Ekonomi
Rempah-rempah bumbu dapur (Ist)

SEMARANG- Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat Poros Maritim dan industrialisasi yang berbasis manufaktur agar tercipta kemandirian ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.  Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, Bappenas. Oleh karenanya, revitalisasi rempah merupakan program strategis dan seharusnya segera dilakukan untuk peningkatan perekonomian nasional. Demikian Ariani Djalal,  Founder Relawan Rempah kepada Bergelora.com di Semarang, Kamis (16/11)

“Di era millenial negara-negara lain telah melakukan pengembangan dan industrialisasi secara masif, sementara rempah kita 90% pengelolaannya dilakukan oleh petani. Sudah saatnya kita harus tinggalkan pola sejarah lama perekonomian eksploitatif pada petani,” tegasnya ditengah Pekan Poros Maritim Berbasis Rempah  diselenggarakan di Lawang Sewu, Semarang mulai 16 hingga 19 November 2017.

Ia menjelaskan, peluang  komoditi rempah misalnya lada yang apabila dikelola dengan cara yang benar akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya dengan pengelolaan industri komoditi penanaman modal langsung dan transformasi manufaktur. Selain itu perlu digalakan pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang tidak hanya menjadi persyaratan administratif namun juga sebagai alat dagang global dan nation brand.

Saat ini, Pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, tol laut, pembangunan jalan hingga ke daerah terpencil, bendungan, irigasi dan rel kereta api. Pembangunan ini perlu dimaknai sebagai pembangunan jalur distribusi antar daerah maupun jalur perdagangan ekspor. Selain dukungan infrastruktur, juga dukungan peningkatan investment grade kemudahan berusaha (ease of doing business) yang naik peringkat 106 (2016) menjadi peringkat 91 (2017) dengan potensi arus investasi diperkirakan senilai 100-200 miliar dolar AS.

“Tak ada kata lain, peluang  rempah yang dulu pernah berjaya apabila dikelola dengan cara yang benar akan mampu meningkatan pertumbuhan ekonomi Nasional,” katanya.

Sementara itu, Suhirman Muliodihardjo dari Dewan Rempah Indonesia menjelaskan Pekan Poros Maritim Berbasis Rempah merupakan inisiatif sekaligus ihtiar anak bangsa yang sebelumnya telah melakukan deklarasi Relawan Rempah September lalu.

“Tujuannya adalah mewujudkan visi Indonesia sebagai Negara Maritim-Agraris, dengan mengembalikan kejayaan maritim nusantara dan rempah sebagai bagian budaya yang melekat serta bertumbuh dalam sejarah Indonesia,” jelasnya. Para Relawan Rempah terdiri dari individu-individu dengan berbagai latar belakang; pelaku bisnis, petani, aktivis, peneliti, pengajar/dosen dan lain-lain.

Ia menjelaskan, Pekan Poros Maritim Berbasis Rempah yang diselenggarakan mulai 16 hingga 19 November 2017 di Lawang Sewu dan Wisma Perdamaian diisi dengan rangkaian kegiatan; seminar, pameran produk rempah, pameran pemerintah daerah penghasil rempah dan pameran karya seni “History Repeats Itself” karya Titarubi. Di awal perhelatan rangkaian kegiatan selama empat hari tersebut akan ditandai juga dengan Pembukaan Lelang Perdana Komoditas Rempah dan beberapa produk lainnya.

Berikut ini adalah salah satu contoh komoditi lada kita yang memiliki produksi tinggi namun produktivitas rendah

Data rempah (Ist)

Acara Pekan Poros Maritim Berbasis Rempah ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan menghadirkan tema-tema Kedaulatan Maritim di Bidang ; Geo-Ekonomi, Geo-Budaya, Keanekaragaman hayati dan Agro Bahari serta Industri dan Perdagangan Rempah di bidang produksi, pengolahan, kestabilan harga dan situs jalur rempah sebagai simpul budaya maritim-agraris.

Data rempah (Ist)

Dalam acara ini akan hadir narasumber dari Executive Director dari International Papper Community (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Srilangka, India); perupa Titarubi, chef Ragil Imam Wibowo (Nusa Indonesian Gastronomy), Dewan Pimpinan Nasional Petani, Pelaku Usaha, Asosiasi  serta jajaran pejabat pemerintah dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, BAPPENAS, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (RWJ)

 

Add comment


Security code
Refresh