Ekonomi

Direktur Institute For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng (Ist)‏Direktur Institute For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng (Ist)‏JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diharap dapat menguatkan rupiah atas mata uang Dollar Amerika. Namun yang terjadi sebaliknya. Diperkirakan dalam setahun berkuasa pemerintahan Jokowi-JK akan mencapai hutang  Rp 500,4 triliun. Demikian Direktur Institute For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng pada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (27/2).

 

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2015 ini akan menciptakan utang sebesar Rp. 451,8 triliun yang bersumber dari SBN (Surat Berharga Negara) dan sebesar Rp. 48,6 triliun yang bersumber dari luar negeri. Secara keseluruhan Jokowi tahun ini akan menciptakan utang sebesar Rp 500,4 triliun.

“Padahal dikatakan bahwa Jokowi effect akan mampu memperkasakan rupiah. Namun yang terjadi sebaliknya, rupiah makin terpuruk. BI telah melakukan strest test antisipsi rupiah pada nilai Rp. 16.000/USD. Jokowi sejauh ini belum melakukan apa apa dalam menjaga stabilitas moneter,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, anggota Presidium Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) ini menunjukkan bahwa antara tahun 1967 sampai dengan tahun 1997 Seoharto hanya menciptakan utang pemerintah sebesar USD 53,864 miliar.

“Dalam periode tersebut Soeharto mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika rata-rata Rp 1.692/USD. Dengan demikian Soeharto hanya menciptakan utang sebesar Rp 91 triliun. Faktor stabilitas moneter merupakan penentu capaian pembangunan dari tahun 1967 – 1997 (selama 30 tahun) Pemerintahan Soeharto,” ujarnya

Saat ini menurut Salamuddin Daeng, dalam setahun saja Pemerintahan Jokowi-JK akan menciptakan utang sebanyak 5,5 kali utang Soeharto selama periode 1967 – 1997 (30 tahun).

“Bagaimana jika Jokowi berkuasa lima tahun ? Maka dalam lima tahun bisa dihitung pemerintah ini akan dia ciptakan sebesar Rp 2.500 triliun,”

Ia mengakui bahwa Presiden Jokowi memang sosok yang memiliki cita-cita setinggi langit dalam hal berburu utang luar negeri.  

“Bahkan SBY yang doyan berhutang masih kalah dengan ketinggian cita-cita Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Hutang Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan otoritas moneter selama 2004 – 2014 (10 tahun) bertambah sebesar USD 47,78 miliar atau sekitar Rp 500-an triliun dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar rata rata Rp 10.000/USD.

“Jokowi memang kampiun,”

Asal Kritik

Sebelumnya, budayawan, Arief ‘Jemek’ Wibowo mengatakan bahwa semua kritik terhadap Presiden Joko Widodo adalah tidak mendasar karena subjektif kekalahan atau kegagalan politik dalam pilpres.

“Saat ini kita punya presiden pro-rakyat dan terbuka untuk dikritisi secara objektif. Rakyat dimana-mana mulai merasakan keterbukaan bukan hanya politik tapi juga ekonomi. Ini indikator positif bahwa negara dan bangsa ini sedang berubah menuju lebih baik,” ujarnya kepada Bergelora.com beberapa waktu lalu.

Persoalan hutang, menurutnya tidak bisa dinilai dari pemerintahan Jokowi karena semenjak kudeta dan kejatuhan Presiden Soekarno, Indonesia memang hidup dari hutang.

“Persoalannya adalah, apakah di jaman Soeharto hutang dan stabilitas ekonomi itu membuka demokrasi ekonomi. Jelas tidak karena politiknya otoriter!” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa di alam demokratis dengan rezim yang pro rakyat yang dipimpin Jokowi, semua hutang luar negeri dan investasi asing yang masuk adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di semua sektor termasuk sektor rakyat.

“Itu yang membedakan peruntukan hutang dan investasi antara jaman Jokowi dengan jaman Soeharto. Suka atau tidak sejarah berdialektika secara positif. Jangan hanya melihat pakai kacamata minus saja,” tegasnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah tugas pemerintah adalah membersihkan aparatus birokrasi yang korup agar investasi bisa tumbuh dan berkembang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Tugas kaum intelektual saat ini jangan cuma jadi tukang kritik, tapi bagaimana membuka kesadaran rakyat untuk ikut partisipasi secara politik dan ekonomi dalam alam demokrasi,” ujarnya. (Dian Dharma Tungga)

Add comment

Security code
Refresh