Ekonomi
Poppy Ismalina, PhD, Pengamat Energi dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gajahmada. (Ist)

JAKARTA- Di Indonesia, untuk sektor minyak bumi dan gas (migas), area-area yang terbukti telah memiliki kandungan migas disebut Wilayah Kerja migas. Hak milik seluruh wilayah kerja migas dipegang oleh Pemerintah Indonesia. Semua perusahaan baik nasional maupun asing melalui Kontrak Kerjasama (KKS) hanya diberikan Hak Kelola untuk periode tertentu. Hal ini ditegaskan oleh Poppy Ismalina, PhD, Pengamat Energi dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gajahmada, kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (30/7).

“Jadi, tidak ada penyerahan Hak Milik atas sumberdaya migas kita. Yang ada adalah Pemerintah memberikan hak pada perusahaan untuk Mengelola,” tegasnya.

Ia menjelaskan, hasil eksplorasi dibagi berdasarkan prinsip Gross Split. Untuk itu Indonesia mendapatkan 57 persen dari pendapatan kotor untuk produksi minyak pemegang hak kelola sedangkan 52 persen untuk gas,” katanya.

Bagi perusahaan yang hak kelolanya sudah habis kontraknya, harus menyerahkannya ke Pemerintah Indonesia.

Pertamina menurutnya, sebagai BUMN  berperan sebagai wakil pemerintah, mendapatkan hak pertama untuk mengelola wilayah-wilayah kerja, termasuk wilayah kerja dari perusahaan yang sudah habis masa kontraknya.

“Dalam mengelola wilayah kerja, Pertamina berhak memilih partner-partner kerjanya. Ini definisi sederhana dari istilah pengalihan PI/participating interest,” jelasnya.

Tujuan dari pengalihan hak partisipasi/PI  adalah untuk berbagi resiko karena industri migas adalah industri dengan resiko tinggi baik teknis maupun keuangan.

“Ini lazim di banyak negara,” katanya.

Isu Pertamina jual aset adalah ketika Pertamina  mendapatkan penyerahan wilayah kerja Balikpapan yang sudah habis kontrak. Untuk mengelola lagi, Pertamina mencari partner baru.

“Istilah bisnisnya memang “menjual” PI atau hak partisipasi,” katanya.

Sebagai catatan penting, menurut Poppy, pada saat Pertamina mencari partner kerjanya atau menjual hak partisipasinya, Pertamina memang diberikan fleksibilitas.

“Tetapi sepanjang Pertamina tetap memegang hak utama sebagai operator dengan mayoritas dipegang Pertamina,” tegasnya.

Sekali lagi ditegaskannya, kembali ke prinsip semula yaitu hak milik tetap Indonesia. “Lagipula,  hak kelola dikawal dengan prinsip bagi hasil antara Pemerintah Indonesia dan pemegang hak kelola dengan porsi lebih besar untuk Pemerintah Indonesia,” tegasnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh