Hukum
Romo Benny Susetyo, Pr., anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. (Ist)

JAKARTA- Untuk memastikan keadilan publik, Mahkamah Konstitusi diminta menghargai suara kedaulatan rakyat  dan hati nurani dalam pengambilan keputusan. Hal ini disampaikan Romo Benny Susetyo, Pr, Anggota Badan Pembinaan Ideologogi Pancasila (BPIP) kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (15/6) menanggapi persidangan sengketa Pemilihan Presiden yang akan berlangsung sampai 26 Juni 2019 nanti.

Ia mengingatkan daulat rakyat tercermin dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai publik yang  mengacau pada fakta dan data.

“Yang obyektif bukan berdasarkan asumsi dan opini yang dibangun atas dasar kecurigaan tanpa fakta dan data yang bisa diuji, diverifikasi dan dibuktikan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa para hakim konsitusi juga akan mengambil keputusan berdasarkan pada kedaulatan konsitusi, sehingga tidak bisa diintervensi oleh asumsi dan tekan publik

Sementara itu sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (15/6). Semua pihak yang terdiri dari pemohon (Tim Hukum Prabowo-Sandi), termohon (Komisi Pemilihan Umum), dan pihak terkait (Tim Hukum Jokowi-Amin) hadir dalam sidang tersebut.

"Kami tidak tunduk pada siapapun dan kami tidak akan bisa diintervensi siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundangan sesuai konstitusi," ujar Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK Anwar Usman memberikan garansi saat mengawali sidang.

Pemohon lantas menyampaikan gugatan via Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto. Setidaknnya, ada beberapa hal yang menjadi sorotan tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 trersebut.

Mulai dari suara yang tidak sah, terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dugaan penyamaran dana kampanye, hingga status Ma'ruf Amin di bank syariah.

"Seorang calon harus memiliki surat keterangan mundur dari BUMN ketika ditetapkan menjadi calon. Tetapi ternyata masih tercantum dalam website resmi sebagai dewan pengawas syariah," ujar Bambang.

Bambang pun menyoroti penyaluran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil yang dianggap menguntungkan petahana. Bahkan, iklan infrastruktur yang disiarkan di berbagai stasiun televisi pun sampai dibawa ke sidang.

"Lagi-lagi dengan menyalahgunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian guna strategi pemenangan capres paslon 01 Jokowi," jelasnya.

Tim Hukum Prabowo-Sandi pun menyampaikan 15 petitum kepada MK untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Salah satu isi petitum tersebut, yakni tetap meminta Prabowo menjadi Presiden.

Add comment

Security code
Refresh