Ekonomi
Masyarakat tani Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang yang menamakan dirinya Masyarakat Petani Sawit (MPS) menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan, Sumatera Utara, Senin (29/1) (Ist)

ASAHAN- Masyarakat tani Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang yang menamakan dirinya Masyarakat Petani Sawit (MPS) menggelar aksi unjuk rasa, Senin (29/1) sekitar pukul 10.00 wib di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan.

Kedatangan para pengunjuk rasa tidak lain meminta anggota dewan yang merupakan wakil rakyat diparlemen, sedikit peduli dengan nasib rakyat kecil yang selalu terzolimi dan tertindas oleh penguasa maupun para pengusaha.

Dalam orasinya, para pendemo mengatakan bahwa program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan program Pemerintah Pusat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hal itu telah dimanfaatkan beberapa oknum untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan rakyat kecil.

”Penerbitan SK No.438/HUTBUN/2010, di duga dilakukan Bupati Asahan, telah mencederai rasa keadilan masyarakat, dimana berdasarkan SK itu Bupati memberikan izin pemanfaatan hutan seluas 1.262 yang didalamnya ada lahan 659,79 Ha milik warga yang telah memiliki alas hak serta sudah puluhan tahun di usahai dan di kuasai masyarakat,” teriak para pendemo.

Untuk itu dalam pernyataan sikapnya, para pendemo secara tegas meminta Bupati Asahan mencabut dan membatalkan SK No. 438/HUTBUN/2010. Mencabut izin dan membubarkan Koperasi Tani Mandiri (HTR) yang telah melenceng dari azas tujuan Koperasi serta meminta Polres Asahan memproses LP pengrusakan rumah, pencurian  sawit dan bersikap netral.

Setelah berorasi, para pengunjuk rasa di persilahkan masuk oleh petugas ke Aula Madani untuk melakukan mediasi dengan anggota DPRD Asahan dari Komisi A, Handi Affran (PDIP) H Hendrik (PKS) Manurung (Hanura) dan Mangandar (Golkar).

Dalam pertemuan tersebut, secara gamblang para pendemo menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka dan anggota dewan berjanji kepada pengunjuk rasa untuk menindaklanjuti persoalan tersebut serta meminta waktu beberapa hari mengingat padatnya jadwal.

”Hari ini kami rapat internal siapa-siapa nantinya yang akan dipanggil. Hari Selasa atau Rabu depan bapak dan ibu sudah mengetahui jawabannya,” kata Handi Affran sembari meminta para petani agar bersabar dan tetap kompak dan solid.

Diintimidasi

Sebelumnya petani setempat pernah mengalami intimitasi kekerasan oleh sekelompok preman diduga suruhan Ketua Koperasi Tani Mandiri HM Wahyudi ini dilakukan dengan cara menjarah hasil panen sawit milik petani dan juga membakar rumah kebun petani.

Saat itu Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga, SIK, M.Si melakukan peninjauan di lokasi tempat kejadian intimidasi terhadap petani sawit di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, pada Selasa (2/5/2017).

Dalam peninjauan, hadir juga Kapolsek Sei Kepayang AKP Erie Prasetyo, mewakili Pemkab Asahan, mewakili Dandim Asahan, Camat Sei Kepayang Asmuni Sinaga, Kepala Desa Perbangunan Arinton Sihotang, Kepala Dusun 14 Desa Perbangunan Mariel Situmorang, Ketua Paguyuban Anti Diskriminasi Indonesia (PADI) Hj. Syahrani Harahap, Ketua Koperasi Tani Mandiri HM Wahyudi dan puluhan petani sawit Desa Perbangunan.

Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga meminta kepada semua pihak agar menahan diri. Dia berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas.

"Kita semua disini jangan anarkis. Semua harus menahan diri. Saya akan menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Perwira berpangkat melati dua dipundaknya ini mengundang kedua pihak baik petani maupun Ketua Koperasi Tani Mandiri HM Wahyudi untuk datang ke Polres Asahan pada Rabu (3/5/2017).

"Saya harap kedua pihak untuk hadir. Kita selesaikan masalah ini di kantor," ujar Kobul.

Salah seorang petani, Mangatur Sirait mengatakan, teror ini diduga atas suruhan Ketua Koperasi Tani Mandiri H Wahyudi, karena petani menolak ajakan gabung ke Koperasi yang mengaku memegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) tahun 2010 dan akan mengganti Legal Standing status kepemilikan tanah Perkebunan Rakyat dengan Ijin Hutan Tanaman Rakyat.

"Sudah setahun lebih kami diintimidasi, dijarah dan dirampok sawit kami oleh preman suruhan. Kejadian ini mulai sejak kami menolak ajakan Koperasi Tani Mandiri untuk bergabung. Masa tanah yang kami usahakan sudah mendapat SKT Camat dan ada yang mendapat SHM, akan diubah hanya menjadi Ijin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) saja," katanya.

Pensiunan Polri ini menjelaskan, tanah tersebut sudah warga usahakan sejak dibagi oleh Bupati yang disaksikan oleh unsur Muspida dan Muspika tahun 1997.

"Dulunya, sebelum dibagikan kepada kami, lahan ini adalah lahan tidur. Jadi kami kelola dari nol. Mana mau lah kami bergabung dengan Koperasi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sekumpulan preman diduga suruhan Koperasi Tani Mandiri merampok buah sawit dan membakar rumah di kebun sawit milik petani di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.

Menurut informasi, para karyawan penjaga kebun sawit milik petani diancam pakai senjata tajam pendodos buah sawit. Hal ini diduga karena petani menolak untuk bergabung dengan Koperasi Tani Mandiri.

Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Polsek Sei Kepayang tanggal 18 Juli 2016 dengan Nomor: STPL/108.a/VII/2016/SU/RES ASH/SEK KEPAYANG dan tanggal 18 Februari 2017 dengan nomor: STPL/16A/II/2017/SU/RES ASH/SEK SEI KEPAYANG.(Sandy/Syahrani)

 

Add comment


Security code
Refresh