Aksi buruh ke perusahaan-perusahaan yang memberi order (customer) ke PT Nanbu Plastics Indonesia, antara lain aksi ke Mitsubishi dan Toyota. (Ist)

BEKASI- Sebanyak 42 buruh perempuan PT. Nanbu Plastics Indonesia berjuang untuk mempertahankan pekerjaannya. Sebanyak 33 buruh perempuan kini telah dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara 9 buruh perempuan masih bekerja dengan status buruh kontrak.

“Pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia harus mengangkat 42 buruh menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sesuai dengan anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi nomor 565/1928/Disnaker/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017,” tegas Sarinah dari Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR) kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (10/11)

Ia juga menuntut agar perusahaan customer PT. Nanbu Plastics Indonesia, termasuk Toyota, Mitsubishi dan Fujitsu, harus ikut bertanggungjawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak buruh di perusahaan supplier-nya yakni di PT. Nanbu Plastics Indonesia, khususnya hak 42 buruh perempuan untuk diangkat menjadi pekerja tetap (PKWTT).

“Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Kementerian Ketenagakerjaan RI harus memastikan pengawasan dan penegakkan norma ketenagakerjaan di PT. Nanbu Plastics Indonesia,” tegasnya.

Ia menjelaskan, para buruh perempuan ini adalah pencari nafkah untuk keluarga mereka. Bahkan, ada buruh perempuan yang merupakan orang tua tunggal yang harus menghidupi anak-anaknya. Jika buruh-buruh perempuan ini kehilangan pekerjaan, maka perempuan akan kehilangan sistem pendukung hidupnya dan akan menambah deretan korban dari feminisasi kemiskinan.

Bagi kaum perempuan, mendapatkan pekerjaan bukanlah perkara mudah karena adanya stigma bahwa perempuan bukanlah pencari nafkah dan rentan mengalami diskriminasi di bawah relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah. Kerentanan ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk semakin meminggirkan dan menjauhkan kaum perempuan dari akses terhadap sumber-sumber kehidupan, seperti pekerjaan. PT. Nanbu Plastics Indonesia tidak saja melanggar hak-hak buruh, tetapi juga berkontribusi dalam proses pemiskinan perempuan.

Dalam rantai pasokan (supply chain), PT. Nanbu Plastics Indonesia adalah perusahaan tier 2 pemasok komponen berupa connector dan spare part yang terbuat dari plastik ke raksasa otomotif Mitsubishi dan Toyota.  Daftar perusahaan customer PT. Nanbu Plastics adalah Koito, PT Autocomp Systems Indonesia atau PASI (bagian dari Yazaki Group), PT. EDS Manufacturing Indonesia (PEMI), PT. Subang Autocomp Indonesia (SUAI) dan PT Sugity Creatives, yang mana perusahaan ini pada akhirnya memasok komponen ke Toyota dan Mitsubishi. Selain itu, PT. Nanbu juga memasok barang ke raksasa elektronik, PT Fujitsu Ten Manufacturing Indonesia.

Toyota, Mitsubishi dan Fujitsu memiliki kode etik (code of conduct) global yang diberlakukan secara global untuk perusahaan-perusahaan pemasoknya. Kode etik tersebut di antaranya di antaranya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak perempuan, anti diskriminasi dan mematuhi hukum yang berlaku di suatu negara.

Dalam prakteknya, PT. Nanbu Plastics Indonesia melakukan diskriminasi terhadap terhadap 42 buruh perempuan dengan mengabaikan mereka. Tidak sampai di situ, perusahaan juga mendatangkan tentara aktif (berseragam) yang terlihat di depan pabrik pada tanggal 24 Oktober 2017, bertepatan dengan saat buruh melakukan demonstrasi di depan PT. Nanbu Plastics Indonesia yang berlokasi di kawasan MM2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Padahal UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) jelas-jelas melarang TNI untuk berbisnis. Keterlibatan anggota TNI di PT. Nanbu Plastics Indonesia juga memberikan indikasi adanya upaya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh PT. Nanbu Plastics Indonesia.

“Sebagai bentuk solidaritas, kami dari Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR) melakukan aksi bersama dengan 33 buruh perempuan yang sudah dikenai PHK dengan mendatangi gedung kantor pusat Mitsubishi di Cakung dan Toyota di Sunter, Jakarta pada Kamis, 9 November jam 10.00 WIB,” tegasnya.

PHK Sepihak

Sarina memapatkan, selama Oktober-November 2016, Yayasan PT. Adhi Karya Prima (AKP) memasukkan buruh perempuan ke PT. Nanbu Plastics Indonesia secara bertahap untuk bekerja sebagai operator produksi selama 6 (enam) bulan. Buruh diharuskan membayar “biaya administrasi” dengan jumlah bervariasi berkisar Rp.1,5 hingga Rp.4 juta kepada Yayasan AKP. Setelah menjadi korban praktik percaloan tenaga kerja, buruh dipekerjakan dengan sistem harian dengan upah Rp145 ribu per hari di PT. Nanbu Plastics Indonesia.

Aksi buruh ke perusahaan-perusahaan yang memberi order (customer) ke PT Nanbu Plastics Indonesia, antara lain aksi ke Mitsubishi dan Toyota. (Ist)

Pada awalnya, buruh dipekerjakan di bagian Departemen Burrytory (cutting burry), kemudian pada perkembangannya, buruh ditempatkan di bagian lain yakni bagian inti produksi di Departemen Painting, Departemen Extrusi, Departemen Assy Yazaki, Departemen Injection Yazaki, Departemen Vaccum, dan Departemen Connector.

Pada bulan Februari 2017, Yayasan AKP secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 19 orang. Buruh menolak PHK tersebut dan tetap bekerja di PT. Nanbu Plastics Indonesia karena merasa masa kerjanya belum selesai, serta juga membawa persoalan ini ke perundingan bipartit antara pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia dan Yayasan AKP dengan buruh harian.

Perundingan bipartit terjadi sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 7 Maret 2017, 10 Maret 2017 dan 15 Maret 2017. Yayasan AKP tidak pernah menghadiri undangan perundingan tersebut dan juga menolak memberikan salinan perjanjian kerja antara Yayasan AKP dengan buruh harian.

Karena tidak ada titik temu dalam perundingan bipartit, pihak pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia menyarankan agar masalah ini dibawa ke mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi. Pihak pengusaha berjanji akan mengikuti apapun anjuran dari Disnaker. Saran ini disepakati oleh pihak buruh harian.

Buruh harian membawa masalah ini ke mediator di Disnaker Kabupaten Bekasi. Mediasi dilakukan sebanyak tiga kali sepanjang April-Mei 2017. Dalam proses mediasi, pihak manajemen PT. Nanbu Plastics Indonesia lagi-lagi berjanji akan mengikuti apapun anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi. Salah satu pendapat pengusaha yang disampaikan secara tertulis dalam mediasi, berbunyi: “bahwa pihak manajemen PT. Nanbu Plastics Indonesia mengharapkan adanya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.”

Dalam proses mediasi, PT. Nanbu Plastics Indonesia berinisiatif mengeluarkan kebijakan di perusahaan berupa mempekerjakan buruh harian dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/kontrak) dengan masa kerja 6 (enam) bulan, untuk sementara selama menunggu hasil mediasi.

Setelah dilakukan mediasi sebanyak tiga kali, Disnaker mengeluarkan anjuran nomor 565/1928/Disnaker/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017 yang menyebutkan:

1.         Agar status hubungan kerja antara pekerja Sdr. Banyih, dkk, dengan PT. Adhi Karya Prima sebagai perusahaan pelayanan penempatan tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja Sdr. Banyih Rohatini, dkk dengan PT Nanbu Plastics Indonesia (perusahaan pemberi pekerjaan);

2.         Agar hubungan kerja antara pekerja Sdr. Banyih Rohatini, dkk, dengan PT. Nanbu Plastics Indonesia berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak pekerja dipekerjakan.

Adapun landasan hukum anjuran tersebut di atas adalah pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain pasal 17 ayat (3), serta Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Setelah adanya anjuran, pihak pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia tidak mengikuti anjuran Disnaker untuk segera mengangkat buruh menjadi pekerja dengan hubungan kerja PKWTT (karyawan tetap) dan malah meneruskan mempekerjakan buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/kontrak).

Sebagai itikad baik dari serikat pekerja, perundingan bipartit kembali dilakukan sebanyak 4 (empat) kali (meskipun sebetulnya buruh dapat langsung menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial) yakni pada tanggal 26 September 2017, 9 Oktober 2017, 10 Oktober 2017 dan 16 Oktober 2017 dengan harapan agar pengusaha bersedia memenuhi janjinya untuk mengikuti anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi. Dalam perundingan-perundingan tersebut, pihak pengusaha selalu meminta buruh menunggu hasil keputusan dari PT. Nanbu Plastics Indonesia pusat. Ternyata pihak pengusaha pada akhirnya menolak mengikuti anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi dan terkesan selama ini hanya mengulur-ulur waktu saja.

Pihak pengusaha berpendapat bahwa persoalan ini sudah selesai dengan pengangkatan buruh harian menjadi buruh PKWT pada April-Mei 2017 lalu (pendapat pengusaha pada perundingan bipartit tanggal 26 September 2017).

Pihak pengusaha juga secara gegabah mengeluarkan pendapat berpendapat bahwa Disnaker Kab. Bekasi melakukan kesalahan penerapan hukum: “Disnaker telah melanggar UU karena menurut management yang dianjurkan Disnaker tidak sesuai dengan UU/hukum.” (pendapat pengusaha pada perundingan bipartit tanggal 26 September 2017). Pendapat ini kontradiktif dengan pendapat sebelumnya yang menyatakan pihak manajemen PT. Nanbu Plastics Indonesia mengharapkan adanya anjuran dari Disnaker.

Pendapat pengusaha kembali berubah. Pengusaha memutuskan akan melakukan pengangkatan berdasarkan penilaian (pendapat pengusaha pada perundingan bipartit tanggal 9 Oktober 2017). Ternyata, pengusaha hanya bersedia mengangkat 11 orang saja menjadi pekerja tetap (pendapat pengusaha pada perundingan bipartit tanggal 16 Oktober 2017). Penilaian ini bersifat sepihak dan tidak transparan.

Pada akhirnya, PT. Nanbu Plastics Indonesia melakukan pengangkatan terhadap 11 orang pekerja, dan mengabaikan 42 pekerja yang lainnya. Pengusaha bahkan melakukan rekrutmen terhadap pekerja baru yang masih membutuhkan pelatihan/training. Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya perusahaan masih membutuhkan pekerja. Tidak benar bahwa lowongan yang tersedia hanya untuk 11 orang. Teranglah bahwa hal ini adalah bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Nanbu Plastics Indonesia.

Selain itu, pergantian tenaga kerja (turn over) hampir selalu melanggengkan pemerasan terhadap tenaga kerja baru dalam bentuk pembayaran jasa calo (penempatan). Buruh belum bekerja, tapi sudah diperas lebih dahulu oleh perusahaan outsourcing, yang bekerja sama dengan pihak manajemen perusahaan. (DIK)