Ekonomi
Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Pelepasan Ekspor Mobil Toyota, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/9) pagi. (Ist)

JAKARTA- Terkait melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp14.914 per dolar AS (data Bank Indonesia 5 September 2018), sehingga sejumlah sektor industri mulai terdampak akibat biaya produksi yang naik terutama industri yang menggunakan bahan baku berasal dari impor, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingat kepada para pihak agar tidak mencari kambing hitam dengan menyalahkan ‘sebab musabab’ turunnya rupiah, tapi lakukanlah tindakan nyata untuk mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah.

“Kita harus percaya bahwa fundamental ekonomi kita cukup kuat dengan politik yang relatif stabil,” katanya kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (5/9).

Bambang Soesatyo mendorong Komisi XI DPR meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan menerapkan kebijakan yang menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar

“Komisi VI DPR perlu meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuat kebijakan yang dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan bahan baku industri, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan hasil produksi dan nilai ekspor.;

Ia juga mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membantu pelaku usaha penghasil bahan baku diberi kemudahan untuk mendapatkan investasi.

“Agar mampu bertahan untuk memproduksi dan meningkatkan kualitas serta kuantitas bahan baku industri sehingga pelaku industri dapat mengurangi impor untuk mendapatkan bahan baku,” katanya.

Komisi VI DPR juga perlu meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengimbau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berperan dalam menghadapi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, salah satunya dengan saling bersinergi dalam hal promosi produk dan penggunaan produk dalam negeri.

“Pemerintah Indonesia perlu segera merealisasikan kebijakan pembatasan impor terhadap 900 jenis barang konsumsi, guna mengurangi defisit neraca pembayaran yang menjadi salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS  dan berdampak negatif kepada pelaku usaha industri,” tegasnya.

Semua Kementerian/Lembaga menurut Bambang harus bisa saling bersinergi dan bahu membahu antar dalam upaya untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, guna menjaga stabilitas keuangan Negara.

Faktor Eksternal

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa pelemahan nilai tukar mata uang rupiah yang saat ini mendekati angka Rp15.000/dollar AS tidak hanya dialami Indonesia.

“Ini adalah faktor eksternal yang bertubi-tubi, baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di Amerika, yang berhubungan dengan perang dagang AS-China, maupun yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Pelepasan Ekspor Mobil Toyota, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/9) pagi.

Yang paling penting, tegas Presiden, Indonesia harus waspada dan hati-hati.

Presiden menegaskan dirinya selalu melakukan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, dan dengan pelaku-pelaku usaha, karena koordinasi yang kuat akan menjadi kunci sehingga jalannya segaris semuanya.

“Kuncinya memang hanya ada dua, di investasi yang harus terus meningkat dan ekspor yang juga harus meningkat sehingga bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa pemerintah telah memproses dan sudah berjalan mandatory Biodiesel 20 (B20) yang berlaku per 1 September 2018. Kebijakan ini diyakini Presiden akan mengurangi impor minyak yang tidak sedikit. “Perkiraan kita hampir 5 miliar dollar AS,” ujarnya.

Selain itu, kalau CPO (minyak kelapa sawit) akan dipakai sendiri untuk B20, menurut Presiden, nantinya suplai ke pasar akan menjadi naik, sehingga diharapkan harga CPO juga akan merangkak naik.

Sementara terkait pemakaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Presiden Jokowi telah meminta kepada kementerian, swasta, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar pemakaian local content ini betul-betul diperhatikan.

Kalau semuanya bisa menggunakan komponen dalam negeri, Presiden Jokowi meyakini, akan ada penghematan 2-3 miliar dolar AS. (Enrico N. Abdielli)

Add comment

Security code
Refresh