Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE. (Ist)

JAKARTA- Salah satu rangkaian kegiatan Presiden Jokowi ke Korea Selatan adalah Peluncuran Portal Perlindungan WNI. Portal ini dimaksudkan untuk mempermudah mekanisme pengaduan pelayanan WNI, khususnya untuk buruh migran Indonesia. Migrant CARE menyambut positif langkah ini sebagai upaya untuk memaksimalkan perlindungan buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal ini ditegaskan Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE kepada Bergelora.com di Jakarta,  Rabu (12/8).

“Namun demikian langkah ini harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas pelayanan (offline) yang dilakukan oleh pejabat publik dan aparatur sipil negara yang ada di kementerian/lembaga yang terkait dalam pelayanan publik mengenai penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia,” katanya.

Menurutnya, sebagian besar pejabat perwakilan di luar negeri saat ini masih tidak memiliki empati pada para buruh migran Indonesia di luar negeri. Sehingga cenderung mengabaikan pengaduan yang masuk ke kedutaan Indonesia di negara negara tempat buruh migran bekerja.

“Tidak dapat dipungkiri lagi, di beberapa negara tujuan buruh migran Indonesia, para pejabat perwakilan RI di luar negeri masih menganggap buruh migran Indonesia sebagai warga negara kelas dua dan pekerjaan melayani buruh migran dianggap tidak bergengsi,” katanya.

Ia juga masih terus mempermasalahkan peran pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi berbagai pengaduan keluarga buruh migran yang mengalami musibah di luar negeri.

“Di dalam negeri, layanan penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia juga belum berlangsung secara maksimal, murah dan efisien,” ujarnya

Ia mengingatkan, peningkatan layanan online dan offline juga harus segera diikuti dengan transformasi kelembagaan dan tata kelola perlindungan buruh migran Indonesia berdasar atuan terbaru UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hingga saat ini kelembagaan dan tata kelola baru belum terwujud. (Calvin G. Eben-Haezer)