Ekonomi
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA - Infrastruktur di wilayah perbatasan Negara, kini sudah makin baik. Tinggal menggenjot sarana dan prasarana pendukung. Sehingga geliat di perbatasan kian terasa. Dan, antara wilayah terluar dengan pusat pertumbuhan saling terintegrasi.

Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018 BNPP di Jakarta, Rabu (17/1). Menurut Tjahjo, rapat koordinasi yang digelar, merupakan forum bagi para kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota di wilayah perbatasan, memberi masukan. Sekaligus menguatkan koordinasi.

"Contohnya gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) minta supaya antara Sebatik-Nunukan itu ada pelabuhan udara. Tapi aturannya jarak kurang dari satu jam itu tidak bisa ada dua bandara yang berdekatan. Saya terakhir meresmikan di Pulau terluar Morotai, mulai Malaka, Belu, Atambua, Merauke sampai di Jayapura, masuk di Seumlaki, Selarung sudah ada bandaranya," tutur Tjahjo.

Jadi kata Tjahjo, pembangunan di perbatasan saling terintegrasi. Saling menguatkan. Kementerian Pertahanan misalnya, fokus di bidang pertahanan. Ia contohkan, Sebatik salah satu pulau di perbatasan, oleh Kementerian Pertahanan dijadikan bagian dari pangkalan pertahanan. Di sana, dilengkapi dengan bandara. Sehingga sarana dan prasarana saling terhubung

"Ini  mulai menyambung sarana dan prasarana baik udara dan lautnya. Tinggal Kemenhub, mohon nanti ferry di Pulau Alor itu juga perlu ditambah, termasuk pos angkatan laut di pulau-pulau kecil, di Alor, Malau, kami melihat pos-pos kecil itu juga harus dicermati dengan baik," katanya

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kepala daerah juga kata Tjahjo, harus punya perhatian serius pada kondisi dan dinamika di perbatasan. Sebab, kepala daerah yang tahu wilayahnya.  

"Diinventarisir, bagaimana sekolahnya, puskesmasnya, minimal di perbatasan ada pasar tradisional, " ujarnya.

Karena itu, kepala daerah harus terus berkoordinasi, misalnya dengan Kementerian Perdagangan. Termasuk juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan koperasi dan usaha kecil menengah.

"Masalah prinsip perbatasan kuncinya dipertahanan. Kemudian area laut yang bisa dibangunkan semacam pasar ikan. Misal di Sanggau, entikong, problem utama adalah listrik. Listrik itu lebih murah kalau beli dari Malaysia, daripada dari negara kita," ujarnya.

Tentu kata dia,  ini yang perlu  dicermati. Tjahjo pun meminta para pejabat  eselon I di BNPP terus berkoordinasi dengan pejabat eselon I di kementerian dan lembaga.  Karena pejabat  eselon 1 di kementerian dan  lembaga tidak hanya mengurusi  perbatasan saja. Tapi mengurusi semua aspek. Setidaknya kalau koordinasi terjalin kuat, akan mempercepat proses pembangunan.

"Nah, forum koordinasi ini untuk lebih memfokuskan, tahun anggaran tahun ini setidaknya infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah selesai semua. mana desa yang belum punya kantor desanya, kami dari Kemendagri coba menganggarkan dengan Komisi II. Kecamatan mana yang tidak memadai, dari pos anggaran pusat merehabilitasi kantor kecamatan. Mana yang bisa dialokasikan oleh APBD 1 maupun APBD 2 secara terpadu, karena hampir 88 persen diarahkan ke daerah," tutur Tjahjo. (Calvin G. Eben-Haezer)

Add comment

Security code
Refresh