Para petani tembakau dan Roy Pangharapan dari Pengurus Pusat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di dampingi Wakil Ketua PKB Dita Indah Sari dan beberapa anggota DPR dari Komisi IV dan Komisi VIII, sedang konferensi pers dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (9/11) (Ist)

JAKARTA- Pemerintah sebaiknya mengatur agar cukai rokok yang selama ini diterima pemerintah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan yang diurus oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena selama ini  BPJS Kesehatan selalu mengeluhkan defisit anggaran.

Demikian Roy Pangharapan dari Pengurus Pusat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) kepada Pers saat Bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (9/11)

“Jangan naikkan cukai rokok sebelum ada kepastian seluruh cukai rokok dipakai untuk pelayanan BPJS Kesehatan. Supaya seluruh rakyat tidak perlu bayar iuran BPJS Kesehatan dan mendapat pelayanan kelas III, di semua rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan cukai rokok sebesar 10.04%. Kebijakan tersebut akan diberlakukan sejak 1 Januari 2018. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan setoran cukai rokok pada 2017 sebesar Rp 149,8 triliun, atau lebih tinggi dari realisasi di 2016 yang sekitar Rp 136,3 triliun.

“Padahal target cukai rokok 2017 sebesar Rp 147 triliun hanya tercapai Rp 77 triliun. Angka itu lebih dari cukup untuk memastikan kesehatan 245 juta rakyat Indonesia di kelas III diseluruh rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS,” ujarnya.

Selama ini menurutnya biaya kesehatan masyarakat yang ditanggung lewat BPJS semakin berat mengakibatkan defisit terus menerus.  Sehingga walaupun sudah membayar iuran BPJS Kesehatan, masyarakàt masih harus membayar sisa biaya kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesahatan.

Selama ini pemerintah menurutnya telah mengalokasikan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk 100 juta jiwa orang miskin untuk membebaskan pelayanan kesehatan di kelas III di semua rumah sakit peserta BPJS Kesehatan. Sementara sisanya diwajibkan membayar iuran secara mandiri sesuai pilihan kelas pelayanannya.

“Di antara masyarakat yang masih diwajibkan membayar iuran masih terdapat orang hampir miskin dan tidak mendapatkan PBI BPJS Kesehatan. Dari pada menaikkan cukai rokok yang tidak dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat, lebih baik pemerintah menunda kenaikan Cukai Rokok dengan mengatur pengalihan cukai rokok bagi pembebasan biaya kesehatan bagi 240 juta rakyat Indonesia.

Dengan cukai rokok Rp77 triliun dialokasikan pada pembiayaan kesehatan, maka seluruh rakyat Indonesia justru akan merasakan manfaat langsung dari cukai rokok dengan memenuhi perintah UUD 1945.

“Yaitu menambah kuota penerima PBI BPJS Kesehatan menjadi 245 juta rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama di kelas III semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS,” jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk pungutan iuran BPJS Kesehatan sesuai UU SJSN dan UU BPJS tetap berlaku bagi masyarakat yang mampu dan mau membayar pelayanan kesehatan kelas 2, kelas I, kelas VIP atau VVIP.

“Dengan demikian, cukai rokok dipakai pemerintah untuk memberikan PBI, membayar semua pasien yang berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama di kelas 3 semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Semua fasilitas kesehatan bisa ditingkatkan, gaji petugas kesehatan bisa ditambah sehingga dapat fokus bekerja dalam melayani kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Melawan Sabotase

Sementara itu menurut Prijo Wasono dari DKR Jawa tengah, dengan cukai rokok sebesar Rp80 triliun per tahun, maka pemerintah menurutnya telah menjamin pelayanan kesehatan sehingga seluruh rakyat bisa hidup sehàt, bebas dari gizi kurang dan gizi buruk. Jika Sehingga rakyat dapat bekerja lebih produktif meningkatkan ekonomi nasional.

“Sebaliknya, kenaikan cukai rokok selain tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, juga akan melumpuhkan industri rokok nasional. ‎Kelumpuhan industri rokok nasional akan berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja secara masif diikuti dengan matinya perkebunan tembakau diberbagai daerah yang semuanya berujung meluasnya pengangguran dan kemiskinan,” jelasnya.

Secara umum menurutnya, semua kemerosotan akibat kenaikan cukai rokok justru akan menjadi beban pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kebijakan kenaikan cukai rokok dapat disimpulkan sebagai Sabotase Ekonomi terhadap upaya Presiden Jokowi untuk mempercepat peningkatan ekonomi nasional. Kalau dibiarkan maka Sabotase Ekonomi ini akan berdampak politik pada Pemilu 2019,” tegasnya.

Lapor Cak Imin

Hari itu, sejumlah perwakilan petani tembakau dari Jawa Tengah mengadukan permasalahan yang  mereka hadapi kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Para petani tembakau dan Roy Pangharapan dari Pengurus Pusat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di dampingi Wakil Ketua PKB Dita Indah Sari mengadu kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (9/11) (Ist)

Kepada Cak Imin, sapaan Muhaimin, para petani mengeluhkan rencana kenaikan taif  cukai sebesar 10,04 persen pada 2018 yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Petani asal Boyolali, Jawa Tengah,  Widodo mengatakan, rencana kenaikan tarif cukai secara langsung akan berdampak negatif terhadap petani tembakau di Indonesia. Perusahaan rokok, lanjut Widodo kemungkinan besar akan menawar dengan harga lebih murah tembakau yang dijual oleh para petani. Pasalnya, kenaikan cukai rokok akan mempengaruhi seluruh biaya produki perusahaan. 

Lebih lanjut, Widodo juga heran terhadap saran pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya, pemerintah menyarankan agar para petani beralih  menanam tanaman lain selain tembaku. Hal itu menurutnya sama saja dengan mematikan petani tembakau karena harga jual yang tidak sebanding antara tanaman tembakau dengan tanaman lain.

Widodo mengatakan satu patok tanaman tembakau yang dibeli tengkulak rata-rata dihargai Rp 9 juta hingga Rp 10 juta.  Sedangkan, harga satu patok padi dihargai tengkulak seharga Rp 4 juta-Rp 6 juta.

"Apakah negara akan menggantikan hilangnya selisih pendapatan kami? Apakah negara ada uang untuk mengganti kerugian kami," ujar Widodo.

Widodo juga mempertanyakan target cukai yang tiap tahun mengalami kenaikan. Padahal, realisasinya belum mencapai target.  Belum lagi penerimaan cukai rokok yang dianggap sangat besar namun belum bisa menutupi biaya kesehatan para petani tembakau.

Widodo mengatakan bahwa masih banyak petani tembakau yang belum memiliki akses kesehatan termasuk BPJS. Harusnya, kata Widodo, pendapatan dari cukai yang begitu besar bisa menutupi bahkan menggratiskan seluruh biaya kesehatan para petani tembakau.

Widodo berharap agar Muhaimin berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan cukai rokok. "Ajaklah kapan-kapan Pak Presiden datang ke desa petani tembakau. Kami siap menunjukan kenyataan sebenarnya yang mungkin belum terlaporkan ke Pak Presiden," ujar Widodo.

Cak Imin Bela Petani Tembakau

Mendengar keluhan itu, Muhaimin berjanji untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. PKB, lanjut Muhaimin akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar tidak menaikkan cukai rokok sebelum pemerintah menjelaskan kepada para petani tembakau manfaat yang akan mereka dapatkan dari kenaikan cukai tersebut.

"Harapan saya dan DPP PKB, serta petani adalah jangan menaikan cukai dulu sebelum mampu menjelaskan kepada para petani  penggunaan cukai rokok bagi para petani tembakau kita," ujar Muhaimin.

Namun, jikalau terpaksa harus menaikan tarif cukai rokok, Muhaimin meminta pemerintah untuk betul-betul memperlihatkan secara langsung manfaat kenaikan tarif cukai rokok terhadap petani tembakau, khususnya dari bidang kesehatan.

"Kalau terpaksa dinaikkan harus benar-benar digunakan untuk meng-cover pelayanan kesehatan gratis kepada petani juga," ujar Muhaimin.

Muhamin menilai, harusnya pendapatan dari cukai yang begitu besar secara nyata bisa memberikan kesejahteraan kepada petani tembakau.

"Makanya kami ingin PKB, petani ingin berkontribusi besar bagaiamana caranya supaya bisa dinikmati para petani. Permodalan, kesehatan, asuransi petani dan pembinaan ekonomi yg harus menjadi political will," ujar Muhaimin.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04 persen. Kenaikan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Keputusan untuk menaikkan harga cukai rokok diambil dalam rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10).

Kenaikan cukai rokok ini berdasarkan empat aspek. Pertama, kenaikan cukai rokok ini telah memperhatikan pandangan masyarakat terutama dari aspek kesehatan dan konsumsi rokok yang harus dikendalikan. Kedua, kenaikan cukai rokok ini harus bisa untuk mencegah makin banyaknya rokok ilegal. Ketiga, kenaikan ini juga memperhatikan dampaknya terhadap kesempatan kerja, terutama pada petani dan buruh rokok. Keempat terkait peningkatan penerimaan negara. (Andreas Nur)