Ekonomi
Tengku Zulkarnain. (Ist)
JAKARTA - Tengku Zulkarnain heran dengan perbedaan pendapat tokoh MUI dalam memandang Vaksin AstraZeneca apakah halal atau haram. Melalui akun pribadinya, Zul berkomentar.
 
“MUI Pusat setelah diteliti oleh LPPOM MUI menyatakan Vaksin Asrta Zeneca menyentuh babi dlm prosesnya. Haram tapi darurat maka BOLEH dipakai. MUI Jawa Timur dan Kiyai Sepuh mengatakan vaksin itu HALALAN THOYYIIBAN. Pertanyaan: Fatwa MUI yg mana diikuti?” kata Zul dinukil Bergelora.com, Selasa (23/3).
 
“Menurut MUI Pusat Vaksin Astra Zeneca BOLEH dipakai krn DARURAT. Maka tdk berdosa dan tdk berpahala dilakukan. Menurut MUI Jawa Timur dan Kiyai Sepuh hukumnya HALALAN THOYYIBAN. Jika HALALAN THOYYIBAN maka BERPAHALA dilakukan. Kenapa bisa beda dan sejak kapan bisa beda?” imbuh Zul.
 
Untuk diketahui, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur menetapkan vaksin Covid-19 AstraZeneca halal. Fatwanya akan segera diterbitkan.
 
"Vaksin AstraZeneca ini hukumnya halalan dan toyyiban," ujar Ketua MUI Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah, disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin 22 Maret 2021.
 
Kiai Hasan mengatakan, para kiai sepuh dan pengasuh pondok pesantren di Jatim juga menyatakan vaksin AstraZeneca adalah halal dan toyyib dan sudah disampaikan kepada pemerintah. Sudah seharusnya vaksin tersebut dimanfaatkan dalam program pemerintah.
 
"Karena tujuannya tidak lain untuk menjaga keselamatan jiwa dan rakyatnya. Tidak ada pemerintah yang akan mencelakakan rakyatnya sendiri," kata Kiai Hasan.
 
Fatwa Halal MUI Jatim
 
Sehingga, MUI Jatim akan menerbitkan fatwa kehalalan vaksin AstraZeneca. Fatwa itu juga mempertimbangkan hasil audit dari LPPOM MUI.
 
"Insya Allah MUI sesuai hasil audit LPPOM dan juga hasil musyawarah Komisi Fatwa hari ini akan memberikan fatwa kehalalan penggunaan AstraZeneca dan keamanan penggunaannya," ucap Kiai Hasan.
 
Vaksin AstraZeneca akan digunakan Pemerintah untuk vaksinasi kepada para santri, ustaz, ustazah, hafiz, serta hafizah. Kiai Hasan juga menyampaikan terima kasih atas rencana tersebut.
 
"Mudah-mudahan ini nanti dapat ditiru oleh komponen masyarakat yang lain," ucap Kiai Hasan.
 
Haram tapi Boleh Dipakai
 
Di sisi lain, sebelumnya diberitakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca adalah haram. Vaksin tersebut dinilai menggunakan bahan baku berupa enzim babi.
 
Namun karena ada unsur kedaruratan (dlarurah syariyyah), MUI menyatakan vaksin ini boleh digunakan dalam program vaksinasi nasional.
 
"Vaksin produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, dalam konferensi pers virtual, disiarkan FMB9ID_IKP
 
Niam menjelaskan MUI melakukan pengkajian intensif baik dokumen maupun proses produksi vaksin. Hasil tersebut dibahas dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI.
 
MUI juga mendengar keterangan Pemerintah terkait rencana penggunaan vaksin ini. Juga penjelasan BPOM mengenai aspek keamanan dari vaksin AstraZeneca.
 
Dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2021, Asrorun juga menjelaskan vaksin yang diproduksi di Korea Selatan ini hukumnya boleh digunakan. Ini mempertimbangkan lima alasan.
 
"Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah asy syariyyah) di dalam konteks fikih yang menduduki kedudukan darurat syari (dlarurah syariyyah)," kata Asrorun.
 
Kebolehan Jadi Batal Jika...
 
Alasan kedua yaitu adanya keterangan ahli mengenai bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19. Alasan ketiga, ketersediaan vaksin yang halal tidak mencukupi untuk kebutuhan vaksinasi.
 
"Ada jaminan penggunaannya oleh Pemerintah seperti dijelaskan pada saat rapat Komisi Fatwa, dan Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia," kata Asrorun.
 
Selanjutnya, Asrorun menyatakan kebolehan penggunaan vaksin AstraZeneca tidak berlaku lagi jika lima alasan di atas hilang. Kemudian, Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin Covid-19 halal dan suci.
 
"Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan Pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok," terang Asrorun. (Web Warouw)
 

Add comment

Security code
Refresh