Aksi Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok dalam solidaritas untuk Erika menuntut Pemkot Depok menanggung pasien miskin di Rumah Sakit, Rabu (12/6)

DEPOK- Sekali lagi Pemerintah Kota Depok lepas tangan dengan menolak Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan atas nama Erika (9 tahun). Akibatnya orang tua Erika dari keluarga tidak mampu harus menanggung beban biaya Rumah Sakit sebesar Rp 17 juta lebih. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok meminta agar pemerintah Kota Depok mau menanggung biaya kesehatan Erika. Sudah dua hari ini Rabu (12/6) dan Kamis (13/6) ratusan kader Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) melakukan aksi solidaritas untuk Erika, di Kantor Walikota Depok.

“Namun, Pemkot Kota Depok tetap menolak memberikan Surat Jaminan Pelayanan, dengan alasan Erika berasal dari keluarga mampu,” demikian Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan kepada Pers menjelaskan.

Perwakilan massa aksi ditemui oleh dr. Eny Ekasari dari Dinas Kesehatan Kota Depok dan beberapa stafnya.

“Tuntutan kami ditolak, karena Dinkes tetap menganggap pasien bukan orang miskin. Kami akan tetap demonstrasi hingga tuntutan terpenuhi.

Pasien memiliki Kartu BPJS Kesehatan tetapi yang mandiri dan tidak bisa digunakan karena tidak mampu bayar iuran sebelumnya.

“Keluarga pasien sebenarnya tidak pernah mendaftarkan diri ke BPJS. Anehnya mendapatkan kartu BPJS Mandiri yang harus membayar iuran. Karena miskin tentu saja iuran tidak terbayar,” ujarnya.

Roy menjelaskan bahwa, memang keluarga pernah menjadi orang sukses, tapi sudah bangkrut. Untuk hidup sehari-hari hanya mengandalkan dari sewa kontrakan, masing-masing Rp 500.000 jadi total Rp 1 juta per bulan. Uang itu dipakai bertiga Pak Yusli (70 tahun) dan istri (65 tahun)

Roy Pangharapan merinci untuk hidup bertiga keluarga ini tidak bisa dibilang mampu karena hanya mendapatkan penghasilan dari sewa kontrakan sebesar RP 1 juta per bulan.

“Rp 1 juta rupiah dibagi 30 hari sama dengan Rp 33 ribu perhari. Dipakai makan saja bertiga sama dengan Rp 11 ribu per orang/hari. Kalau tiga kali makan kira kira makan apa yang bisa didapat dengan uang sebesar Rp 3.700? terus disuruh bayar iuran BPJS Kesehatan?” ujarnya.

Roy Pangharapan menyesali Pemerintah Kota yang gagal menghitung kemiskinan pada keluarga Erika sehingga tidak mau menanggung biaya kesehatan Erika sebesar Rp 17 Juta.

“Kalau Walikota atau Kepala Dinas Kesehatan dan keluarga mereka dikasih uang Rp 3.700 disuruh cari makan dengan uang tersebut selama sebulan, kira-kira hidupkan mereka?” kata Roy membandingkan.

Kepada RSUD Kota Depok DKR mengucapkan terimkasih karena telah banyak membantu pasien Erika. “Tak lupa kami mengucapkan beribu terima kasih kepada manajemen RSUD Kota Depok yang telah merawat dan menangani pasien dengan baik, tanpa DP terlebih dahulu. Mestinya rumah sakit lain dapat mencontoh RSUD Depok,” katanya

Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya Erika dirawat di RSUD Kita Depok, sejak 30 Mei sampai 8 Juni  lalu dengan total biaya lebih dari Rp 17 juta. Karena tidak punya biaya, maka dibebankan pada Pemerintah Kota Depok, melalui program Jaminan Kesehatan Non kuota PBI (Penerima Bantuan Tunai) yang dikenal masyarakat dengan istilah Bansos (Bantuan Sosial).

Syarat untuk mendapatkan jaminan adalah surat dari RT, RW dan Kelurahan, serta verifikasi dari Puskesmas, yang kemudian dilanjutkan ke Walikota dalam hal ini Dinkes.

Namun sesampainya di Dinkes, berkas pengajuan tidak disetujui oleh pihak Dinkes, dengan alasan orang tua Erika mampu karena memiliki umah permanen dengan dua kontrakan. (Web Warouw)