Ekonomi
Kepala Staff Presiden (KSP), Teten Masduki saat menerima audiensi dari Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) Capt. Rudolf A. Rooroh, Capt. Imron Siregar dan Karin Item di Kantor Staff Presiden, Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/11). (Ist)

JAKARTA- Kepala Kantor Staff Presiden (KSP), Teten Masduki mempertanyakan wacana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melakukan merger sekolah-sekolah penerbang. Merger akan menutup puluhan sekolah penerbang yang selama ini menyediakan pilot-pilot Indonesia untuk kebutuhan penerbangan nasional. Hal ini disampaikan pada saat menerima pengurus Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) di Kantor Staff Presiden, Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/11).

“Arahan Presiden Jokowi sudah jelas. Kita harus mempu menyediakan tenaga profesional yang siap pakai dan berkualitas,” ujarnya.

Menurutnya saat ini pilot penerbang sangat dibutuhkan untuk bisa menggerak transportasi udara yang menyatukan pulau-pulau diseluruh Nusantara.

“Kita justru membutuhkan partisipasi sekolah-sekolah penerbang agar bisa terus menyediakan pilot penerbang sesuai kebutuhan dengan kualitas yang lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Capt. Rudolf A. Rooroh, dari Dewan Pengawas PIP2I menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah tidak melakukan merger karena justru akan memberatkan keuangan negara.

“Selama ini tanpa dukungan pemerintahpun, sekolah-sekolah penerbangan sudah berupaya bisa menyediakan tenaga profesional pilot untuk memenuhi kebutuhan airlines. Koq justru sekarang malah mau dibubarin,” tegasnya.

Selama ini menurutnya, sekolah-sekolah penerbang sudah berusaha menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan menteri yang justru mempersulit dan tidak mendukung partisipasi sekolah-sekolah tersebut.

“Di luar negeri, pemerintah setempat justru memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah penerbang sehingga mereka memiliki profesional pilot yang cukup. Di Indonesia, kami justru dibatasi dengan berbagai perijinan yang meningkatkan biaya pendidikan,” jelasnya.

Capt. Rudolf A. Rooroh membandingkan dengan sekolah-sekolah pilot di Filipina yang setiap tahunnya menghasilkan 3.000 pilot penerbang  yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia.

“Kalau didukung pemerintah, sekolah-sekolah pilot di Indonesia pasti bisa juga seperti Filipina. Inikan pemasukan buat negara. Kalau seperti saat ini, semua siswa harus sekolah di luar negeri untuk menjadi pilot,” jelasnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ketua Umum PIP2I, Karin Item dalam kesempatan itu juga menjelaskan kepada Teten Masduki, total produksi optimum per-tahun institusi pendidikan penerbang Indonesia sekitar 800 pilot; namun realisasinya dipengaruhi pasar tenaga kerja pilot.

Pada 2 tahun terakhir intake siswa menurun sekitar 50%, berdampak pada output institusi Indonesia pada tahun 2018-2019 akan menurun 50%.

Gap pertumbuhan pasar dan pertumbuhan industri penerbangan,-- potensi pasar hanya terserap 12% oleh industri penerbangan.

Dari rencana penambahan 280 pesawat di 2017 dari 750 di 2016 (ref INACA 2016), namun rencana yang diajukan hanya 79 pesawat, dan realisasinya hanya 33 pesawat (ref DKPPU Mei 2017).

“Jika rencana penambahan kapasitas 280 pesawat untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang pada tahun 2017, maka realisasi kapasitas 33 pesawat hanya dapat mengakomodasi 12% permintaan pasar,” jelasnya. (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh