Ekonomi
Petugas memeriksa antena very small aperture terminal (VSAT) yang dihubungkan dengan satelit saat peluncuran Desa Digital di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (14/4/2019). (Ist)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate mengatakan bahwa konektivitas atau pemerataan akses internet di penjuru Nusantara hingga efisiensi aplikasi untuk layanan publik menjadi perhatian pemerintah.

Menurut Menteri Kominfo, dengan lautan yang membentang dan menghubungkan pulau demi pulau, Indonesia membutuhkan internet cepat, internet andal, dan internet aman agar dapat menyatukan seluruh wilayah.

"Pemanfaatan internet dari hulu ke hilir, khususnya kegiatan ekonomi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi maritim akan mempercepat perwujudan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Menkominfo dalam Peringatan Hari Nusantara 2020 yang berlangsung secara hibrida, Minggu.

Selain telah melakukan pemerataan internet di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), pembangunan BTS dan perluasan jaringan 4G di 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau 4G (blankspot) dan dijadwalkan rampung 2022, Kominfo juga mengoptimalkan satelit.

Saat ini, proses produksi Satelit SATRIA-1 sedang berjalan. Satelit ini akan diletakkan di orbit 146 BT, dengan perusahaan pembuatnya adalah Thales Alenia Space (TAS) dan roket peluncurnya adalah SpaceX Falcon 95500.

Menteri Johnny mengatakan proses pembiayaan telah mendapat persetujuan dari lembaga pembiayaan BPI Prancis dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Proses atau kesepakatan preliminary working agreement (PWA) antara PT Satelit Nusantara 3 (SNT) dan Thales Alenia Space (TAS) pun sudah dilakukan dan proses manufacturing sudah dimulai.

Selain meminta perpanjangan waktu, menurut Menteri Johnny, Indonesia juga telah mempersiapkan dua langkah alternatif lainnya agar orbit satelit 146BT tetap bisa digunakan Indonesia.

Sementara itu, di sisi efisiensi, Menkominfo menyebut pembangunan pusat data nasional pemerintah perlu dipercepat. Salah satunya karena pemerintah saat ini menggunakan terlalu banyak aplikasi dalam menjalankan berbagai urusan kenegaraan.

Total, kata Johnny, ada 24.700 aplikasi yang digunakan oleh pemerintah, dan terdapat lebih dari 2.000 pusat data untuk layanan pemerintahan.

"Ini terlalu banyak, dan membuat tidak efisiennya fasilitas digital. Sehingga, pusat data nasional harus ada dan kini telah disiapkan pula super application untuk layanan pemerintahan yang lebih efisien dan praktis," kata Menkominfo.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya, dalam acara US-Indonesia Investment Summit pada Jumat (11/12), Menteri Johnny mengatakan pembangunan pusat data nasional terus dikebut agar dapat selesai pada 2023.

Menurut Johnny, pembangunan pusat data nasional pemerintah ini juga merupakan bagian dari kebijakan satu data. Ia mengatakan, nantinya pusat data nasional ini akan memiliki spesifikasi sebesar tier empat.

Menteri Johnny juga sudah mengatakan bahwa pusat data nasional ini juga menyangkut beberapa hal sensitif. Contohnya adalah data spesifik terkait dengan pemilik data, data-data keuangan, hingga data-data kesehatan. (Enrico N. Abdielli)

Add comment

Security code
Refresh