Hukum
Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Joko Heriyono. (Ist)

JAKARTA- Ditengarai sebagaian besar pengusaha tidak membayar iuran BPJS yang menjadi kewajibannya sehingga kaum buruh kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Sosial). Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Joko Heriyono kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (10/2).

“Mengapa para Direksi BPJS tidak berani menyeret para pengusaha ke penjara, padahal sudah mengemplang kewajiban perusahaan untuk membayar iuran kepekerjanya?” ujarnya.

Ia mengingatkan, aturan pembayaran iuran BPJS Pasal 19 dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

“Kaum buruh sudah ditindas oleh perusahaan, kemudian kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan BPJS,” ujarnya.

Joko Heriyono juga mengingatkan, Pasal 55 dari undang-undang itu menegaskan, Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Sudah berapa banyak perusahaan yang mengemplang iuran BPJS yang dipidana dan didenda? Mana laporan BPJS tentang perusahaan tersebut?” tegasnya.

Joko menyampaikan beberapa perusahaan yang mengemplang iuran BPJS sehingga berdampak pada kesejahteraan buruhnya. PT Selaras Kausa Busana (SKB) yang beralamat Jalan Caringin, Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi.

“Sudah 4 bulan tidak membayar upah 3.500 buruhnya dan mengemplang iuran BPJS. Kartu BPJS yang dimilik buruh sudah tidak aktif sebelum pemutusan hubungan kerja dan tidak punya penghasilan lagi,” ujarnya. (ZKA Warouw)

Add comment

Security code
Refresh