Ekonomi
Ilustrasi situasi disebuah Bank (Ist)

JAKARTA- Setelah mendengar masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dan memperhatikan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya, pemerintah melalui Menteri Keuangan merevisi batas minimum nilai saldo rekening yang wajib dilaporkan, dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar.

“Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program Amnesti Pajak, serta data pelaku usaha, Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening yang wajib dilaporkan secara berkala, dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar,” bunyi siaran pers yang ditandatangani oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira sakti, Rabu (7/6) kemarin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 70/PMK.03/2017 tentang  Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui PMK ini, lembaga keuangan wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap rekening keuangan yang wajib dilaporkan kepada: a. Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi LJK, dan b. Direktorat Jenderal Pajak, bagi LJK Lainnya atau Entitas Lain.

Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan itu merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki oleh: a. orang pribadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia; b. orang pribadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, selain yang telah disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional; atau c. entitas yang berkedudukan di Indonesia.

“Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk LJK pada sektor perbankan merupakan: 1) Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau 2) Rekening Keuangan yang dimiliki entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan,” bunyi Pasal 19 ayat (4) PMK tersebut.

496 Ribu Rekening

Dengan perubahan batasan minimum menjadi Rp1 miliar tersebut, menurut siaran pers Kementerian Keuangan itu, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening atau 0,25% dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini.

Kementerian Keuangan meminta masyarakat tidak perlu resah dan khawatir karena penyampaikan informasi keuangan tersebut tidak berarti uang simpanan nasabah akan serta merta dikenakan pajak.

“Tujuan pelaporan adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap sesuai standar internasional, sehingga Indonesia dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan dengan negara lain,” bunyi siaran pers tersebut.

Pemerintah, lanjut Nufransa, menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi petugas DJP yang membocorkan rahasia Wajib Pajak atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan, tegas Nufransa, dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan untuk melaksanakan ketentuan Pasai 9 PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pada 31 Mei 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 70/PMK.03/2017 tentang  Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dalam PMK itu disebutkan, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK),LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain.

“Akses informasi keuangan sebagaimana dimaksud meliputi: a. penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis; dan b. pemberian informasi dan / atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan, untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional,” bunyi Pasal 2 ayat (2a,b) PMK itu.

Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis antara pejabat di Indonesia yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi dan pejabat di Yurisdiksi Partisipan dan / atau Yurisdiksi Tujuan Pelaporan yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi.

Sedangkan pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan dilakukan dalam rangka Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan antara pejabat di Indonesia yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi dan pejabat di Yurisdiksi Asing yang terikat dengan Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi.

Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis, menurut PMK ini,  wajib dilakukan oleh kantor pusat atau suatu unit pada lembaga keuangan pelapor yang bertanggung jawab untuk penyampaian informasi keuangan dimaksud.

“Lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud merupakan: a. LJK; b.LJK Lainnya; dan c. Entitas Lain, yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan / atau Entitas Investasi,” bunyi Pasal 4 ayat (2) PMK ini.

Untuk itu, menurut PMK ini, Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak: a. secara langsung; b. secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak; atau c. melalui pos, perusahaan J asa ekspedisi, atau perusahaan j asa kurir, dengan bukti pengiriman surat.

Sebelumnya Rp200 Juta

PMK ini menegaskan, lembaga keuangan sebagaimana dimaksud wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap rekening keuangan yang wajib dilaporkan kepada: a. Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi LJK, dan b. Direktorat Jenderal Pajak, bagi LJK Lainnya atau Entitas Lain.

Laporan informasi keuangan yang wajib disampaikan oleh LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, menurut PMK ini,  paling sedikit memuat: a. identitas Pemegang Rekening Keuangan; b. nomor Rekening Keuangan; c. identitas LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain; d. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan e. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan.

Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki oleh: a. orang pribadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia; b. orang pribadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, selain yang telah disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka pelaksanaanperjanjian internasional; atau c. entitas yang berkedudukan di Indonesia.

“Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk LJK pada sektor perbankan merupakan: 1) Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau 2) Rekening Keuangan yang dimiliki entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan,” bunyi Pasal 19 ayat (4) PMK tersebut.

Untuk LJK pada sektor perasuransian, menurut PMK ini, merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

Adapun untuk Entitas Lain pada sektor perkoperasian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan nilai saldo paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

Untuk LJK pada sektor pasar modal serta Entitas Lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi, menurut PMK ini,  merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.

PMK ini menegaskan, dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dalam satutahun kalender, LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain tetap wajib menyampaikan laporan nihil.

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan dengan: a. mekanisme elektronik yang dilakukan secara online; atau b. mekanisme nonelektronik yang dilakukan secara langsung.

Laporan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini,  disampaikan: a. untuk pertama kali pacla tahun 2018 , yang berisi informasi keuangan yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017; danb. untuk setelah tahun 2018, yang berisi informasi keuangan yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

PMK ini juga menegaskan, bahwa pimpinan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud.

Selain menerima laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini,  Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan berwenang untuk meminta informasi dan/ atau bukti atau keterangan dari LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun unit yang mengelola informasi dan/ atau bukti atau keterangan dimaksud, melalui surat permintaan.

“LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain wajib memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak,” bunyi Pasal 25 ayat (2) PMK ini.

Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Perj anjian In ternasional.

Karena itu, menurut PMK ini, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, dilarangmembocorkan, menyebarluaskan, dan/ atau memberitahukan informasi keuangan dan/ atau informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2017, yang telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 2 Juni 2017 itu. (Calvin G. Eben-Haezer)

Comments   

0 #3 MashaSew 2017-12-14 08:20
This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any antibot captcha.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"
Quote
0 #2 Rosaria 2017-12-06 08:28
I see you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn additional bucks every month because you've
got high quality content. If you want to know how to make extra money,
search for: Boorfe's tips best adsense alternative

Also visit my blog post - FirstGeneva: https://10Tricia.blogspot.se
Quote
0 #1 Gaston 2017-07-17 20:32
Hi fellas! Who wants to meet me? I'm live at HotBabesCams.co m, we can chat,
you can watch me live for free, my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here is my
pic:

https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Quote

Add comment


Security code
Refresh