Hukum
Mendagri RI, Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA- Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perijinan terkait investasi dalam kasus Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.  Kewenangan perijinan untuk pembangunan kawasan Meikarta  di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala metropolitan ada di tangan Bupati Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Hal ini ditegaskan oleh Bahtiar Baharuddin Kapuspen Kemendagri kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (15/1) menjawab pernyataan Bupati Bekasi yang menyebutkan keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam kasus tersebut.

Bahtiar menjelaskan, tata cara memberi rekomendasi, sesuai Perda Nomor 12/2104 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropoliran dan Pusat Pertumbuhan di Jabar, pasal 10 huruf F, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah 4 tahun diamanahkan Perda.

“Sehingga proses perijinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik,” katanya.

Ia mengingatakan, polemik perijinan saat itu semakin ramai dalam pemberitaan, yang mengangkat  perbedaan pandangan dan sikap antara Pemprov Jawa Barat saat itu dengan Bupati Bekasi yang makin hari makin memanas di media dan tidak baik dari etika pemyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Untuk mencari solusi yang terbaik, Mendagri berdasarkan hasil rapat terbuka di Kemendagri memang benar meminta  kepada Bupati terkait perijinan Meikarta, agar diselesaikan  sesuai ketentuan aturan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Gubernur Jabar. Juga diminta untuk mengendalikan diri, agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut berpolemik di media publik,” katanya. 

Mendagri menurutnya menyarankan melalui Dirjen Otda untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab dan Pemprov bersama pihak-pihak terkait dalam rapat terbuka di Kemendagri.

Rapat diadakan 3 Oktober 2017, yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil RDP dengan DPR-RI 27 September 2017 yang meminta Kemendagri untuk mengkonsolidasikan dan mengkordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait dengan permasalahan perijinan Meikarta.

Dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perijinannya, namun lebih pada aspek pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti diatur dalam Undang-Undang Pemda 23/2014 khususnya terkait dengan Produk Hukum Daerah Perda No 12/2014 dan Pergub yang belum disiapkan tentang keduanya yang merupakan  acuan untuk perijinan.

“Perijinannya sendiri, merupakan kewenangan Bupati Bekasi, sedang Rekomendasi dalam hal ini rekomendasi dengan catatan (RDC-red) menjadi kewenangan Gub Jawa Barat,” katanya.

Sedangkan posisi Kemendagri, hanya bisa memfasilitasi untuk meminimalisir friksi, polemik konflik kewenangan Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi serta sebagai upaya pembinaan memperkuat sinergitas kedua level pemerintahan tersebut dalam pelayanan publik.

Dengan demikian menurut Bahtiar, sesuai Undang-Undang Pemda, memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah,  Mendagri melaksanaan tugas pembinaan dengan  meminta agar Bupati Bekasi menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan pemprov Jabar.

“Agar tidak menjadi polemik diruang publik. Dan sebagai tindak lanjut  hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI,” katanya.

Rapat yang difasilitasi Kemendagri dalam hal ini Dirjen Otda 3 Oktober 2017, adalah tindak lanjut hasil RDP di Komisi II DPR 27 September 2017 yang menyepakati agar Kemendagri menfasilitasi konsolidasi kebijakan Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi terkait masalah tersebut.

Kesaksian Neneng

Sebelumnya nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat.

Tjahjo Kumolo, menurut Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta.

"Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, 'Tolong perizinan Meikarta dibantu'," ujar Neneng dalam kesaksiannya, Senin (14/1).

Menurut Neneng, dirinya diminta datang ke Jakarta untuk bertemu Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono. Hal itu berkaitan dengan hasil rapat pleno bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dalam rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT), Deddy meminta agar perizinan pembangunan seluas 84,6 hektare ditunda terlebih dahulu. Luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

"Saat itu (dipanggil ke Jakarta), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon Pak Soemarsono, berbicara sebentar, kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, 'tolong perizinan Meikarta dibantu," katanya.

Neneng pun mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo. Namun, kata Neneng, hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku "Saya jawab, 'baik Pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku'," katanya.

Dalam sidang itu, Neneng mengatakan bahwa Soemarsono akan memfasilitasi pertemuan antara Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh