Ekonomi
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyampaikan laporan pada penyerahan 10.000 sertifikat hak atas tanah, di Lapangan Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10) sore. (Ist)

JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengemukakan, tahun ini 1,6 juta bidang tanah di Jakarta yang sudah diidentifikasi.

Dengan identifikasi yang telah dilakukan tersebut, Sofyan meyakinkan seluruh bidang tanah di Jakarta akan memiliki sertifikat. “Insyaallah tahun depan dengan dukungan Pemda DKI, seluruh tanah akan kita sertifikatkan,” kata Sofyan saat menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo pada acara penyerahan 10.000 sertifikat hak atas tanah, di Lapangan Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10) sore.

Tahun ini, menurut Menteri ATR/Kepala BPN itu, pemerintah akan mengeluarkan 332.000 sertifikat di Jakarta, dan sisanya tahun depan tinggal 70.000 akan diselesaikan.

Menanggapi laporan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik. “Tahun depan Pak Menteri? Rampung semuanya? Insyaallah tahun depan kita rampungkan semuanya, dibantu oleh Pak Gubernur,” kata Presiden seraya menambahkan, hal ini menunjukkan kalau semua mau kerja itu ya rampung.

Banyak Sengketa Tanah

Sebelumnya, kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 10.000 sertipikat hak atas tanah kepada warga di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya, di Lapangan C-04 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (17/10) sore.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengemukakan, setiap dirinya pergi ke daerah, ke kampung, ke desa, ke provinsi, baik di Jawa, di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, NTT, NTB, Maluku, keluhannya terus-menerus yang masuk di telinganya adalah sengketa lahan, sengketa tanah di mana-mana, tidak hanya di Jakarta.

“Setelah saya tanya ke Pak Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional), itu 3 tahun yang lalu, di seluruh Indonesia ini harusnya ada berapa bidang sertipikat yang harus diberikan kepada masyarakat? 126 juta sertipikat harusnya, tetapi yang dipegang oleh masyarakat baru 46 juta. Artinya, masih kurang 80 juta sertipikat,” kata Presiden Jokowi.

Hal itu, lanjut Presiden, karena dalam setahun sertipikat yang diberikan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote kira-kira 500.000-600.000. Artinya, masyarakat harus menunggu 160 tahun lagi untuk pegang sertipikat.

“Ini yang saya tidak mau karena memang ngurus sertipikat itu memang ruwet,” ujar Presiden Jokowi.

Tapi sekarang BPN dengan kerja keras, Kanwil BPN, kantor BPN kerja keras, menurut Presiden, nyatanya juga bisa melayani masyarakat dengan cepat. Karena itulah, Presiden mengaku sudah memberikan target kepada Menteri BPN, tahun lalu 5 juta sertipikat di seluruh Indonesia. Nyatanya juga bisa.

Tahun ini pun, Presiden mengaku memberi target 7 juta sertipikat. Presiden yakin Insyaallah bisa, tidak ada masalah. Sedangkan tahun depan lagi, 9 juta sertipikat harus keluar dari kantor-kantor BPN yang ada di kabupaten, di kota, di provinsi, semuanya harus keluar.

“Caranya gimana? Terserah Pak Menteri BPN, terserah Kanwil, terserah kantor BPN, yang paling penting rakyat segera pegang yang namanya sertipikat,” tegas Presiden.

Hati-Hati

Khusus kepada warga di wilayah Jakarta Utara yang sudah menerima sertipikat, Presiden Jokowi mengatakan, dengan memegang sertipikat, maka tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki menjadi jelas.

Namun demikian, Kepala Negara tetapkan mengingatkan agar berhati-hati karena yang namanya sengketa tanah ada dimana-mana. Tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia ini yang namanya sengketa dimana-mana.

“Sedih saya. Antara tetangga dengan tetangga, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan BUMN, antara masyarakat dengan perusahaan, banyak sekali,” ungkap Kepala Negara.

Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan kalau sudah pegang sertipikat agar diberi plastik. Kemudian jangan lupa juga di fotokopi, sehingga nanti kalau sertipikat aslinya hilang masih punya fotokopi, mengurus ke kantor BPN mudah.

Kalau toh sertifikat itu mau ‘disekolahkan’, Presiden mempersilakan karena itu hak masyarakat. Presiden hanya mengingatkan untuk berhati-hati kalau mau pinjam uang ke bank. “Tolong dihitung, tolong dikalkulasi, bisa ngangsur nggak setiap bulan, bisa mencicilnya nggak setiap bulan? Hati-hati, sudah pegang sertipikat kalau salah hitung ini bisa hilang,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, bahwa ini adalah penting untuk keluarga.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Enrico N. Abdielli)

Add comment

Security code
Refresh