Ekonomi
Panen (Ist)

JAKARTA- Sektor pertanian yang merupakan mayoritas kegiatan perekonomian masyarakat di sebagian besar Pulau Jawa  kurang diurus dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Dampaknya, daya beli petani menjadi lemah. Padahal, peningkatan kesejahteraan  petani  sangat berkorelasi dengan  pertumbuhan sektor perekonomian lain dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pemberlakuan impor pangan yang dijalankan pemerintah selama satu dasawarsa ditengarai melemahkan petani.

“Kendala pembangunan pertanian datang dari kebijakan pemerintah itu sendiri yaitu impor pangan. Walaupun, Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan pada 1984 tetapi pasca itu swasembada tidak terjadi,” kata peneliti ReIde Indonesia Riyanda Barmawi di Jakarta, Jumat (22/9).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2017, Indonesia masih mengimpordi berbagai komoditas. Antara lain, beras,tepung terigu, gula pasir, daging jenis lembu, garam, mentega, minyak goreng, bawang putih, lada, kentang, cabe kering, dan telur ungags. Sebagai gambaran,  dari 2010-2013, kegiatan impor beras terus tumbuh 482,6%. Berikutnya, impor kedelai naik berturut-turut 57%. Peningkatan impor bawang merah dan cabai merah masing-masing 99,8% dan 141%. 

Menurutnya, rezim perdagangan World Trade Organization (WTO) yang berlaku sekarang ini membuat sebuah negara sulit menerapkan persyaratan ketat terhadap produk impor.Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memberlakukan standar sama antara produk pangan impor dan lokal.  Jika tidak, negara lain bisa menggugat lewat forum WTO.

Ia menjelaskan, supaya produk pangan lokal dapat terlindungi, pemerintah dapat memaksimalkan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sebagai kepanjangan tangan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKPP). Lembaga ini menerbitkan sertifikasi prima yang terdiri dari sertifikasi prima 1, 2 dan 3. Program ini bersifat sukarela yang berjalan mulai 2009.

“Semestinya, kelompok petani memanfaatkan sertifikasi ini untuk meningkatkan nilai jual produknya. Hingga tahun ini, baru 39 produk pangan dan hortikultura memperoleh sertifikasi,” ujarnya.

Ditambahkannya, sertifikasi ini dapat dipakai untuk melindungi hasil pertanian lokal dari produk impor. Caranya, setiap produk pangan dan hortikultura dari negara lain wajib memiliki sertifikat Prima untuk diterima pasar domestik.

“Sektor pertanian Indonesia dapat diperkuat asalkan memperkuat rantai hulu dan hilir. Langkah ini sangat penting guna mewujudkan nilai tambah dan daya saing,” pungkasnya.                        

Kearifan Lokal

Sebelumnya Kepada Bergelora.com dilaporkan, ia juga mengingatkan bahwa, kearifan lokal dapat menjadi alternatif bagi petani untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk agrokimia dan meningkatkan hasil panen. Salah satu kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat adalah penggunaan pupuk kimia dan organik secara intensif. 

Pasalnya, pola pikir petani sudah dibentuk bahwa   pupuk kimia mendukung produksi. Namun, di sisi lain penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang berakibat kepada lemahnya daya tahan tanaman ketika terserang penyakit.  

“Situasi ini tidak terlepas dari kebijakan  pemerintah yang dinilai salah total di sektor pertanian,” kata Riyanda

Menurutnya pertanian model konvesional yang mengandalkan obat dan pupuk kimia menyebabkan terganggunya unsur tanah dan ketidakseimbangan hara. Fakta di lapangan banyak tekanan yang ditujukan kepada program free chemical karena nilai perdagangan pupuk dan obat kimia sangatlah besar.

“Sektor pertanian masih menghadapi tantangan dalam budidaya bersifat konvensional. Misalkan saja, melakukan penanaman untuk satu jenis tanaman tertentu. Petani yang masih konvensional cenderung sulit memperbaiki teknologi dalam bidang pertanian,” jelasnya.

Oleh karena itu, petani diharapkan mampu memaksimalkan kearifan lokal sehingga tidak bergantung kepada pihak lain.

“Ketergantungan terhadap produk kimia dan benih inilah yang membuat petani sulit berkembang,” tukasnya. (Adi Harnowo)

 

 

Add comment


Security code
Refresh