Hukum
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. (Ist)

JAKARTA– Akhirnya rakyat Indonesia mendapatkan konfirmasi penting di Hari  Anti Korupsi, Sabtu, 1 Desember 2018. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menepis omong kosong capres nomor urut 02, Prabowo Subianto soal korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Agus Rahardjo menegaskan kondisi korupsi di Indonesia tidak separah penilaian Prabowo.

Agus menyebut persoalan korupsi di masa awal reformasi atau setelah berakhirnya era Orde Baru justru lebih parah ketimbang saat ini. Indikatornya terlihat dari tren Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang setiap tahunnya dirilis Transparency International Indonesia (TII).

"Iya mestinya tidak begitu, kalau kita melihat justru kalau kita compare bandingkan dengan yang ditinggalkan zaman orde baru, ini data rilis oleh TII kalau tahun 1999 itu relatif ditinggalkan orde baru," ujar Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2).

Agus mengatakan, di era orde baru, skor Indeks Persepsi Korupsi hanya 17 dan terburuk di Asia Tenggara. Namun, secara perlahan skor IPK Indonesia perlahan membaik. Pada 2017, skor IPK Indonesia mencapai angka 37.

"Sekarang (skor IPK) sudah 37 skor CPA, kalau tahun 1999 kita ASEAN paling bawah jelek. Sekarang di ASEAN di atas kita Singapura, Malaysia 51 skornya, kemudian Brunei. Jadi dulu Vietnam, Filipina di atas kita sekarang sudah di bawah kita," jelas Agus.

Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berupaya memberantas korupsi. KPK sendiri mendorong pemerintah dan DPR segera merevisi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.

"Kita semua harus bergerak agar semua berpartisipasi bergerak, banyak yang harus diperbaiki. Jadi usulan UU salah satu yang ingin kita diperbaiki, tapi banyak hal yang ingin kita perbaiki," ucap Agus.

Sebelumnya Agus di sela-sela acara Final Festival Lagu Suara Lagu Anti-Korupsi (Saksi) di Jakarta, Jumat (30/11) malam menjelaskan pada tahun 1999 atau setahun setelah (rezim) orde baru runtuh (pimpinan Soeharto, Red), skor IPK Indonesia hanya 17.

Skor tersebut membuat Indonesia berada pada urutan akhir dibanding negara-negara Asia. Namun, secara perlahan, skor IPK Indonesia perlahan membaik. Pada 2017, skor IPK Indonesia mencapai angka 37.

“Kalau di tahun 1999, relatif baru ditinggalkan oleh orde baru, itu CPI (Corruption Perception Index, Red) skornya hanya 17. Secara pelan-pelan CPI kita naik,” katanya.

Agus memang mengaku prihatin dengan skor IPK Indonesia yang naik secara perlahan.

Meski demikian, jika dibanding 1999, pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih baik. Setidaknya, skor IPK Indonesia saat ini berada di peringkat ke-4 di antara negara-negara Asia Tenggara.

“Pelan-pelannya itu kita masih prihatin. Karena kita harus cepat. Pelan-pelan kita naik. Tahun 1999 Indonesia ada di peringkat paling bawah di Asia. Sekarang kalau di ASEAN, Indonesia ada di peringkat 4. Di atas kita ada Singapura, Malaysia 51 skornya, Brunei, baru kita. Jadi dulu Vietnam, Fiilipina di atas kita sekarang sudah di bawah kita,” katanya lagi.

Rekomendasi UNCAC

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Agus menjelaskan alasan KPK mendesak pemerintah segera merevisi UU Tipikor. Dikatakan, UU Tipikor saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi rekomendasi Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), seperti korupsi sektor swasta, perdagangan pengaruh, penambahan kekayaan tak wajar, dan pengembalian aset hasil kejahatan.

Padahal, Indonesia sudah meratifikasi UNCAC melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003.

“Karena di sana (UU Tipikor) belum ada yang namanya pemberantasan korupsi di private sector, belum ada perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Contohnya ketika berbicara korupsi di private sector, banyak yang sudah menerapkan suap atau gratifikasi antar swasta tidak boleh,” katanya lagi.

Agus menambahkan, tak hanya UU Tipikor, KPK juga tak mempersoalkan jika pemerintah dan DPR merevisi UU KPK agar lembaga antikorupsi dapat semakin kuat. Yang terpenting, kata Agus, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh KPK semata, tetapi oleh seluruh elemen bangsa.

“Kami yakinkan bahwa pencegahan dan pemberantasan pasti tidak mungkin dilakukan KPK, semua harus bergerak, media massa dan generasi muda saat ini harus disadarkan dan disebarkan virus antikorupsi,” tegas Agus Rahardjo.

KPK Ada Dimana-mana

Dalam rangka Hari Anti Korupsi, Hermawanto, Advokat Alumni LBH Jakarta – YLBHI menceritakan pengalamannya kepada Bergelora.com

“Pernah saya mendengar obrolan sekelompok orang, ketika saya melintas dihadapan mereka,..Sudah santai saja, tidak usah takut, KPK adanya di Kuningan, disini tidak ada, santai saja ... Sontak saya kaget, berkerut kening saya mendengar obrolan itu. Dan setelah beberapa tahun berlalu, sekarang saya kembali teringat obrolan sekelompok orang tersebut, ketika KPK melakukan OTT para Hakim PN Jakarta Selatan, Pengacara dan pihak swasta. Apakah begitu obrolan mereka ?,” ujarnya

Tapi yang jelas OTT KPK menurut Hermawanto menunjukkan masih banyak orang yang tidak merasa di awasi oleh KPK, masih banyak orang yang menganggap KPK hanya ada di Kuningan alamat kantor KPK.

“Saya kadang berfikir, benar KPK kurang personil sebagaimana pernyataan Ketua KPK - Agus Raharjo, namun apakah tindakan KPK selama ini telah mengurangi angka korupsi ? Tentunya bisa dihitung dari seberapa besar pengurangan kerugian negara akibat penyimpangan APBN/APBD dan  peningkatan aset Sumber Daya Alam lainnya, serta penyerapan anggaran, dan bukan sekedar peningkatan indek persepsi korupsi semata dan banyaknya jumlah OTT. Salam anti - Korupsi, ayo kita berjuang untuk kita dan anak - cucu kita,” ujarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh