Presiden saat meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, Kementerian PUPR di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Minggu (11/3). (Ist).

CIREBON- Presiden melihat langsung pembangunan jalan produksi sepanjang 800 meter dengan nilai Rp600 juta dan dikerjakan selama tiga bulan. di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat,

Padat Karya Tunai lainnya yang ditinjau Presiden adalah pembangunan irigasi kecil sepanjang 590 meter yang berada di sawah dengan luas 85 hektare dengan nilai Rp225 juta dan lama pekerjaan adalah 60 hari.

“Saya tadi tanyakan, yang bantu tukang berapa (upahnya)? Rp80 ribu. Tukangnya Rp100 ribu. Saya kira baik, umumnya di sini memang begitu, Rp80 ribu dan Rp100 ribu,” ujar Presiden kepada jurnalis.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa anggaran Program Padat Karya Tunai akan dinaikkan bila memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kalau memang memberikan efek kenaikan konsumsi, memberikan efek untuk perbaikan-perbaikan jalan produksi, irigasi, dan memperbaiki juga daya beli, ya akan kita tingkatkan lagi,” kata Presiden.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi setelah program tersebut berjalan selama tiga bulan untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk pengalokasian anggaran.

“Kita lihat dulu. Kan di seluruh Indonesia ada kurang lebih 5000-an lokasi, untuk PU saja ya. Kita belum bicara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN. Semuanya yang kita harapkan akan masuk ke padat karya tunai,” ucapnya.

Presiden juga mengatakan, di Kabupaten Cirebon terdapat 43 lokasi Program Padat Karya Tunai yang ia harapkan dapat berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Yang paling penting, bisa menambah daya beli masyarakat yang ada di desa, di daerah. Sehingga konsumsi juga akan bisa ikut naik,” jelas Presiden.

Turut mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Serahkan 3.000 Sertifikat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga kembali menyerahkan secara langsung sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Kali ini giliran masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya yang mendapatkan sertifikat langsung dari Presiden.

Penyerahan sertifikat berlangsung di Function Hall, The Radiant Hotel, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Minggu (11/3).

“Ada 3.000 sertifikat yang diserahkan kepada Bapak/Ibu semua. Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. Harus dihitung agar kelihatan semuanya,” kata Presiden.

Sebanyak 3.000 sertifikat yang diserahkan langsung oleh Presiden terdiri atas 1.450 dari Kabupaten Cirebon, 50 dari Kota Cirebon, dan 500 dari masing-masing Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Adapun sisa 6.810 sertifikat akan dibagikan kepada masyarakat penerima oleh Kantor Pertanahan kabupaten/kota masing-masing satu minggu setelah acara ini berlangsung.

Presiden melanjutkan bahwa penyerahan sertifikat ini penting supaya tidak ada lagi sengketa lahan.

“Setiap saya ke daerah keluhannya selalu sengketa lahan, sengketa tanah. Baik antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dengan BUMN, dengan tetangga, atau antara bapak sama anak,” lanjutnya.

Presiden menilai sertifikat hak atas tanah ini harus segera diserahkan kepada masyarakat. Setiap tahun, Presiden menambahkan, hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang diserahkan.

“Makanya saya minta Bapak Menteri yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tahun lalu saya minta 5 juta sertifikat harus terbit. Tahun ini 7 juta. Tahun depan 9 juta,” ujar Kepala Negara.

Presiden juga mengingatkan masyarakat yang menerima sertifikat supaya menjaga sertifikatnya dengan baik.

“Sertifikatnya dibungkus plastik. Supaya kalau rumahnya bocor tidak rusak. Kemudian difotokopi,” sambung Presiden.

Selain itu, Presiden juga berharap masyarakat menghitung dulu jika sertifikatnya nanti akan diagunkan ke Bank. “Jangan dipaksakan. Dihitung, dikalkulasi betul,” katanya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Tari)