Presiden saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6). (Ist)

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/6). Lebih lanjut, Presiden menyampaikan telah menerima laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau  terbagi menjadi 17% di bulan April, 38% pada bulan Mei, 27% bulan Juni, dan sebagian besar daerah akan terjadi di bulan Agustus.

”Kita masih memiliki persiapan paling ndak satu bulan untuk mengingatkan ini. Meskipun seingat saya bulan Januari atau Februari kita sudah membahas sebuah rapat besar di sini,” ujar Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan beberapa arahan, yakni: Pertama, mengenai manajemen lapangan.

”Sekali lagi, manajemen lapangan ini harus terkonsolidasi, terkoordinasi dengan baik. Area-area yang rawan hotspot dan update informasi ini sangat penting sekali, manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard,” imbuh Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bahwa saat di Riau, Polda Riau memberikan sebuah contoh dan dapat dilihat langsung ke dashboard untuk bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail.

”Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu, saya kira pengawasan akan lebih mudah,” jelas Presiden.

Selain instrumen teknologi, Presiden sampaikan juga harus memiliki infrastruktur pengawasan sampai di tingkat bawah.

”Ini juga gunakan Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa, ini gunakan karena memang api ini kalau masih kecil kalau bisa kita selesaikan akan lebih efektif, lebih efisien daripada sudah membesar baru kita pontang-panting,” kata Presiden.

Kedua, Presiden juga mengingatkan jangan sampai api membesar baru dipadamkan.

”Sekecil mungkin api baru mulai, segera harus kita cepat tanggap. Dan saya minta, kemarin sudah saya minta kepada gubernur, para bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres betul-betul harus cepat tanggap mengenai ini,” jelas Presiden.

Ketiga, Presiden juga menyampaikan bahwa 99 persen kebakaran hutan itu karena ulah manusia baik disengaja maupun karena kelalaian.

”Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Keempat, untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, Presiden minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten.

”Ini saya kira LHK, BRG, dan Kementerian PU ini terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah. Dan dengan sekat kanal, embung, sumur bor, dan teknologi pembasahan lainnya saya kira sudah kita lakukan, hanya ini harus konsisten kita lakukan,” pungkas Presiden.

Sementara itu, kepada Bergelora.com, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa antisipasi kondisi kemarau sebagaimana terjadi di fase Maret-April Pemerintah telah melakukan modifikasi cuaca yakni rekayasa hari hujan.  

Lebih lanjut, Menteri LHK sampaikan secara spesifik  sudah dipelajari perilaku iklim maupun hotspot serta waktu-waktu ledakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rata-rata di Agustus minggu kedua-ketiga sampai di September minggu pertama.

“Kalau kita pelajari perilaku hotspot-nya, maka sebetulnya di Riau itu, di Sumatra bagian utara; Riau, Aceh, sebagian Sumut itu ada 2 fase krisis. Fase pertama, yaitu di bulan-bulan Maret-April,” ujar Menteri LHK saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (23/6).

Fase keduanya, menurut Menteri LHK, masuk di bulan Juni, Juli, dan seterusnya yang nanti puncaknya di bulan September atau Agustus akhir.

Menurut Menteri LHK, dengan teknologi modifikasi cuaca atas analisis BMKG dan dilaksanakan oleh BPPT, didukung oleh pesawat TNI-AU karena belum punya pesawat sendiri, hal itu bisa dilakukan dan sudah melewati fase krisis pertama di Riau.

“Kenapa ini penting, karena fase kemarin itu kenapa dia krisis; ada Covid, lalu Lebaran, makanya itu kita coba atasi begitu rupa. Pemerintah berupaya, Bapak Presiden perintahkan jangan ada masalah di hari Lebaran dan seterusnya,” kata Menteri LHK.

Oleh karena itu, Menteri LHK sampaikan bahwa Pemerintah melakukan modifikasi cuaca ini di beberapa tempat di Sumatra yang sudah dilakukan pada tanggal 13-31 Mei, sehingga Lebaran tidak ada asap kemudian akan diteruskan dan ini hasilnya.

“Jadi ada korelasi antara modifikasi hari hujan. Jadi awannya direkayasa, diinduksi sehingga punya banyak uap air sehingga jatuh jadi hujan dan itu bisa berpengaruh, itu akhirnya dia membasahi gambut. Membasahi gambut juga, kemudian memberi air juga untuk embung-embung yang dibangun,” ujarnya.

Nanti setelah dari dan dengan yang sudah dilalui di Riau, menurut Menteri LHK, ternyata dia basah gambutnya sehingga tidak terjadi asap-asap itu dan dilakukan kembali di Kalimantan.

Kalimantan kalau menurut BMKG, lanjut Menteri LHK, itu akan kencang hotspot, panasnya atau hari keringnya yang masuk musim kemaraunya itu kira-kira di bulan Juli, Juli masuk ke Agustus, nanti beratnya di Agustus akhir masuk ke September sehingga itu dilakukan lagi di Kalimantan.

Ini, menurut Menteri LHK, sudah dipersiapkan dan akan didukung oleh BNPB, pasti BPPT, BMKG, TNI dan lain-lain, yang diarahkan oleh Menko. Ia menambahkan nanti di bulan Agustus masuk ke September, Pemerintah harus lihat lagi yang Sumatra.

“Ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang ada formatnya, begitu ya, daripada memadamkan terus, gitu, jadi ini dengan sistematis kita persiapkan,” pungkas Menteri LHK. (Calvin G. Eben-Haezer)