Ekonomi
Gubernur Papua,Lukas Enembe. (Ist)

JAYAPURA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam waktu dekat akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder terkait saham PT. Freeport Indonesia, menyusul penolakan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap proposal PT. Inalum. 

Jubi.com melaporkan dan dikutip Bergelora.com, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan pelaksanaan FGD guna membahas penyertaan 10 persen saham Papua di Freeport untuk Papua.

"Belum lama ini ada pertemuan lanjutan di Kabupaten Mimika antara PT. Inalum dan kementerian bersama Gubernur dan Bupati Mimika, sehingga muncul penolakan proposal perusahaan alumunium terkait divestasi saham," kata Hery, di Jayapura, Senin (26/11).

Menanggapi itu, dirinya minta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe itu.

"Cukup masa lalu jadi catatan penting bagi kami di Papua. Karena bumi Papua dibabat habis seolah-olah ada penjajahan di atas bumi kita," ujarnya.

Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Gubernur Papua Lukas Enembe minta pembentukan perusahaan BUMD harus dibahas ulang. Apabila, PT Inalum keberatan dengan kesepakatan sebelumnya, seharusnya disampaikan sejak awal dan pemerintah Papua bisa mencari investor lain untuk divestasi saham PT. Preeport Indonesia.

Lanjutnya, dalam divestasi saham PT. Preeport Indonesia, pemerintah melalui PT Inalum bersedia membayar saham sebesar 51 persen kepada PT. Freeport Indonesia. Kemudian 10 persen saham pemerintah Papua. 

"Saya sudah minta untuk perlu duduk bicara kembali soal ini. Karena kita belum bicara soal kepemilikan hak ulayat. Kita kaya tapi kenapa kita seperti pengemis saja," kata Enembe. (Roy Simbiak)

Add comment

Security code
Refresh