Hukum
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute. (Ist)

JAKARTA- SETARA Institute melaporkan 10 kota paling tidak toleran (intoleran) di Indonesia dengan peringkat terendah yaitu 1. Tanjung Balai (2.817), 2. Banda Aceh (2.830), 3. Jakarta (2.880), 4. Cilegon (3.420), 5. Padang (3.450), 6. Depok (3.490), 7. Bogor (3.533), 8. Makassar (3.637), 9. Medan 3.710, 10. Sabang (3.757). SETARA Institute juga melaporkan kebijakan Diskriminatif sebesar 20%. Demikian Halili, Direktur Riset SETARA Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (8/12).

“Tanjungbalai misalnya, meskipun kota di Sumatera Utara tersebut meraih skor tinggi di klasternya pada variabel Regulasi Pemerintah, khususnya indikator rencana pembangunan, namun pada indikator-indikator lainnya Tanjungbalai meraih skor yang sangat rendah. Dinamika yang sama juga dapat kita cermati pada kota-kota lainnya,” ujarnya.

Berdasarkan simpulan tersebut, Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute merekomendasikan agar Presiden RI hendaknya mendorong agar Pemerintah Kota di seluruh Indonesia menjadi teladan dalam implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945.

“Pastikan memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang kondusif bagi tumbuh dan terbinanya toleransi, mengingat kota memiliki peran inisial dalam menjadi teladan bagi tata kelola masyarakat dan pembangunan dalam iklim kebinekaan yang pada umumnya tinggi,” jelasnya.

Pemerintah Kota, khususnya Walikota, menurutnya hendaknya membangun dan membina toleransi di wilayahnya dengan cara memastikan demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi peaceful co-existence, mengambil kebijakan-kebijakan berbasis equal treatment.

“Mulailah bertindak aktif dalam menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di kotanya. Mencegah dan menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka. Serta mengambil standing position yang progresif untuk menjamin situasi kondusif bagi toleransi dan non diskriminasi sebagai prasyarat terwujudnya kedamaian dan kerukunan di kota-kota tersebut,” katanya.

Ia mengingatkan agar, masyarakat sipil kota seyogianya meningkatkan partisipasi dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi di level kota, paling tidak dalam tiga fungsi pokok.

“Pertama, memberikan pengawasan terhadap kinerja Kota agar senantiasa inklusif dan toleran terhadap perbedaan dan eksistensi minoritas. Kedua, memproduksi narasi-narasi positif toleransi sebagai kontra narasi atas wacana dan tindakan intoleran yang diproduksi oleh-oleh kelompok keagamaan konservatif. Ketiga, memperbanyak aktor-aktor strategis yang mampu memberikan advokasi baik lapangan maupun kebijakan dalam situasi terjadinya peristiwa diskriminasi, intoleransi, atau eksklusi terhadap identitas yang berbeda, khususnya dari kelompok minoritas,” jelasnya.

10 Kota Paling Toleran

Sementara itu SETARA Institute juga merilis 10 kota dengan skor toleransi tertinggi  yaitu 1. Singkawang (6.513), 2. Salatiga (6.477), 3 Pematang Siantar (6.280), 4. Manado (6.030), 5. Ambon (5.960), 6. Bekasi (5.890), 7. Kupang (5.857), 8 Tomohon (5.833), 9. Binjai (5.830), dan 10. Surabaya (5.823).

Dibandingkan dengan data Indeks Kota Toleran pada tahun sebelumnya, terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok kota dengan skor tertinggi. Masuknya kota-kota Ambon, Bekasi, Kupang Tomohon, dan Surabaya dalam top ten kota-kota toleran di Indonesia merupakan fenomena baru dalam IKT 2018.

“Artinya, 50% peringkat 10 teratas adalah wajah baru. Kota-kota tersebut menggeser Tual, Kotamobagu, Palu, Tebingtinggi dan Surakarta dari peringkat 10 besar teratas,” demikian Halili.

Menurutnya, SETARA Institute melakukan kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kota. Tujuan pengindeksan ini antara lain untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi pemicu bagi kotakota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya.

Laporan tentang Indeks Kota Toleran tahun 2018 adalah laporan kedua SETARA Institute yang disusun dengan mengutamakan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan—di satu sisi—serta menyandingkannya dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan, gender, dan inklusi sosial.

Pengukuran yang dilakukan SETARA Institute menggunakan paradigma negative rights, sesuai dengan karakter rumpun kebebasan sipil politik, yang diukur secara negatif. Selain pendekatan negative rights, Indeks Kota Toleran juga memeriksa tindakan positif pemerintah kota dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respons atas peristiwa, maupun membangun budaya toleransi di masyarakat.

Definisi Toleransi

Secara operasional, dalam konteks studi ini, SETARA Institute menurunkan konsep toleransi pada beberapa variabel sistemik di kota yang mempengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga kota, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan-tindakan aparatur pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota—warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan relasi-relasi dalam heterogenitas demografis warga kota.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Kota Toleran dalam studi indexing ini adalah kota yang memiliki beberapa atribut berikut. 1) Pemerintah kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan. 2) Pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan promosi toleransi. 3) Di kota tersebut, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali. 4) Kota tersebut menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.

Pengukuran toleransi sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga studi di dunia, baik yang berfokus pada toleransi, kebebasan beragama/ berkeyakinan, maupun yang mengukur toleransi sebagai bagian dari prinsip yang melekat pada studi demokrasi. Beberapa diantaranya adalah Freedom House (Amerika), PEW Forum, dan Religous Freedom Report Kementerian Luar Negeri Amerika. Di Indonesia, sudah beberapa tahun terakhir juga disusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Bappenas yang di dalamnya memasukkan kebebasan beragama sebagai variabel/ indikator pengukuran indeks. Dari 4 variabel kebebasan sipil dalam IDI misalnya, kebebasan beragama/berkeyakinan diturunkan menjadi 3 indikator: aturan tertulis, tindakan pejabat pemerintah, dan ancaman kekerasan masyarakat.

Secara lebih spesifik, Brian J. Grim dan Roger Finke (2006) menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama/derajat toleransi sebuah negara.

Pertama, favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Kedua, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. Ketiga, regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Variabel yang dipopulerkan Grim dan Finke ini juga diadopsi oleh Bappenas dan banyak lembaga studi lain.

Dalam mengukur Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018, SETARA Institute juga menggunakan kerangka Grim dan Finke yang dimodifikasi dengan variabel lain, yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama. Komposisi penduduk menjadi salah satu para meter dalam mengukur indikator toleransi dalam tata kelola kota karena berkenaan dengan tingkat kompleksitas tata kelola keragaman di kota.

Objek studi ini adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Penggabungan kota-kota administrasi di DKI Jakarta menjadi Kota DKI Jakarta karena kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Pemilihan kota sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa komposisi penduduk di perkotaan seharusnya lebih heterogen jika dibandingkan dengan kabupaten.

Kondisi heterogenitas dan kosmopolitanisme ini seharusnya menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Pemilihan 94 kota ini juga didasarkan pada kepentingan praktis memudahkan kegiatan penelitian, dibandingkan dengan meneliti seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 514.

20% Peristiwa Intoleransi

Mengacu pada definisi operasional di atas dan berdasarkan pada kerangka indexing ahli dan lembaga studi yang lain, studi ini menetapkan 4 (empat) variabel sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka pengukuran yang diperkenalkan oleh Grim dan Finke, yaitu: Regulasi, Pemerintah Kota yang terdiri dari Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya dan Kebijakan diskriminatif.

Tindakan Pemerintah juga menjadi indikator yaitu Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan Tindakan nyata terkait peristiwa. Regulasi Sosial yang menjadi indikator adalah Peristiwa intoleransi dan Dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi. Selain itu Demografi Agama juga menjadi indikator yaitu Heteregonitas keagamaan penduduk, dan Inklusi sosial keagamaan. Dengan demikian, dibandingkan dengan indikator pada tahun sebelumnya, terdapat penambahan pada variabel Regulasi Sosial, yaitu berupa indikator Dinamika Masyarakat Sipil, dan pada variabel Demografi Agama, yaitu berupa Inklusi Sosial Keagamaan.

Kombinasi pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut: 1) Rencana Pembangunan (10%), 2) Kebijakan Diskriminatif [20%], 3) Peristiwa Intoleransi (20%), 4) Partisipasi Masyarakat Sipil (10%), 5) Pernyataan [10%], 6) Tindakan Nyata [15%], 7) Heterogenitas agama [10%], dan 8) Inklusi sosial keagamaan (10%). (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh