Ekonomi

Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Prof Sri Edi Swasono. (Ist)‏Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Prof Sri Edi Swasono. (Ist)‏JAKARTA- Pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak bisa lepas dari tekanan IMF (Internastional Monetary Fund).  Kebijakan untuk menaikan pajak dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan agenda besar lembaga donor internasional di Indonesia sejak tahun 2014. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Prof Sri Edi Swasono kepada Bergelora.com di Jakarta Sabtu (9/5).

 

Sri Edi Swasono menunjukkan sebuah laporan hasil rapat konsultasi IMF tahun 2014 dengan Indonesia.  Dalam laporan itu IMF merekomendasikan pencabutan secara bertahap subsidi terhadap BBM sehingga kenaikan harga bisa setara dengan 0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu IMF juga mengusulkan kenaikan pajak cukai tembakau dan barang mewah.

“Ayo lanjutkan terus mencekik rakyat. Lanjutkan subsidi bunga obligasi rekap. Lanjutkan ngekor IMF. Belum kapok dengan LoI (Letter of Intent IMF, 1998-red)?,” ujar Sri Edi Swasono menanggapi laporan itu.

Dalam laporan itu ditunjukkan bahwa, IMF juga mendesak Indonesia untuk memperluas basis pajak dalam jangka menengah. Dalam rekomendasinya IMF menekan Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah pajak dan kembali fokus pada penguatan administrasi perpajakan pekerjaan penegakan administrasi pajak.

IMF mencatat bahwa reformasi perpajakan ini butuh waktu untuk bisa dipersiapkan dan dilakukan secara tepat, yang berarti bahwa penerimaan pajak akan naik secara bertahap.

IMF yakin, Untuk meningkatkan pendapatan lebih cepat, Indonesia perlu memperluas pajak, menuntaskan refomasi pajak, termasuk rasionalisasi tarif pajak penghasilan pada badan, memperkuat pajak properti dan meningkatkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan cukai tertentu.

“Terbukti semua dipatuhi pemerintah. Karena minderwaardig, minder, rendah diri, belum merdeka jiwanya,” tegas Sri Edi Swasono.

Jiwa Kejoangan

Ia mengingatkan bahwa sejak kemerdekaan 1945 dan masa pemerintahan Soekarno Indonesia tidak mungkin bisa didikte dari luar seperti saat ini, karena di Jaman Pemerintah Soekarno jiwa kejoangan masih hidup dan dipelihara oleh pemerintahan Soekarno.

"Dijaman pak Harto dikit demi dikit mulai menipis karena komprador Berkeleyians menguat. Namun Pak Harto sempat berani bubarkan IGGI (Intergovernmental Group on Indonesia-red. Setelah reformasi, para presiden tidak tangguh semangat patriotiknya, plus minder terhadap asing, jiwanya belum merdeka. Maka Reformasi menjadi deformasi,” jelasnya.

Sebelumnya Sri Edi Swasono menjelaskan tentang pentingnya pencerdasan kehidupan bangsa sebagai konsepsi budaya yang terkait dengan harkat dan martabat, melepaskan diri dari belitan underdog mentality.

“Punya harga diri, berkedaulatan, mengemban dignity, priyayi luar-dalam, berpekerti luhur. Seperti yang cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4,” jelasnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh