Hukum
dilaporkan Kim Seong Rok (55 tahun), warga negara Korea Selatan, Direktur PT Mikwang Prima Indo masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Metro Jaya. (Ist)

JAKARTA- Kasus perusahaan mengemplang Iuran BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Sosial) bukan hanya di Bekasi.  Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Joko Heriyono juga melaporkan di Kabupaten Tangerang, PT Mikwang Prima Indo juga mengemplang iuran BPJS sehingga menyengsarakan 300 orang buruh. Perusahaan ini memproduksi embos dan  vendor PT Parkland Word Indonesia, Kabupaten Serang yang memproduksi sepatu ADIDAS.

“Direkturnya kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri. Sementara nasib kaum buruh tidak ada yang bertanggung jawab,” ujarnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (10/2).

Padahal, ia mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS disebutkan jaminan sosial pekerja memastikan jaminan, jika buruh dan keluarganya sakit mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Jika buruh mengalami kecelakaan kerja mendapatkan layanan kesehatan dan santunan.

“Jika buruh meninggal dunia mendapat santunan kematian. Jika masuk usia tua saldo Jaminan hari tua sesuai masa lamanya kerja dan jika masuk usia pensiun mendapatkan manfaat pensiun,” jelasnya.

Selama ini menurutnya, dana BPJS telah disokong oleh 400.000-an perusahaan dengan 57 jutaan pekerja dan buruh di dalamnya dengan iuran total 5 program 14.7% dari upah buruh perbulan.

“Selain itu, PBJS juga telah didanai APBN sebesar 5% pertahun  dan APBD sebesar 10% pertahun di luàr gaji dan diatur 2/3  untuk pelayanan publik,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa dalam Undang-Undang tesebut telah ditegaskan hak buruh untuk mendapatkan jaminan, namun diabaikan.

Ia mengingatkan, aturan pembayaran iuran BPJS Pasal 19 dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

“Kaum buruh sudah ditindas oleh perusahaan, kemudian kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan BPJS,” ujarnya.

Joko Heriyono juga mengingatkan, Pasal 55 dari undang-undang itu menegaskan, Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Direktur Kabur

Sebelumnya, Kepada Bergelora.com dilaporkan Kim Seong Rok (55 tahun), warga negara Korea Selatan, Direktur PT Mikwang Prima Indo masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Metro Jaya dengan No: DPO/75/XII/2018/Dit Reskrimsus.

Sebelumnya Kim Seong Rok yang beralamatkan tempat tinggal di Taman Modern Golf No 21, Lippo Karawaci Kota Tangerang disebutkan telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39A dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009.

“Jika orang tersebut berada di wilayah hukum, mohon ditangkap dan diberitahukan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh PPNS Kanwil DJP Jakarta Khusus,” demikian tertulis dalam surat DPO yang ditanda tangani oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya tertanggal 7 Desember 2018 lalu. (ZKA Warouw)

Add comment

Security code
Refresh