Jumat, 29 Maret 2024

Mantap! Pertumbuhan Ekonomi 2018 Ditargetkan 6,1%, Menkeu: Investasi Harus Tumbuh 8%

 

JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam range 5,4%-6,1% pada 2018, ada sejumlah langkah yang harus dipenuhi, diantaranya bagaimana perkembangan tahu 2017 sampai dengan semester I ini, dan juga bagaimana pertumbuhan investasinya.

“Presiden sangat menekankan, skenario apapun semuanya membutuhkan investasi lebih besar. Jadi, growth dari investasi yang harus di atas 8% yang sekarang ini hanya 6%,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3) petang.

Untuk bisa mencapai 8%, menurut Menkeu, tidak mungkin hanya memompa dari defisit APBN saja. Yang paling penting adalah dari swasta. Dari swasta itu, lanjut Menkeu, termasuk kontribusi dari kredit perbankan, capital market, dan dari sisi BUMN.

Bisa Lebih Tinggi

Mengenai pertumbuhan ekonomi 2017 sendiri, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kemungkinan bisa lebih tinggi dari asumsi 5,1% mungkin bisa naik jadi 5,2% atau bahkan ada yang optimistis jadi 5,3%.

Kemudian dari sisi harga minyak, menurut Menkeu, sudah lebih tinggi dari 45 dolar AS per barel. Lalu inflasi, Presiden sudah menekankan supaya tetap dijaga apabila harga-harga pangan tetap stabil. “Tapi ini ada tekanan yang cukup real dari sisi inflasi. Kemudian kurs juga karena inflasi kita relatif lebih tinggi, mungkin juga akan mengalami tekanan,” ujarnya.

Beban asumsi makro ini, lanjut Menkeu, tentu akan dilihat bagaiamana pengaruhnya ke APBN. Ia menyebutkan, dari sisi APBN beberapa pos seperti kalau harga minyak naik, kurs yang meningkat, maka kita akan dapat penerimaan dari sumber daya alam yang lebih tinggi. Namun, pada saat yang sama apabila subsidi tidak dilakukan perubahan kita juga akan mengalami kenaikan subsidi. Hitungannya terutama untuk LPG, kemudian BBM, dan juga kenaikan dari solar.

Presiden Jokowi menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3) sore. (Ist)“Kenaikan-kenaikan itu saling menghilangkan, sehingga bagaimana kita bisa mengelola APBN tetap tidak terlalu berbeda jauh namun momentum program pemerintah dan pergerakan ekonomi tidak terganggu. Ini yang tadi kita persentasikan,” pungkas Menkeu.

Disusun Lebih Optimistis

Sebelumnya kepada Bergelor.com dilaporkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyusunan kapasitas fiskal dan pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 disusun dengan semangat optimisme, meski tetap harus realistis dan kredibel.

“Sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga sudah harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018, menjadi kira-kira 5,4%-6,1%,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna paripurna tentang Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) dan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2018, serta Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3) sore.

Untuk itu, ditegaskan Presiden, semua Kementerian harus kerja keras dan melakukan langkah-langkah konkret, tidak bekerja rutinitas, tidak bekerja yang monoton, tidak bekerja linier, tidak bekerja bussines as ussuall.

“Saya kira ini harus ditekankan pada yang ada di bawah kita, agar betul-betul langkah-langkah konkrit itu ada,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan, yang juga harus diperhatikan adalah meningkatkan rasio perpajakan terhadap Produc Domestic Brutto (PDB) menjadi sekitar 11%.

Terkait RAPBN 2018 itu, Presiden menekan pentingnya penajaman program prioritas, sehingga setiap program itu betul-betul mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Untuk investasi karena kapasitas fiskal yang terbatas, Presiden Jokowi meminta agar tidak hanya bergantung kepada pemerintah, investasi pemerintah. Ia mengingatkan, sumber-sumber investasi di tahun 2017, apalagi nanti di tahun 2018 memang sebagian besar harus berasal dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, peran Capital Expenditure-nya BUMN harus betul-betul ditingkatkan. Sehingga ini akan betul-betul meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Sekali lagi saya ulangi, kalau ada swasta yang masuk serahkan saja kepada swasta, jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk, sudah,” tegas Presiden Jokowi.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menperin Airlangga Hartarto, Mentan Amran Sulaiman, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Enrico N. Abdielli)

 

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru