Ekonomi

Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) Tahun 2017 (Ist)Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) Tahun 2017 (Ist)JAKARTA- Selama ini Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional yang diterbitkan pada era Presiden BJ Habibie menjadi dasar hukum keterlibatan Kementerian Sekretariat Negara dalam penyelenggaraan kegiatan pertemuan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Keppres tersebut menunjuk Menteri Sekretaris Negara sebagai Ketua Panitia Nasional setiap pertemuan antar Kepala Negara.

Namun demikian melihat kompleksitas penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) Tahun 2017 dalam rangka peringatan 20 tahun IORA, diterbitkanlah Keppres No 2 Tahun 2017 mengenai Panitia Nasional Penyelenggara KTT IORA Tahun 2017. Keppres tersebut menempatkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai Penanggung Jawab Bidang Pelaksana KTT. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (Biro KTLN) mendapat mandat untuk bertindak sebagai Sekretariat Pelaksana.

Tugas sebagai Sekretariat Pelaksana terbilang tidak mudah. Biro KTLN yang sebenarnya memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan teknis dan administrasi, juga dituntut untuk memiliki pemahaman substanstif. Pemahaman substantif tersebut diperlukan untuk proses perencanaan sejak awal gelaran KTT IORA dan untuk memastikan apakah desain forum yang dipersiapkan sesuai dengan maksud dan tujuan gelaran acara tersebut.

Kepala Bagian Kerja Sama Teknik Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah, Biro KTLN, Ricky Syailendra menerangkan sejumlah hal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara. Antara lain penyelenggaraan acara, penyiapan fasilitas penjemputan tamu negara, fasilitas kesehatan, fasilitas pengamanan VVIP, hingga fasilitas penyediaan kendaraan dan akomodasi bagi Kepala Negara peserta.

Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan sesuai dengan standar internasional yang diselaraskan dengan standar dari setiap tamu negara. Hal tersebut juga terkait dengan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia.

“Setiap Kepala Negara mendapat pelayanan VVIP. Fasilitas tersebut bukan substansi, tapi terkait dengan kenyamanan. Memastikan para tamu negara tersebut nyaman dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Penyelenggaraan yang baik dalam penyambutan Kepala Negara secara tidak langsung menjadi representasi negara ini di mata negara lain,” ujar Ricky.

Koordinasi Persiapan

Alur persiapan penyelenggaraan KTT IORA dimulai setelah Menteri Sekretaris Negara menerima surat permohonan dukungan penyelenggaraan dari Menteri Luar Negeri. Sejak awal tahun 2016, Menteri Sekretaris Negara telah merespon surat permohonan dukungan penyelenggaraan KTT IORA tersebut dengan menugaskan Biro KTLN untuk mempersiapkan administrasi pelaksanaan KTT IORA. Biro KTLN kemudian menindaklanjuti dengan menggelar pertemuan awal bersama Kementerian Luar Negeri sebagai focal point, untuk membahas gambaran desain forum, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Sejak Desember 2016 pertemuan koordinasi terus berjalan secara intensif.

Pada internal Kementerian Sekretariat Negara, Biro KTLN selaku Sekretariat Panitia Pelaksana melibatkan sejumlah unit kerja. Antara lain Biro Perencanaan dan Biro Keuangan yang berperan mengidentifikasi dan mengajukan rancangan kebutuhan anggaran penyelenggaraan KTT IORA, Biro Tata Usaha bertindak dalam penanganan administrasi persuratan, dan Biro Umum yang berperan menjalankan proses pengadaan barang dan jasa untuk menunjuk jasa Professional Conference Organizer (PCO). PCO pemenang lelang pengadaan inilah yang bertindak membantu Kementerian Sekretariat Negara mempersiapkan hal-hal teknis. Untuk memastikan proses penyelenggaraan KTT IORA yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, Biro KTLN telah melibatkan Insektorat Kementerian Sekretariat Negara sejak awal proses persiapan, hingga nanti pada tahap akhir berupa penyusunan laporan pelaksanaan gelaran KTT IORA.

Agenda KTT

Gelaran KTT IORA selama tiga hari mendatang terbagi dalam empat agenda utama. Antara lain Senior Official Meeting (5 Maret 2017), Council of Ministerial Meeting (6 Maret 2017), IORA Business Meeting (6 Maret 2017), dan acara inti IORA Summit yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (7 Maret 2017). Selain agenda-agenda tersebut, sejumlah pertemuan bilateral Kepala Negara maupun pertemuan tete-a-tete (empat mata) dengan Presiden Joko Widodo yang diajukan oleh sejumlah negara anggota IORA pun juga difasilitasi.

Hal menarik dalam gelaran KTT IORA mendatang adalah komitmen Pemerintah untuk memanfaatkan KTT IORA agar berkontribusi secara riil bagi Indonesia dan negara anggota IORA lainnya. Khususnya dalam hal penguatan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan antar negara anggota IORA. Oleh karena itu diselenggarakanlah IORA Busineess Summit pada rangkaian gelaran KTT IORA.  Agenda IORA Busineess Summit  diharapkan juga mampu meningkatkan level KTT IORA bagi negara-negara anggotanya. Bagi Indonesia diharapkan kesepakatan kerjasama ekonomi yang diraih dalam gelaran KTT IORA akan berkontribusi positif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut Ricky Syailendra mengatakan, “Seperti halnya dalam setiap rangkaian KTT, selalu ada outcome document yang akan dibacakan dalam pertemuan antara Kepala Negara, biasanya juga ada semacam deklarasi bersama.” Pada gelaran KTT IORA Maret mendatang, pembahasan tidak lepas dari delapan pembahasan utama, diantaranya Keselamatan dan Keamanan Maritim; Fasilitasi Perdagangan dan investasi; Manajemen Perikanan; Manajemen Resiko Bencana Alam; Kerjasama Akademis dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pertukaran Kebudyaan dan Pariwisata; dan Blue Economy dan Pemberdayaan Gender. (ZKA Warouw)

Add comment

Security code
Refresh