Ekonomi
Presiden Jokowi saat pembagian Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial bagi rakyat di Desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3). (Ist)

TUBAN- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pembagian Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial bagi rakyat di Desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3).

“Pemerintah sekarang ini terus membagikan lewat SK pembagian hutan untuk perhutanan sosial. Saya selalu kejar terus Menteri Kehutanan untuk segera membagi-bagikan hak pengelolaan SK. Jangan dibagi-bagi ke yang gede-gede terus, yang kecil ini segera dibagi sebanyak-banyaknya,” tutur Presiden seraya menyampaikan agar tidak dihambat-hambat lagi.

Sebelumnya, lanjut Presiden, telah dilakukan pembagian tambak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Ia menambahkan ada 11.000 hektar tambak besar, sekarang diambil alih untuk dibagikan kepada masyarakat di sana, baik petani maupun petambak.

“Tapi baru 80 hektar dari 1.000 hektar yang ada. Segera 11.000 itu bagi semuanya, cepat jangan ditunda-tunda dan itu saya ikuti terus. Saya cek kemarin 80 hektar yang dibagi itu dipakai untuk tambak udang. Jangan dipikir setelah saya datang dari sini, tidak akan ke sini lagi, pasti ke sini,” tambah Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa proses pengecekan akan dilakukan untuk mengetahui apakah yang dikerjakan hanya basa-basi atau benar-benar dikerjakan.

Mengenai masalah pupuk yang harganya mahal tapi barangnya langka, Presiden meminta Menteri BUMN untuk mengecek hal ini karena petani merasakan hal tersebut.

Mengenai SK Perhutanan Sosial, Presiden menyampaikan bahwa setelah mendapatkan surat, Menteri LHK diminta untuk juga mengecek ke lapangan. “Saya cek kalau belum cukup, Ibu Menteri coba cek ke lapangan. Kalau masih ada lahannya, nanti akan kita berikan lagi tapi lahannya di sana ada,” tutur Presiden.

Kepada petani, Presiden juga menyampaikan bahwa yang telah diberikan untuk segera ditanami karena akan dicek penggunaannya.

“Saya akan cek ya jangan sampai saya berikan seperti ini enggak saya cek, Saya pasti cek benar digunakan petani cek, kalau tidak ditanami awas,” tegas Presiden.

Sebelumnya, rencananya Presiden Jokowi akan melihat perkembangan yang dilakukan petani di kawasan ini, dan ikut serta  melakukan panen raya jagung di areal Perhutanan Sosial sekaligus memberikan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada warga di Blitar, Bojonegoro dan Malang.

Pelaksanaan program perhutanan sosial ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat tepian hutan. Presiden Jokowi rencananya akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial sebanyak 13 SK untuk tiga Kabupaten yakni Bojonegoro, Blitar, dan Malang seluas 8.975,8 Hektare (Ha) bagi 9.143 KK.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, realisasi Perhutanan Sosial di Indonesia saat ini telah mencapai areal seluas 1.4juta Ha dan masih dalam proses penyelesaian untuk  di Pulau Jawa dalam penyiapan kerja seluas 25.229,5 Ha yang tersebar pada 46 titik di 16 kabupaten.

Selain didampingi  oleh Ibu Negara Iriana, turut hadir bersama Presiden Jokowi diantaranya Mensesneg Pratikno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Ardiansyah Mahari)

 

Add comment

Security code
Refresh