Untuk orang perorangan cukup KTP dan NPWP. Untuk badan hukum menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Ingat, produk koperasi dan  UMKM kemungkinan besar bisa diterima jika buatan si UMKM atau koperasi yang bersangkutan. Kecuali ada produk tertentu yang butuh sertifikasi untuk standardisasi,” jelasnya.

Untuk ikut tender ini, UMKM tidak perlu punya SIUP, tapi cukup izin usaha mikro kecil (IUMK). Sedangkan untuk koperasi dapat memakai akta pendirian.

“Apalagi di lapangan ditemukan praktik yang mewajibkan SIUP sebagai syarat utama, Kementeian Koperasi dan UKM dapat mengadukan ke LKPP,” kata Teten. 

Dibawah Rp 14 Miliar

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan Pemerintah akan melakukan pembelanjaan terhadap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Teten Masduki mengatakan, langkah ini sebagai upaya untuk menyelamatkan sektor UMKM disituasi sulit. Pihaknya bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir telah menjalin komitmen untuk membelanjakan barang dan jasa di bawah Rp 14 miliar untuk produk UMKM.

"Kami ada kerjasama dengan pak Erick, melalui pasar digital UMKM dan saya kira belanja BUMN di bawah Rp 14 miliar akan diprioritaskan untuk produk UMKM," kata Teten dalam konferensi pers virtual, Minggu (30/8).

Selain itu Teten juga menyebutkan, saat ini sudah ada 9 BUMN yang siap melakukan inisiasi pembelanjaan tersebut. "Kemudian BUMN lainnya secara bertahap akan mengikuti, dan tentunya nanti akan didorong oleh Kementerian BUMN dapat membeli produk UMKM," katanya.

Menurut Teten, ada beberapa produk UMKM yang bisa dibeli BUMN seperti mulai dari produk alat tulis dan keperluan kantor, hingga penggunaan jasa event organizer.

Kemudian bisa juga produk UMKM seperti layanan katering dan snack, pengadaan souvenir atau merchandise," kata Teten.

Potensi UMKM Rp 321 Triliun

Teten Masduki memproyeksi potensi yang bisa didapat oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dalam belanja barang dan pemerintah mencapai Rp 321 triliun. Oleh sebab itu ia mendorong UMKM untuk masuk dalam katalog UMKM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Tahun ini, setidaknya ada potensi senilai Rp 321 triliun belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diarahkan Presiden Jokowi untuk dapat dioptimalkan UMKM," jelas dia dalam webinar yang digagas oleh Bank Indonesia, Minggu (30/8/2020).

Menutup Impor

Teten Masduki  mengatakan aktivitas produk impor ada kemungkinan ditutup. Hal ini terjadi apabila kebutuhan masyarakat dan Pemerintah bisa dipenuhi oleh UMKM di Indonesia.

“Kita di Kabinet sedang mengupayakan agar konsumsi masyarakat menyerap produk UMKM, karena itu kalau misalnya kebutuhan konsumsi pemerintah dan masyarakat sudah bisa disediakan produk dalam negeri maka harus tutup impor,” kata Teten dalam acara Inspirato Sharing Session ‘Memulai Usaha di Era Krisis’, Rabu (2/9) lalu. (Calvin G. Eben-Haezer)

 

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh