Ekonomi
Dirut Perum Bulog, Budi Waseso (Ist)

JAKARTA- Komisi IV DPR RI berharap Dirut Perum Bulog yang baru Budi Waseso perlakukan Bulog seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bisa memberantas Mafia Narkoba. Begitupun di Bulog,  agar Buwas bisa memberantas Mafia di bidang pangan.

Hal tersebut terungkap dalam RDP Komisi IV DPR dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan jajarannya di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarts, Rabu (23/5).

“Saya mengingatkan saja Tupoksi Bulog sebagai Buffer, penjaga stabiltas pangan. Ekspektasi kita dari Pak Buwas, supaya Pak Buwas memperlakukan Blog seperti BNN, tapi dalam regulasi ada keterbatasan tentang penindakan. Bapak tidak bisa melakukan penindakan kecuali diserahkan ke satgas pangan. Namun problemnya, dalam Satgas pangan itu banyak institusi di situ. Kita tahu saat ini sedang darurat impor, apa-apa diimpor. Sementara kita di Komisi IV ini malah sebaliknya supaya ada kemandirian petani. Ada kesejahteran nelayan. Contoh konkret yang menarik ini saat ini adalah beras. Menteri Pertanian tidak bisa apa-apa ketika Menteri Perdagangan membuat peraturan dengan Permendag No.1 Tahun 2018 dimana impor tidak harus mendapat rekomendasi dari kementerian teknis. Ini problem sendiri,” ujar Fauzi Amro.

Dilanjutkannya, untuk melawan itu semua Menteri Pertanian kemudian melakukan panen raya di berbagai daerah. Semua ini menurut Fauzi adalah karena kurangnya koordinasi diantara kementerian. Dalam ratas (rapat terbatas), Kementerian Pertanian tidak didengar lagi. Oleh karena itu jika Kementerian Pertanian mengatakan Indonesia surplus beras, artinya Bulog juga harusnya mengamini hal itu. Meskipun kemudian Kemendag (Kementerian Perdagangan) memaksa kembali impor. Oleh karena pihaknya berharap Buwas bisa menjaga Bulog sesuai dengan Tupoksinya, sesuai amanah Undang-Undang No. 48 Tahun 2016.

“Kita berharap betul dengan latar belakang bapak sebagai Polisi, Kabareskrim dan Kepala BNN. Bapak bisa berkordinasi dengan Satgas Pangan, supaya mafia-mafia yang sangat luar biasa di bidang pangan bisa diberantas sedikit demi sedikit. Itu semua demi peningkatan nasib petani kita,” tegasnya dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.

Menjawab hal tersebut, Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa tingginya harga beras di pasaran yang disusul dengan tambahan impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh Menteri Perdagangan diakuinya karena ada permainan di rantai distribusi. Ia pun telah memiliki peta permainan beras di tanah air. Namun ia mengamini bahwa meski memiliki peta, tapi ia tidak bisa bertindak, karena hal tersebut bukan wewenang Bulog.

"Saya tahu bagaimana permainan dan juga kartel, saya sudah punya petanya, bagaimanapun saya pernah jadi aparat dan punya kekuatan jejaring intelijen dan sudah saya coba dan terbukti. Tapi ini masalahnya jadi besar makanya saya silent. Bedanya sekarang saya tidak bisa menangani," aku Budi Waseso.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, bahkan, Mantan Kepala BNN ini menduga ada beberapa gudang di daerah yang menimbun beras. Ini karena jumlah beras di gudang tersebut lebih besar dibanding Bulog. Temuan tersebut dikatakannya sudah dilaporkan ke Satgas Pangan Polri untuk penindakan.

Tolak Impor Beras Oleh Kemendag

Komisi IV DPR RI sepakat dengan Bulog (badan urusan logistik) menolak rencana impor beras tahap II sebesar 500 ribu ton, selama ketersediaan beras dalam negeri masih cukup. Hal tersebut menjadi salah satu butir kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan jajarannya di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

“Ada tiga kesimpulan bersama dalam RDP kali ini. Pertama, kami meminta pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin RDP tersebut.

Selain itu, Komisi IV DPR juga meminta Bulog mengidentifikasikan dan memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok di tingkat nasional dan daerah. Dan yang ketiga merupakan hal yang tengah menjadi perhatian luas adalah terkait dengan rencana Kementerian Perdagangan untuk kembali mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam kesimpulan rapat yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu ditegaskan bahwa baik Komisi IV DPR maupun Bulog sepakat menolak rencana impor beras tahap dua tersebut, selama ketersediaan beras dalam negeri masih mencukupi. (Enrico N. Abdielli)

Add comment

Security code
Refresh