Hukum
Direktur Umum Pertamina, Nicke Widyawati. (Ist)

JAKARTA- Presiden Joko Widodo diminta segera memikirkan pengganti Direktur Umum Pertamina, Nicke Widyawati tanpa harus menunggu pelantikan dirinya sebagai Presiden RI 2019-2024 dan penyusunan kabinet dalam pemerintahan barunya nanti pada bulan Oktober 2019. Hal ini penting agar kinerja Pertamina tidak terganggu dengan pemeriksaan terus menerus oleh KPK pada Nicke Widyawati dalam kasus PLN. Hal ini disampaikan oleh Uchok Sky Khadafi, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) dalam rilisnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (13/5)

“Pak Jokowi, jangan hanya memikirkan mengganti kabinet saja, Dirut Pertamina Nicke Widyawati harus segera dicopot juga,” tegasnya.

Menurutnya sampai saat ini Pertamina menurutnya tidak sanggup mempublikasikan laporan keuangannya karena Direktur Utama terus menerus diperiksa KPK dalam kasus PLN.

“Gara gara Direktur Utama PT. Pertamina, Nicke Widyawati digarap atau terus menerus diperiksa KPK, mengakibatkan kinerja Pertamina sangat terganggu. Sampai hari ini laporan keuangaan Pertamina tahun 2018 sama sekali belum dipublikasi,” jelasnya.

CBA,--menurut Ucok Khadafi juga meminta kepada Direktur Utama Nicke Widyawati untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya, agar kinerja Pertamina dapat maksimal memenuhi target BUMN.

“KPK saat ini sedang mengarap Nicke Widyawati berkaitan dengan korupsi suap PLTU Riau – 1. Nicke Widyawati duduk sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT. PLN. Padahal diri juga adalah Direktur Utama Pertamina juga,” ujarnya.

Ucok juga menjelaskan, selain diperiksa dalam kasus korupsi suap PLTU Riau - 1, KPK juga harus memeriksa Nicke Widyawati pada proyek-proyek lain di Pertamina.

“Pada semester 1 tahun 2018 saja, Ada 44 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.35 miliar dan USD.15 juta,” jelasnya.

Menurutnya total kasus-kasus di Pertamina pada tenggat waktu Antara 2015 - 2018, ada 374 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 3,3 Triliun dan USD. 1 miliar yang harus disidik oleh KPK.

Untuk itu, sudah waktunya Presiden Jokowi tidak membiarkan rangkap jabatan di dua BUMN strategis seperti sekarang ini, karena jika bermasalah disatu BUMN maka akan berdampak pada BUMN yang lain

“Padahal keduanya sangat strategis. Presiden jangan biarkan perusahaan Pertamina kehilangan integritas dan kepercayaan publik hanya karena tidak bisa perform akibat Dirutnya diperiksa terus menerus oleh KPK,” tegasnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh