Serah terima data pengungsi Sulawesi Tengah dari Asrama Haji Sudiang kepada Yahdi Basma beberapa waktu lalu di Makassar, Sulawesi Selatan (Ist)

PALU-  Menanggapi pernyataan  Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Haris Kariming, Yahdi Basma, Anggota DPRD Provinsi beri tanggapan balik secara terbatas.

"Justru ternyata tidak saja absurd, Pemprov juga diskriminatif,” tegas Yahdi kepada Ketua Fraksi NasDem Muh. Masykur dan dikutip Bergelora.com di Palu, Senin (6/11).

Dimana sikap, diskriminasinya? Yakni mendikotomi, membelah, antara pengungsi yang eksodus ke luar daerah, dan pengungsi yang bertahan di Palu.

Diketahui, sejak 1 Oktober 2018 silam, atau 3 hari setelah bencana, bandara Mutiara Sis Aldjufri dan Pelabuhan Pantoloan, dibanjiri Pengungsi yang berhimpitan antre eksodus ke Luar Daerah. Ada tujuan ke Makasar, Balikpapan, Gorontalo dan Pulau Jawa. Fakta eksodus belasan ribu orang ini dipicu berbagai faktor psikososial pasca bencana 28 September.

Di Sulawesi Selatan sendiri, tercatat sedikitnya 14.000 lebih pengungsi asal Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala (PASIGALA) dan 3.872 orang diantaranya ditampung selama sebulan di Asrama Haji Sudiang Makassar.

“Kemarin gelombang terakhir yang kita pulangkan ke Palu via DAMRI 114 orang dari Makassar, dan masih tersisa 36 orang yang tercatat. Sebanyak 36 orang tersebut saat ini mengungsi di sejumlah rumah-rumah warga di Makassar dan Mess Pemda Sulawesi Tengah 5 orang,” katanya.

Sikap diskriminatif terhadap penyintas korban PASIGALA ini, kata Yahdi semakin membuktikan bahwa perlakuan Pemerintah Provinsi  Sulawesi Tengah (PEMPROV) tidak berdasar pada aturan, tidak sensitif dan tak miliki Sence Of Crisis.

“Pemprov absurd, mengharuskan penyintas ijin pamit dahulu sebelum eksodus ke luar daerah, juga pemerintah provinsi tidak taat aturan,” tepatnya.

Menurutnya, “yang paling tidak masuk akal adalah Pemerintah Provinsi mensimplikasi keberadaan pengungsi yang tersebar di beberapa daerah seperti di Asrama Haji Makasar dan di Balikpapan  sekadar pulang kampung mencari selamat," sebut Yahdi.

Kata Yahdi, hal demikian menyalahi napas prinsip dalam penyelenggaraan  penanggulangan bencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2013, yakni pasal 2 soal prinsip penanggulangan bencana yg cepat dan tepat, transparan, akuntabel serta "non diskriminatif".

"Jika hal tersebut diurai maka beberapa kekurangan dan kelemahan serta fakta sesungguhnya yang dialami penyintas  selama masa tanggap darurat dan transisi mestinya dijadikan bahan evaluasi dan pelajaran. Bukan malah sebaliknya".

Seharusnya menurutnya, maksimalkan stakeholder pemerintah daerah guna bertindak dan beri layanan kepada warga penyintas yang butuh kehadiran pemerintah daerah. (Lia Somba)