Hukum
Aktifis perempuan Eva Susanti Bande. (Ist)

PALU- Penangkapan paksa atas Bapak Hamsi petani asal Pasangkayu menuai protes dari Aktifis perempuan Eva Susanti Bande. 

"Saya Sangat menyesalkan tindakan Kepolisian Negara di Pasangkayu yang melakukan tangkap paksa terhadap Hemsi (Frans). Sudah jelas menurut penuturan Hemsi dan fakta di lapangan, bahwa buah Kelapa Sawit yang dipetiknya itu berada di atas tanah sendiri,” ujarnya kepada Bergelora.com di Palu, Senin (21/1).

Menurutnya, polisi itu urusannya menjaga keamanan dan memberi rasa aman kepada rakyat bukan melahirkan suasana teror bagi rakyat tani. Kasus yang dialami Hemsi menurutnya adalah contoh dari ribuan kasus yang modusnya sama di berbagai wilayah Indonesia yang terdapat perusahaan-perusahaan pemegang Izin perkebunan kelapa sawit.

Laporan pihak perusahaan itu harusnya oleh pihak kepolisian tidak ditindaklanjuti, karena kesan yang hadir kemudian menjadi fakta bahwa Kepolisin Negara adalah penjaga keamanan perusahaan milik pribadi. Modus dibelakang laporan pencurian ini, sebenarnya hendak memberi “warning” kepada petani-petani umumnya di Pasangkayu maupun Donggala di sekitar atau di dalam area industri perkebunan untuk tidak memetik buah Sawit.

“Meskipun secara faktual berada di atas lahan sendiri. Ini merupakan teror” yang hendak diciptakan oleh perusahaan melalui tangan aparatur hukum negara,” jelas Eva.

Meski korban kriminalisasi alat kekerasan negara ini hanya satu orang tetapi menurut Eva, dampak yang hendak ditimbulkannya sangat besar, yakni mengamankan dan menjaga investasi pemilik modal yang sedang mencuri untung besar di atas tanah rakyat Donggala dan Pasangkayu. Rasa takut kaum tani di seluruh area industri perkebunan sawit baik di Pasangkayu maupun di daerah lain adalah tujuan dari pelaporan ini. 

“Sebenarnya saya menjadi prihatin terhadap Kepolisian Negara. Karena kesan yang timbul dari ulah perusahaan seperti ini, seakan menjadikan Polisi menjadi “anjing penjaga” kebun milik Kuasa Modal. Perusahaan pemegang izin perkebunan ini hanyalah “penumpang” yang sering melanggar hak rakyat di daerah-daerah,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar watak serakah dan melecehkan kewibawaan Institusi Kepolisian negara di area-area izin kerjanya yang semestinya dimusnahkan. Rakyat yang lapar dan miskin di atas tanah pertanian/kebun sendiri akibat penetrasi modal, mestinya menjadi target keberpihakan kepolisian negara.

“Bukan perusahaan-perusahaan pelaku teror dan perampas tanah rakyat, seperti yang terjadi sekarang di Pasangkayu,” tegasnya. 

Kaum Tani Pasangkayu dan Donggala harus menggalang kesatuan untuk mendukung pembebasan Hemsi dari Penjara. Sebab penyakit aparatur hukum negara yang berpihak kepada modal juga hidup subur di dalam lembaga Peradilan di daerah bahkan di pusat kekuasaan (Jakarta).

"Upaya dari saudara-saudara Pengacara Rakyat harus mendapat back up kuat dari organisasi rakyat maupun Ornop/LSM kalau hendak memenangkan pertarungan di Meja Peradilan," katanya

Menurutnya, dihadapan momentum Pemilu 2019 ini sangat mudah bagi oknum-oknum pelaku Hoaks memperkeruh suasana. Demikian juga dari pihak perusahaan dan para penjaganya, setiap geliat gerakan rakyat akan dipelintir menjadi upaya menghambat Pemilu 2019. Para pegiat HAM dan organisasi pembela petani akan digiring masuk ke area “mudah” dikriminalisasi dengan alasan pengamanan pemilu. Kuasa modal pemilik perusahaan hanya akan tersenyum puas mengadu-domba rakyat, LSM/Ornop, Polisi, dan memperalat Perangkat Hukum di lembaga peradilan demi kepentingan Pemilik Modal nan serakah.

"Bagi saya Hukum yang tidak adil bukan untuk dipatuhi. Rakyat harus mengorganisir diri dalam persatuan kerja yang kokoh untuk merebut keadilan, bukan menunggu keadilan itu datang dari langit," tegas Eva. (Lia Somba)

Add comment

Security code
Refresh