Ekonomi
Pengurus Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I), Capt. Imron Siregar, Karin Item dan Capt. Rudolf A. Rooroh seusai menemui Kepala Staff Presiden (KSP), Teten Masduki di Kantor Staff Presiden, Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/11), (Ist)

JAKARTA-  Saat ini ada 450 pilot asing bekerja di maskapai Indonesia menutupi kekurangan tenaga pilot profesional penerbangan Indonesia. Hal ini disampaikan Capt. Imron Siregar dari Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) kepada Teten Masduki, Kepala Kantor Staff Presiden, di Kantor Staff Presiden, Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/11).

Capt. Imron Siragar menjelaskan, Kesempatan kerja tahun 2017 sekitar 1.000-1.500 pilot. Apabila Ratio flight crew-set per pesawat minimum diterapkan, yakni : LCC 1:3,5 , FSC 1:5, dan FSC Long-haul 1:10. Jika maskapai memenuhi minimum ratio; maka diperkirakan ada kebutuhan 400 Captain baru dan 300 First Officer baru (ref IPI), sehingga potensi kebutuhan sekitar 700 First Officer baru. Dengan penambahan 33 pesawat, diperkirakan 25 oleh LCC, maka dibutuhkan sekitar 80 Captain dan 80 First Officer.

“Ada 450 pilot asing yang bekerja di Indonesia. Maka di atas kertas ada potensi penyerapan 1.300 pilot ab-initio. Belum lagi jika untuk menggantikan pilot yang pensiun,” katanya.

Kebutuhan maskapai saat ini menurutnya adalah Captain Pilot. Garuda pada periode tahun 2000-2010 tidak merekrut pilot, sebagai dampak restrukturisasi perusahaan setelah krismon.

“Saat ini gap pengalaman antara senior dan junior pilot terlalu jauh. Pada tahun 2017-2018 ini banyak captain pilot yang pensiun. Walaupun program Captaincy sudah semakin cepat, namun tidak secepat pertumbuhan trafik dan rute penerbangan.

Hal ini menurutnya sama juga dihadapi oleh maskapai LCC, dimana Captain berpengalaman yang direkrut pada umumnya berasal dari maskapai yang sudah tidak beroperasi, seperti: Batavia, Merpati, Mandala, Air Paradise; serta dari penerbangan charter; pada akhirnya tidak cukup lagi mengimbangi ekspansi rute penerbangan dan utilisasi pesawatnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ketua Umum PIP2I, Karin Item meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi institusi pendidikan penerbangan untuk meningkatkan kualitas dan bersaing di pasar internasional.

Ia menjelaskan menurut IATA, pertumbuhan pasar domestik dunia China dan Asia-Pacific sekitar 7-8%, maka ada peluang kebutuhan Pilot di Asia. Pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan akan termasuk dalam 10 besar pasar penerbangan dunia; dan tahun 2034 naik menjadi 5 besar. Pada tahun 2016 Filipina memiliki 3200 siswa, dimana 217 diantaranya WNI.

Peraturan Menteri Persulit

Sementara itu menurutnya, di Indonesia sekolah-sekolah penerbangan dipersulit dengan berbagai peraturan menteri perhubungan. Salah satunya adalah Sertifikasi dan Perijinan (Dit Angkutan Udara, DKPPU) lewat peraturan menteri PM 64/2017, yang menyatakan Kategori pesawat latih, apakah single atau multi-engine: Sebagai penunjang pelatihan untuk mencapai standar profisiensi pilot, maka kategori pesawat tergantung pada persyaratan profisiensi yang hendak dicapai, misalnya CPL single-engine land atau CPL multi-engine land.

“Pengajuan persetujuan pelaksanaan pelatihan untuk kategori pesawat tergantung dari tujuan dan lingkup institusi tersebut; misalnya apakah bertujuan untuk melatih ab-initio airline pilot, dan/atau pilot profesional yang belum memutuskan tujuan karirnya, dan/atau pilot non profesional/hobby. Sehingga kategori pesawat, tidak relevan untuk menjadi persyaratan dalam sertifikasi operasi sekolah pilot,” jelasnya.

Jumlah pesawat latih yang digunakan, tergantung dari komposisi jumlah murid, jumlah flight instructor, dan metoda pelatihan yang digunakan untuk mencapai standar profisiensi pilot. Waktu pencapaian standar profisiensi tersebut sudah diatur dalam silabus dan kurikulum yang disetujui.

“Sehingga persyaratan jumlah minimum armada pesawat latih dalam sertifikasi tidak diperlukan, lebih lagi tidak relevan dengan keselamatan penerbangan. Status pesawat latih, apakah milik atau sewa, tidak relevan dengan peraturan keselamatan penerbangan. Strategi pengelolaan finansial institusi untuk memiliki atau menyewa pesawat latih tidak menjamin tercapainya keselamatan operasi penerbangan. Sehingga persyaratan status kepemilikan pesawat latih dalam sertifikasi tidak diperlukan, dan juga tidak relevan dengan keselamatan penerbangan,” jelasnya.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan, PM 17/2014, PM 55/2016, PM 65/2017 Penetapan bandara untuk kegiatan pelatihan terbang hanya mempertimbangkan dari sisi pelayanan navigasi yang memprioritaskan penerbangan komersial.

“Belum mengakomodasi kebutuhan pelatihan untuk pencapaian profisiensi pilot, serta efisiensi operasional kegiatan pelatihan,” ujarnya.

Dari 18 bandara yang ditetapkan, hanya 2 bandara yang memiliki fasilitas instrumen ILS, lainnya terbatas VOR/DME & NDB, atau hanya NDB. Pelaksanaan night flight juga terkendala di bandara yang tidak memiliki fasilitas lampu yang memadai. Demikian pula waktu operasi bandara yang terbatas juga menjadi kendala.

“Distribusi AVGAS yang tersentralisasi di Surabaya, dengan pengangkutan AVGAS yang pada umumnya harus dikelola sendiri oleh institusi, maka lokasi-lokasi bandara selain di pulau Jawa menjadi kendala, dan akhirnya mengakibatkan tingginya biaya bahan bakar; dan akhirnya biaya pendidikan,” katanya. (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh