Hukum
Maruly Hendra Utama, Dosen Fisip Unila. (Ist)

BANDAR LAMPUNG-  Hakim mediasi dalam gugatan Perkara Nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Tjk antara Maruly Hendra Utama melawan Menristek Dikti dan Universitas Lampung dalam sidan mediasi, Kamis (31/1) meminta agar Kemenristek Dikti segera memenuhi tuntatan Maruly Hendra Utama.

“Hakim tadi berharap agar, dalam minggu depan perkara sudah bisa selesai, dan tuntutan bisa segera dipenuhi oleh Kemenristek Dikti,” ujar Maruly Hendra Utama kepada Pers, Kamis (31/1).

Maruly sendiri tidak berharap banyak. Dirinya ingin segera bisa segera bekerja di dunia pendidikan yaitu menjadi dosen kembali di Universitas Lampung di Bandar Lampung.

“Kalau soal gaji dan tunjangan itu sih bisa dihitung berapalah buat dosen seperti kami ini. Yang penting bisa segera mengajar,” ujarnya.

Dalam gugagatannya Maruly menuntut ganti rugi atas kerugian immaterial sebesar Rp 12 Milyar.

“Tapi pak hakim minggu lalu bilang jangan segitu. Tadi sudah kami turunkan menjadi Rp 1 Milyar, termasuk gaji dan tunjangan yang belum dibayar selama beberapa bulan ini. Kami sudah serahkan dalam sidang tadi secara tertulis seperti yang diperintahkan hakim. Semoga cepat selesai aja,” ujarnya.

Ia menjelaskan tentang penurunan nilai gugatannya dari dari Rp 12 Milyar menjadi Rp 1 Milyar.

“Kita juga gak mau membebani negara, karena ulah segelintir orang. Paling untuk bayar pengacara dan orang-orang yang sudah membantu selama ini. Gaji dan tunjangan buat anak-anak di rumah,” ujarnya.

Gugatan 12 Milyar

Dosen Fisip Unila, Maruly Hendra Utama menuntut ganti rugi Rp 12 milyar kepada Universitas Lampung dan Kemenristek Dikti. Hal ini dilakukannya karena selama 6 bulan berturut-turut gaji yang seharusnya diterima sebesar Rp 12 Juta/bulan beserta THR tidak tidak dibayarkan oleh Unila. Bukan itu saja, Maruly Hendra Utama diberhentikan sementara oleh Unila dan Kemenristek Dikti. Hal ini disampaikannya seusai sidang mediasi di PN Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (24/1) pada kasus Perdata Nomor Register Perkara 180/Pdt.G/2018/PN.Tjk.

“Gaji tidak dibayar sampai sekarang. Hari ini dalam sidang mediasi hakim meminta saya untuk membuat perincian tertulis apa yang saya minta. Minggu depan kami bertemu lagi dengan pihak Kemenristek Dikti dan Unila dipimpin pak hakim mediasi,” jelasnya.

Menurutnya angka tersebut turun secara drastis karena pertimbangan hakim mediasi dan kemampuan negara untuk memenuhi gugatannya.

Sebelumnya Maruly Hendra Utama juga sudah menggugat Unila karena tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan remunerasi tidak dibayarkan selama 22 bulan sebesar Rp 266.432.498. Gugatan pertama ini sudah sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta.

Padahal dalam keterangan saksi  Zainal Arifin, S.Pd, yang menjabat sebagai pembuat daftar gaji Unila dalam kasus gugatan Nomor Register Perkara 108/Pdt.G/2017/PN.Tjk secara tegas diakui mengenai hak apa saja yang harus diterima Maruly Hendra Utama setiap bulan adalah Gaji Pokok sebesar Rp 3.350.000, Tunjangan Istri 335.000, Tunjangan Anak Rp 134.024, Tunjangan Fungsional Rp 700.000, Uang Makan Rp 600.000, Tunjangan Beras Rp 289.680, Sertifikasi Dosen Rp 3.350.600 dan Remunerasi sebesar Rp 3.350.600. Total Rp 12.110.568 per bulan.

Dipecat Sementara

Kepada Bergelora.com dilaporkan, gugatan tersebut dilakukan Maruly Hendra Utama pada bulan Juli 2018 lalu, setelah mengetahui dirinya dipecat sementara oleh pihak Unila dan Kemenristek Dikti dan tidak menerima haknya di atas.

Hal ini terjadi karena Maruly menjalankan hukuman sebagai narapidana dari bulan Oktober 2017 sampai April 2018 atas gugatan pencemaran nama baik terhadap Unila pada tahun 2017 lalu.

Kasus pencemaran nama baik ini terjadi setelah pada bulan September 2017 Maruly Hendra Utama membongkar lewat akun facebooknya,--kasus dugaan pemerasan saat pemilihan legislatif pada tahun 2014 yang dilakukan oleh oknum dosen Fisip Unila yang kemudian hari menjadi pejabat di Fisip Unila. (Salimah)

Add comment

Security code
Refresh