Ekonomi
Tol Laut (Ist)

JAKARTA- Program tol laut yang dicanangkan oleh pemerintah sudah tepat karena merupakan jawaban dari ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan ekonomi selama ini antara Jawa dan Luar Jawa, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Hanya saja ada beberapa kendala-kendalah yang menghabat yaitu, adanya oknum ekspedisi yang mengambil keuntungan dari jasa pengiriman tol laut yang relatif murah. Modus ekspedisi ini menetapkan harga sendiri yang lebih mahal sekitar 70% dari harga yang ditetapkan oleh operator kapal tol laut. Demikian pemaparan hasil riset yang di sampaikan oleh Direktur Maritim Research Institute (MARIN Nusantara) Makbul Muhammad di Jakarta, Selasa (20/2).

“Mereka (ekspedisi-red) ini memborong kontainer, sehingga pelaku usaha kecil sulit mendapatkan kuota kontainer yang kemudian diarahkan mengambil kontainer melalui ekspedisi,” jelasnya.

Di Papua riset ini dilaksanakan di Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Biak, dan di NTT dilaksanakan di Maumere, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu dan Waingapu.

Ia menjelaskan, pihak ekspedisi biasanya menetapkan harga per satu kontainernya dari Pelabuhan Surabaya ke Pelabuhan Manokwari sebesar Rp 10-11 Juta, padahal harga perkontainer dari operator kapal 5-6 Juta.

“Sehingga biaya subsidi yang dikeluarkan oleh negara kurang berefek menekan angka disparitas harga. Pihak pengusaha yang menggunakan jasa tol laut saat dipasar mencampur barang dagangannya dengan barang kapal non tol laut, sehingga herga-harga tidak turun signifikan,” ujarnya.

Masalah lain menurutnya adalah muatan balik yang kosong, sehingga tidak terjadi keseimbangan hilirisasi logistik nasional. Hanya beberapa daerah seperti di NTT seperti Pulau Sabu, Lewoleba dan Larantuka yang mempunyai muatan balik ke pulau Jawa. Antar lembaga yang berwenang belum sinergis dalam program tol laut, sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan dan pengawasan berjalannya program ini.

“Dalam pengamatan kami untuk di Papua nilai disparitas harga-harga bahan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, semen dan besi turun 10% dari tahun 2016-2017, dan di NTT turun 15% dari tahun 2016-2017.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam Launching hasil riset ini MARIN Nusantara juga memberikan resolusi kepada pemerintah, yaitu penguatan program "Rumah Kita" disetiap daerah untuk memaksimalkan hilirisasi logistik program tol laut.

“Pemerintah perlu memberikan batasan kuota kontainer kepada pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli. Operator kapal memperketat pengawasan stuffung kontainer agar tidak terjadi manupilasi data manifest,” katanya.

Untuk itu menurutnya,  Pemerintah perlu melengkapi fasilitas pelabuhan untuk memperlancar aktifitas bongkar muat. Kementerian Perdagangan perlu memaksimalkan pengendalian harga barang-barang yang dimuat oleh kapal tol laut.

“Presiden Jokowi perlu menginisiasi satuan kerja (satker) untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program tol laut dari hulu sampei ke hilir. Khusus untuk muatan balik, pemerintah pusat (kementerian terkait) perlu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengembangan komoditas lokal,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum ada program tol laut Pemerintahan Joko Widodo harga-harga kebutuhan pokok masyarakat meningkat 50- 100% ketika dibawa keluar dari pulau Jawa. Dengan tol laut yang disubsidi oleh negara, diharapkan mampu mengurai disparitas harga antar daerah di luar pulau Jawa.

 “Itulah letak urgensi riset yang dilakukan oleh MARIN Nusantara, untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan, seperti apa dampaknya kepada daerah dan masyarakat, apa hambatan yang dihadapi, dan bagaimana resolusinya. Hasil riset ini akan menjelaskan kepada publik tentang fakta yang sesungguhnya berdasarkan temuan-tamuan yang kami amati langsung dilapangan,” katanya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh