Ekonomi
Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro (Ist)

JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro meminta Kementerian PUPR mempertimbangkan untuk membuka gerbang tol pembayaran non tunai di setiap gerbang tol. Selain masih banyak masyarakat Indonesia hingga saat ini yang masih belum bisa beradaptasi, tak jarang kemacetan terjadi karena mesin pembayaran nontunai (e-toll) sering bermasalah.

Demikian disampaikan anggota Komisi V Nizar Zahro dalam rapat kerja terkait evaluasi penanganan sarana dan prasarana transportasi dalam pelaksanaan Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).

Dalam Raker tersebut, hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, Kepala Basarnas Muhammad Syaugi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Korlantas Royke Lumowa.

“Tolong pak Menteri PUPR, berikan satu pintu pembayaran tol dengan uang tunai. Beri masyarakat kemudahan dengan ada satu saja pintu bayar cash,” ujar Politisi dari F-Gerindra ini.

Nizar menjelaskan, tidak adanya gerbang tol untuk pembayaran secara tunai seringkali membuat kemacetan panjang. Sebab, tak jarang mesin e-toll yang dipasang BPJT kurang sensitif. “Seperti, yang terjadi pada Natal kemarin di jembatan Suramadu antrian hampir 5 kilometer. Karena alat dan prasarana itu kurang sensitif,” papar politisi dari dapil Jawa Timur XI ini. 

Nizar menambahkan, gerbang tol Jabodetabek sempat mengalami error karena listrik padam saat sebelum dan sesudah malam tahun baru. Kejadian ini menurut Nizar, harus menjadi perhatian penting bagi Kementerian PUPR.

Kepada Bergelora. dilaporkan, dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi V DPR RI juga meminta pemerintah untuk menambah terobosan baru dan penggunaan inovasi teknologi dalam rangka lebih menurunkan lagi tingkat kecelakaan dan kemacetan selain program car free night dan contraflow pada jalur rawan macet. (Calvin G. Eben-Haezer)

Add comment

Security code
Refresh